JAKARTA – Negara-negara anggota ASEAN jarang-jarang berbeda sikap terkait isu-isu global. Kendati demikian, reaksi berbeda ditampilkan terkait serangan brutal Israel ke Gaza yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 13 ribu jiwa.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Indonesia akan terus memberikan dukungan politik kepada Palestina. Indonesia, ujar dia, akan terus bersama mendukung perjuangan bangsa Palestina.

"Dan selain bantuan kemanusiaan Indonesia akan terus memberikan dukungan politik bagi Palestina... Saya tegaskan, bahwa Indonesia akan terus bersama mendukung perjuangan bangsa Palestina," kata Jokowi saat melepas bantuan kemanusiaan tahap kedua untuk masyarakat di Gaza melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Senin (20/11/2023).

Lebih lanjut, Jokowi juga menyampaikan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai salah satu utusan khusus OKI saat ini juga sedang berada di beberapa negara untuk menggalang dukungan menghentikan kekejaman di Gaza.

Menlu juga mendorong agar segera dilakukan gencatan senjata dan mendorong bantuan kemanusiaan agar bisa masuk dengan baik untuk membantu masyarakat Gaza.

Dalam kesempatan ini, Jokowi kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di Gaza. Bantuan yang dikirimkan melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta sebanyak 21 ton. Bantuan tersebut berupa obat-obatan, perlengkapan rumah sakit, makanan, dan barang lainnya yang dibutuhkan.

Bantuan ini bersumber dari anggaran pemerintah sebesar Rp 31,9 miliar dan juga donasi yang dikumpulkan masyarakat dan pihak swasta. Presiden sebelumnya telah  mendesak Presiden Amerika Serikat Joe Biden agar segera menghentikan kekejaman di Gaza serta mendorong gencatan senjata. 

Namun ia menyebut Joe Biden tak memberikan tanggapannya. "Saya bertemu di White house dengan Presiden Joe Biden, setelah itu bertemu lagi di San Fransisco di APEC. Di kedua tempat ini, saya menyampaikan secara langsung pentingnya kekejaman di Gaza dihentikan. Yang kedua gencatan senjata segera dilakukan dan yang ketiga perang segera disetop," ujar Jokowi. "(Presiden AS) Tidak menanggapi," tambah Jokowi.

Warga Malaysia mengibarkan bendera Palestina saat unjuk rasa menunjukkan dukungan mereka terhadap rakyat Palestina di Lapangan Kemerdekaan di Kuala Lumpur, Malaysia, Ahad, 22 Oktober 2023. - (AP Photo/Vincent Thian)

SHARE    

Sedangkan  PM Malaysia Anwar Ibrahim menyerukan kemunafikan global ketika diminta untuk mengutuk agresi Rusia di Ukraina dan beberapa pemimpin tetap “bungkam” terhadap “kekejaman yang menimpa warga Palestina”. 

“Hentikan kekejaman ini, hentikan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak, sekarang juga. Karena setiap hari berarti semakin banyak bayi yang terbunuh,” kata Anwar di sela pertemuan puncak APEC di San Francisco pada Senin. Malaysia telah lama menjadi pendukung perjuangan Palestina dan mendukung solusi dua negara. 

Sebelumnya, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam telah mengeluarkan pernyataan bersama mendesak gencatan senjata untuk kemanusiaan di Gaza di sela KTT APEC. Negara ASEAN lain yang juga merupakan anggota APEC seperti Singapura, Filipina, Vietnam, dan Thailand, tak ikut serta dalam seruan terbuka tersebut. 

Pengeboman yang terus menerus dilakukan Israel di Jalur Gaza belakangan memang telah menyebabkan ketegangan di Thailand. Sejumlah kecil protes pro-Palestina telah pecah namun banyak warga Thailand juga menyatakan dukungannya kepada Israel dalam perangnya di wilayah yang terkepung.

Siapa Rekan Israel di Asia Tenggara - (Republika)

Situasi ini tampaknya telah memicu peningkatan insiden Islamofobia di negara Asia Tenggara tersebut, serta retorika anti-Palestina. Hal ini tak terlepas juga dari fakta bahwa setidaknya 24 warga Thailand yang bekerja di Israel ikut disandera Hamas pada 7 Oktober lalu. Selain itu, sebanyak 33 pekerja dilaporkan terbunuh.

Pemerintah Thailand secara resmi mengambil sikap 'netral' dalam konflik Gaza dan berkonsentrasi pada pembunuhan dan penculikan warga negara Thailand di Israel. Selain itu, Thailand memang sejak lama telah membuka hubungan diplomatis dengan Israel. Kedua negara juga terlibat perdagangan senjata. Dua perusahaan senjata Israel dalam dua tahun belakangan ini membuka lini produksi di Thailand.

Pemerintah Filipina juga menunjukkan dukungan terhadap Israel. Hal ini terlihat saat pada 27 Oktober, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi tidak mengikat dengan dukungan luar biasa yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera antara Israel dan Hamas dan menuntut akses bantuan ke Gaza.

Seratus dua puluh negara memberikan suara mendukung resolusi tersebut, dengan jelas menyatakan penolakan mereka terhadap berlanjutnya pengepungan dan pemboman Israel di Gaza, yang telah merenggut ribuan nyawa warga sipil.

Anggota kelompok hak asasi manusia memegang tanda untuk mendukung Palestina dan memprotes Israel dan aliansinya dengan Amerika Serikat dalam unjuk rasa di Kota Quezon, Metro Manila, Filipina (18/10/2023). - (EPA-EFE/ROLEX DELA PENA)

SHARE    

Filipina bukan salah satu dari negara-negara tersebut. Bersama dengan 45 orang lainnya, mereka abstain dalam pemungutan suara mengenai resolusi tersebut. Sebaliknya, mereka mengakui “hak untuk membela diri” Israel namun tetap bungkam atas pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang yang dihadapi oleh warga Palestina di Gaza.

Susan Reyes Kurdili, asisten profesor di Departemen Ilmu Politik dan Studi Pembangunan di De La Salle University, Manila, menuturkan bahwa Filipina adalah salah satu dari 33 negara yang mendukung Resolusi PBB 181 pada 1947 yang membagi Palestina menjadi dua negara, satu negara Arab dan satu negara Yahudi. “Rencana ini, seperti kita ketahui, tidak pernah terwujud. Namun Filipina terus mendukung negara Israel dan ekspansi ilegalnya ke wilayah Palestina,” ujar Kurdili dalam opininya di Aljazirah.

Israel dan Filipina menjalin hubungan diplomatik penuh pada tahun 1957 dan menandatangani perjanjian persahabatan pada tahun 1958. Dukungan Manila terhadap Israel tetap kuat sejak saat itu. Mereka tidak pernah menekan Israel untuk menyerahkan wilayah Palestina yang diduduki, dan selalu secara aktif berupaya melindunginya dari kritik internasional. 

Misalnya, pada 2017, Filipina abstain dalam pemungutan suara mengenai resolusi yang mengkritik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk secara sepihak mengukuhkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Setahun kemudian, Rodrigo Duterte menjadi presiden Filipina pertama dalam sejarah yang mengunjungi Israel. 

Anggota kelompok hak asasi manusia memegang tanda untuk mendukung Palestina dan memprotes Israel dan aliansinya dengan Amerika Serikat dalam unjuk rasa di Kota Quezon, Metro Manila, Filipina (18/10/2023). - (EPA-EFE/ROLEX DELA PENA)

SHARE    

Saat ini, di bawah pemerintahan Ferdinand Marcos Jr, Filipina kembali berada dalam pengaruh Amerika, dan dukungan negara tersebut terhadap Israel tetap kuat seperti sebelumnya.

Pada 7 November lalu, Pemerintah Singapura melarang pemajangan lambang negara asing terkait perang Israel-Hamas tanpa izin di depan umum. Hal ini sebagai upaya untuk mengatasi dampak politik dalam negeri akibat konflik tersebut.

Kementerian Dalam Negeri (MHA) menyatakan bahwa siapapun yang memperlihatkan atau memakai lambang tersebut selanjutnya akan dipenjara hingga enam bulan dan denda hingga 500 dolar Singapura berdasarkan Undang-Undang Lambang Nasional Asing (Kontrol Tampilan) tahun 1949. Menurut Straits Times, undang-undang ini berlaku untuk semua lambang negara asing, “termasuk bendera dan spanduk negara mana pun.”

Negara Pengimpor Senjata dari Israel - (Republika)

“Konflik Israel-Hamas yang sedang berlangsung adalah isu yang emosional,” kata penasihat MFA. “Perdamaian dan keharmonisan antara berbagai ras dan agama di Singapura tidak boleh dianggap remeh, dan kita tidak boleh membiarkan peristiwa yang terjadi secara eksternal mempengaruhi perdamaian dan keharmonisan yang kita miliki di Singapura.” MFA menambahkan bahwa setiap wisatawan yang mengenakan pakaian tersebut dapat ditolak masuk ke Singapura.

MFA secara khusus menyatakan bahwa “mempromosikan atau mendukung terorisme melalui pemajangan pakaian atau perlengkapan yang berlogo kelompok teroris atau militan, seperti Hamas atau sayap militernya Brigade al-Qassam, tidak akan dimaafkan.” MFA memperluas larangan ini pada pertunjukan pro-Israel untuk menjaga netralitasnya dan menghindari tuduhan bias.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat