BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengajukan anggaran sebesar Rp 334 miliar untuk percepatan penanganan virus korona. Anggaran itu telah dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.

"Jadi, intinya kita tadi memberikan gambaran dan situasi terakhir Gugus Tugas Covid-19 dalam penanganan permasalahan penyebaran korona di Kota Bogor," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim di Kota Bogor, Selasa (7/4).

Adapun perinciannya anggaran itu akan dibagi dalam tiga tahap penanganan Covid-19 di Kota Bogor. Tahap pertama untuk aksi preventif yang meliputi logistik Rp 210 miliar dan pencegahan Rp 21 miliar.

Tahap kedua untuk program percepatan penanganan Covid-19 dengan perincian RW Siaga Korona dengan biaya Rp 5,7 miliar, paket sembako untuk kebutuhan selama tiga bulan Rp 38 miliar, dan dapur umum Rp 4 miliar. Tahap ketiga untuk program pascabencana yang meliputi kompensasi retribusi Rp 18 miliar dan modal usaha IKM dan mikro Rp 16 miliar.

Dedie memaparkan, pihaknya juga akan memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pasalnya, kebijakan PSBB untuk Kota Bogor dilatarbelakangi Provinsi DKI Jakarta baru saja memperoleh persetujuan dari Kemenkes.

Dedie menyebut, pihaknya juga segera mengajukan surat permohonan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dengan demikian, kebijakan wilayah Jabodetabek dapat lebih bersinergi.

Dedie berharap, Kemenkes dapat menyetujui pengajuan kebijakan PSBB di Kota Bogor. Sebab, dia menilai, PSBB akan lebih efektif daripada melakukan karantina wilayah yang dilakukan secara mandiri. "Jadi, lebih baik kita berlakukan ini secara bersama-sama untuk pembuatan pembatasan," kata dia.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemkot Bogor dalam menangani persebaran virus korona. Atang mengatakan, wabah korona harus ditangani secara serius.

Dia menyatakan, sudah sepatutnya Pemkot Bogor mengambil langkah preventif dalam menangani Covid-19. Dia menyatakan, dewan tak akan keberatan dalam mendukung alokasi anggaran yang berasal dari pergeseran anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Bogor untuk penanganan Covid-19.

Atang menyatakan, Pemkot Bogor juga dapat memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) di wilayah, seperti kecamatan, kelurahan, RW, dan RT. Dengan demikian, krisis SDM yang dialami Dinas Kesehatan Kota Bogor dapat teratasi.

"Jika Dinas Kesehatan mengalami krisis SDM karena banyaknya infeksi Covid-19, saya kira pemkot bisa melakukan reposisi baik setiap aparatur kemudian diperbantukan atau memaksimalkan gugus tugas Covid-19 ini," kata Atang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Denny Mulyadi menyatakan harus menghitung kebutuhan fasilitas kesehatan selama masa penanganan Covid-19. Denny menaksir bidang kesehatan setidaknya membutuhkan anggaran Rp 88 miliar.

Pekerja menyelesaikan proses pembuatan bilik disinfektan di bengkel listrik Berkah Jasa Teknik, jalan raya Cifor, Kelurahan Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/4/2020). - (ARIF FIRMANSYAH/ANTARA)

SHARE    

Selain itu, Denny menyatakan, akan terus memetakan zona merah di Kota Bogor. Dia berharap, penanganan zona merah dapat lebih diperketat agar angka persebaran kasus dapat terus menurun.

Berdasarkan data persebaran Covid-19 di Kota Bogor terdapat 21 wilayah yang masuk zona merah. Di antaranya, Kelurahan Tegal Gundil (Kecamatan Bogor Utara), Kelurahan Katulampa (Kecamatan Bogor Timur), dan Kelurahan Pasir Kuda (Kecamatan Bogor Barat).

"Kita akan terus berupaya untuk mengurangi jumlah zona merah itu. Ya mudah-mudahan ke depan zona merah jadi hijau ya," kata dia.

n 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat