JAKARTA - Mantan menteri pemuda dan olahraga (menpora) Imam Nahrawi dan Sekretaris Menpora Gatot S Dewa Broto saling bantah dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (4/3). Gatot bersaksi untuk Imam yang didakwa menerima suap Rp 11,5 miliar dan gratifikasi Rp 8,648 miliar dari sejumlah pejabat Kemenpora dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Penerimaan itu melibatkan asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum. 

Imam menilai Gatot memiliki agenda sendiri saat dia memimpin Kemenpora. Hal itu terlihat setelah Imam mundur dari jabatannya karena ditetapkan sebagai tersangka. Sesaat setelah meninggalkan Kemenpora, kata Imam, Gatot langsung jumpa pers dan mengatakan siap menjadi pelaksana tugas menpora.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara saksi terima kasih. Bapak betul-betul memberikan kesaksian di sini dan saya tahu Bapak emosi sekali di sini dan akhirnya itu terkuak agenda yang sebenarnya ada di benak Bapak," kata Imam yang langsung ditujukan pada Gatot dalam ruang sidang tersebut. 

Minta Gatot mundur

Gatot mengaku pada 2 Oktober 2018 mendapat pesan dari Miftahul Ulum melalui Whatsapp (WA) yang intinya Imam meminta Gatot mengundurkan diri karena dianggap gagal menghadirkan Imam sebagai orang yang melaporkan kegiatan kepada Presiden Jokowi sekaligus tidak menerima pataka (bendera lambang pasukan) dari Presiden. "Saya dianggap gagal, tak mampu hadirkan pak Imam sebagai, yang juga paling tidak itu melaporkan kepada presiden atau juga menerima pataka dari presiden. Dan saya dianggap bodoh, dianggap tolol," kata Gatot.

Menurut Imam, permintaan mundur itu adalah akumulasi dari banyak hal, termasuk saat di Istana Negara itu Gatot tidak melaporkan tugasnya. "Ketika saya sampai Istana negara, Bapak malah enjoy ngobrol dengan pejabat lain, padahal Bapak adalah sesmenpora. Yang mestinya memberi tahu tugas saya apa di sana dan Bapak tidak melaporkan itu," kata Imam keras. "Saya pernah melaporkan ke Bapak pada sebelum acara, tidak mungkin tidak melaporkan," kata Gatot.

"Tidak pernah, saya mengingat betul laporan Bapak itu setelah acara dan itu pun setelah saya tegur karena memang kedekatan Bapak dengan pejabat, bahkan melupakan menterinya sendiri. Itu juga jadi penilaian saya," ujar Imam.

Ada beberapa hal yang ia minta dari Gatot, tapi sebatas laporan saja. "Beberapa tahun saya minta, tapi tidak jadi-jadi, TVPORA sudah diresmikan tapi tidak jalan, padahal Bapak sesmenpora, Bapak yang mengerti rumah tangga. Saya mengangkat juru bicara juga tidak difungsikan karena Bapak menjadi juru bicara terus-menerus," kata Imam.

Bahkan, menurut Imam, sejumlah hal yang masih dirapatkan di Istana Negara dan tidak boleh diumumkan oleh siapa pun malah diumumkan oleh Gatot. "Termasuk dengan Pak Tono (ketua KONI saat itu) terkait masalah gaji PNS, Bapak tidak izin ke saya langsung mengumumkan sendiri. Setelah rapat baru memberi tahu ke saya. Apakah begitu etika birokrat?" kata Imam menegaskan.

Rotasi

Gatot mengungkapkan, Imam melakukan rotasi terhadap orang yang dinilai tidak kooperatif terhadap dirinya. Pada Juni 2017, kata Gatot, Kepala Sub-Bagian Urusan Dalam Muhammad Angga diganti oleh Atun yang menurut Gatot kompetisinya tidak bagus. Gatot sempat menyampaikan soal itu kepada Imam. Namun, Imam meminta Atun langsung di-SK-kan. "Pak Angga sering mengeluh dia tidak bisa menyampaikan uang yang diminta Pak Ulum. Jadi, kesimpulannya tidak kooperatif," ujar Gatot.

Imam mengaku meminta Angga diganti bukan karena alasan itu, melainkan karena Angga tidak mengerjakan sejumlah perintahnya seperti pergantian karpet di kantor. "Alhamdulillah sangat lama baru diganti. Akhirnya saya konsultasi staf yang ada di lantai 10 karena Bapak kantornya di lantai III dan Bapak bersama istri tidur di kantor, Bapak bersama Bu Lina. Baru kemudian saya membuat surat edaran, tidak boleh siapa pun tidur di kantor," ujar Imam.

Iman juga mengaku mengetahui Angga merupakan orang kepercayaan Gatot yang mengerjakan kerumahtanggaan. "Bahkan, rumornya saat itu sedang melakukan renovasi rumah Bapak," kata Imam.

Temuan BKP

Selain Angga, Gatot juga mengaku adanya desas-desus mantan sesmenpora Alfitra Salamm diberhentikan karena menolak memberikan uang Rp 5 miliar kepada Imam Nahrawi. "Saya dengar rumor di luar karena ada sesuatu, teman-teman di Kemenpora mengatakan karena uang. Tapi, saya tidak meyakini kepastiannya," ujar Gatot. 

Imam menegaskan, Alfitra Salamm dicopot karena temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai laporan keuangan Kemenpora. "Alfitra Salamm ketika sebagai sesmenpora tidak bisa mengoordinasikan soal disclaimer, soal BMN (barang milik negara), soal surat dari BPK kepada saya yang belum diberikan oleh Alfitra dan BPK dengan mengatakan menteri teledor karena belum membalas surat BPK karena surat berada di tangan sesmenpora, Pak Alfitra Salamm. Bapak masih ingat?" tanya Imam kepada Gatot. 

"Iya ingat," kata Gatot.

"Soal penataan BMN, ada temuan di era Pak Roy Suryo yang pada saat itu belum juga didata dengan baik, soal penataan aset yang belum ditangani dengan baik. Kemudian soal restrukturisasi kementerian yang belum juga dipisah antara KPA (kuasa pengguna anggaran) masif dan KPA tunggal dan itu alasan mengapa Pak Alfitra Salamm kita minta untuk mundur. Bukan isu yang tadi disampaikan oleh Bapak. Jadi, kualitatif sekali, Bapak ingat seperti itu dan Bapak bersaksi ya?" kata Imam menegaskan.  "Ya," jawab Gatot.

"Jadi, tidak ada alasan Pak Alfitra itu mundur karena dimintai Rp 5 miliar, betul?" tanya Imam lagi.

"Betul," jawab Gatot.

Deputi kumpulkan uang

Gatot mengungkap pada Desember 2014 ditemui asisten pribadi Imam bernama Nur Rochman alias Komeng. Intinya, dia meminta deputi untuk mengumpulkan uang jelang akhir tahun. Namun, Gatot melimpahkan permintaan Komeng itu ke asisten deputinya bernama Chandra Bakti sehingga Gatot terbebas dari permintaan Komeng.

"Dalam hal ini, saya menyanggah ini, demi Allah, saya tidak pernah Saudara saksi melaporkan pada saya," kata Imam tegas.

"Kami sudah menebak sanggahan seperti itu," timpal Gatot.

"Di mana Bapak melaporkan bahwa Komeng datang ke Napak terus melapor ke saya? Di mana? Jam berapa dan siapa saksinya? Pakai nota dinas, Whatsapp atau apa?" tanya Imam kepada Gatot.

"Saya sudah akan menebak Pak Menteri membantah itu. Saya naik lantai 10 waktu itu, kemudian saya sampaikan 'Pak ini Komeng benar tidak (meminta uang) ini, sepengetahuan saya begitu. Saya sampai di situ berhenti dan tidak menyebutkan angka juga," kata Gatot.

"Ya karena saya tahu semua motif ini karena Bapak pernah meng-screenshoot WA dari Saudara Ulum," balas Imam.

"Tidak ada hubungan," kata Gatot.

"Ya dan itu menjadi satu kesaksian BAP yang dari awal sampai akhir alhamdulilah baik sekali Pak. Saking baiknya tidak ada satu pun kebaikan yang saya lakukan bersama Pak Sesmen di Kemenpora," ungkap Imam sinis.

Uang saku haji

Gatot juga mengungkap didatangi pegawai Kemenpora Sinyo dan Agus Prayitno yang meminta uang sangu perjalanan haji Imam Nahrawi. "Saya mendapat keluhan Pak Sinyo yang mendapat pesan dari internal Pak Imam bahwa untuk rencana naik haji 2019 tidak ada bantuan kontribusi dari kantor. Sinyo itu kepala bagian perlengkapan," kata Gatot.

Imam langsung membantahnya. Imam mengaku ia dan istrinya, Shobibah Rohmah, mengantre selama tujuh tahun untuk naik haji.

"Bapak sangat baik karena baiknya soal haji saya sudah 7 tahun saya mengantre Pak. Itu pakai haji jalur umum, bukan ranah menteri. Sebenarnya kalau menteri bisa jalur khusus," kata Imam. 

"Kemudian Bapak memberikan kesaksian di BAP ini seakan-akan saya minta sangu, tidak Bapak. Tolong jangan nodai masalah haji karena saya di situ betul-betul haji dengan istri yang sudah menunggu tujuh tahun dan saya terus terang saya minta Saudara Sinyo dan Agus Prayitno untuk dihadirkan (di pengadilan) karena terus terang ini sangat mengganggu batin saya," kata Imam lirih.

Imam bahkan mengaku menolak ajakan berhaji yang dilakukan menteri-menteri lainnya. "Saya haji itu bertemu dengan menteri agama, dia tanya, kenapa //enggak// ikut rombongan menteri-menteri yang di Istana Negara? Saya bilang saya akan menemani ibu saya bersama istri saya," ungkap Imam. n

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat