Pekerja memindahkan paket sembako untuk didistribusikan ke Kelurahan, RW dan RT di Kantor Kecamatan Pesurungan Kidul, Tegal, Jawa Tengah, Rabu (1/4/2020). | ANTARA FOTO

Nasional

Stimulus Pekerja Informal Tunggu Data

 

JAKARTA -- Pemerintah telah memutuskan untuk memberikan stimulus bagi pekerja informal sebagai jaring pengaman sosial untuk menghadapi wabah virus korona atau Covid-19. Kementerian Sosial (Kemensos) mengaku masih menunggu data dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait data pekerja informal di ibu kota.

Pekerja informal menjadi salah satu sekmen masyarakat Indonesia yang terdampak paling parah akibat pandemi Covid-19. Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan, bantuan untuk para pekerja informal saat ini sedang dimatangkan. Pemberian bantuan sedang dibahas oleh Kementerian Keuangan dan Pemprov DKI.

"Kami masih menunggu data dari Pemprov DKI. Kami siap saja (memberikan bantuan), tapi datanya belum ada," kata Juliari saat dihubungi Republika, Rabu (1/4).

Presiden Joko Widodo sebelumnya memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk segera menerapkan program jaring pengaman sosial (social safety net). Hal ini perlu dilakukan, khususnya untuk memberikan stimulus bagi pekerja informal yang telah mengalami penurunan penghasilan selama pandemi Covid-19.

Ada enam program jaring pengaman sosial yang dibuat dalam upaya menekan dampak Covid-19. Dua di antaranya adalah, Program Keluarga Harapan (PKH) yang jumlah penerima dari 9,2 juta orang menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Besarannya dinaikkan 25 persen.

Selain itu, Jokowi juga akan menambah penerima kartu sembako. Apabila sebelumnya jumlah penerima manfaat berjumlah 15,2 juta, akan ditingkatkan menjadi 20 juta penerima. Nilainya naik 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu dan akan diberikan selama sembilan bulan.

Terkait hal tersebut, Juliari mengatakan, tambahan sekitar 5 juta tersebut merupakan gabungan dari data lama dan data terbaru. "Masyarakat miskin yang belum dapat program sembako selama ini, yang ada di dalam data terpadu kami. Gabungan antara data lama dan data terbaru," kata Juliari.

Juliari menambahkan, Kemensos terus mematangkan opsi penyaluran bantuan paket sembako langsung kepada masyarakat, khususnya bagi yang terdampak pendemi Covid-19. Bantuan akan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak penyebaran virus korona di daerah episentrum penyebaran virus korona.

?Dalam paket stimulus itu, untuk social safety net sebesar Rp 110 triliun. Nah, untuk penyaluran paket sembako langsung ini, merupakan bagian dari dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok, dengan nilai Rp 25 triliun. Mekanismenya bagaimana, kami rumuskan dalam satu dua hari ini,? kata Juliari.

Dia menjelaskan, penyaluran bantuan paket sembako langsung ini merupakan kebijakan baru, di luar bantuan program sembako dan PKH. Dalam penyaluran di lapangan, harus sepenuhnya memperhatikan ketentuan social distancing. Kemensos berencana melibatkan kepolisian agar tidak terjadi kerumunan yang berisiko menyebarkan Covid-19.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, dana Rp 405 triliun yang akan digelontorkan pemerintah pada masa penanggulangan Covid-19 ini harus terarah secara prosedur dan kriteria. Dia menilai, dana tersebut seharusnya diarahkan paling utama untuk para pekerja informal. ?Saat ini, yang utama bukan menjaga daya beli, tapi memberi lapisan paling bawah di kota-kota, termasuk pekerja informal, pedagang asongan, gerobak, hingga pekerja rumahan yang sangat berat sekarang ini dan daerah terdampak pandemi dengan BLT (bantuan langsung tunai),? kata Mardani.

Secara umum, Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengapresiasi usulan insentif yang akan diberikan. Namun, dia mengkritisi sejumlah wacana yang ada, misalnya, insentif tahap satu sebanyak Rp 10 triliun untuk penerbangan ataupun Rp 2,5 triliun untuk UMKM untuk meningkatkan daya beli.

Saat ini, lanjut dia, yang harus menjadi prioritas adalah para pekerja di akar rumput yang memerlukan bahan pokok. Untuk UMKM, kata Mardani, yang perlu diprioritaskan adalah untuk penggajian para pegawai dan overhead cost. "Semua berat, karena itu insentif pemerintah mesti tepat sasaran," ujar dia. n

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat