YERUSALEM — Duta besar nonresiden Arab Saudi untuk Palestina menunda kunjungan yang direncanakan ke Masjid al Aqsa pada hari Rabu (27/9/2023). Pembatalan itu terjadi di tengah kritik di media sosial, yang memandang kunjungan itu sebagai validasi pendudukan Israel di Yerusalem Timur.

Beberapa menyerukan agar delegasi Saudi dicegah memasuki kompleks masjid. Haaretz melaporkan pada Rabu (27/9/2023) mengutip sumber Palestina di Ramallah, Duta besar Saudi Nayef al-Sudairi, menunda kunjungan setelah mendengar tentang sensitivitas masalah dan memahami kritik dan implikasi di sekitarnya.

Menurut surat kabar harian Israel itu , Nayef al-Sudairi berencana mengunjungi masjid di kemudian hari. Rencana kunjungan itu pun tidak diumumkan secara resmi dan tidak dikoordinasikan dengan Wakaf Islam Palestina. Badan Wakaf mengelola urusan Masjid Al-Aqsa dan sering menangani kunjungan oleh delegasi resmi.

Sudairi, yang juga duta besar Riyadh untuk Yordania, tiba di Tepi Barat yang diduduki pada hari Selasa untuk bertemu dengan pejabat Palestina. Selama kunjungannya, yang pertama oleh seorang pejabat Saudi ke Tepi Barat sejak Otoritas Palestina (PA) didirikan, Sudairi bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Menteri Luar Negeri Riyad al-Maliki dan pejabat tinggi PLO Hussein Al-Sheikh.

Duta besar Arab Saudi untuk Palestina Nayef al-Sudairi tiba untuk menyerahkan surat kepercayaannya kepada Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al-Maliki, di Ramallah, Selasa (26/9/2023). - (AP Photo/Majdi Mohammed)

SHARE    

Sudairi mengatakan kerajaan bekerja untuk membangun negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Perjalanannya datang dengan latar belakang pemanasan hubungan antara Israel dan Arab Saudi.

Kesepakatan untuk membangun hubungan formal antara negara-negara Arab dan Israel tidak populer di kalangan Palestina dan pendukung perjuangan Palestina. Mereka dipandang sebagai penghargaan kepada Israel atas perlakuannya terhadap Palestina, yang menurut para ahli PBB dan kelompok hak asasi manusia merupakan praktik apartheid.

Masuknya Sudairi ke Tepi Barat dan kunjungan yang sekarang dibatalkan ke Masjid Al-Aqsa tidak mungkin dilakukan tanpa persetujuan pihak berwenang Israel. Mendapatkan persetujuan seperti itu dilihat oleh banyak orang Palestina sebagai penerimaan diam-diam atas kontrol Israel atas Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang keduanya berada di bawah pendudukan ilegal Israel.

Bagaimanapun, Nayef Al-Sudairi melakukan kunjungan pertama ke pusat pemerintahan Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat pada Selasa (26/9/2023). Dia menyerahkan surat kepercayaan yang juga menunjuknya sebagai konsul jenderal di Yerusalem.

Pengunjung berlindung dari panasnya siang hari di kompleks Masjid al-Aqsa di Kota Tua Yerusalem, Rabu, 26 Juli 2023. - (AP Photo/Maya Alleruzzo)

SHARE    

Gelar yang diumumkan bulan lalu tersebut sangat sensitif. Israel menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya sendiri dan menolak klaim Palestina atas Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara yang diharapkan di masa depan.

Al-Sudairi mengatakan kepada wartawan di Ramallah, bahwa kunjungannya menegaskan kembali bahwa perjuangan Palestina serta rakyat Palestina memiliki status yang tinggi dan penting. "Dalam beberapa hari mendatang akan ada peluang untuk kerja sama yang lebih besar antara Saudi dan negara Palestina," ujarnya.

Mengacu pada prospek normalisasi hubungan dengan Israel, Al-Sudairi menegaskan sebuah kenormalan di antara negara-negara untuk memiliki perdamaian dan stabilitas. “Inisiatif Arab, yang dipresentasikan Arab Saudi pada 2002, merupakan pilar fundamental dari setiap perjanjian yang akan datang,” katanya.

Pernyataan tersebut mengacu pada proposal yang disampaikan oleh Riyadh dan kemudian diadopsi oleh negara-negara Arab secara luas. dalam rancangan itu  menyatakan bahwa Israel akan mendapat pengakuan pan-Arab hanya jika Israel menyerahkan wilayah yang direbut dalam perang 1967, termasuk wilayah yang diinginkan Palestina sebagai negara mereka.

Israel sangat ingin mengupayakan lebih banyak perjanjian perdamaian dengan negara-negara Arab tanpa menyerahkan tanahnya. Terlebih lagi setelah memenangkan normalisasi dari Uni Emirat Arab dan Bahrain, serta meningkatkan hubungan dengan Maroko dan Sudan, pada 2020. Momen ini dapat diraih meskipun pembicaraan dengan Palestina telah dibekukan selama bertahun-tahun.

Kecewa karena dikesampingkan dalam diplomasi pada 2020, Palestina mengambil peran lebih aktif dalam perundingan Saudi. Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita resmi Palestina WAFA, Presiden Mahmoud Abbas mengatakan, kunjungan Al-Sudairi akan berkontribusi untuk memperkuat hubungan kuat antara kedua negara dan dua bangsa yang bersaudara. 

Menteri Luar Negeri Hamas, Khaled Meshaal mengatakan, normalisasi hubungan diplomatik negara Arab dengan penjajah Israel memungkinkan dan mendorong mereka kelompok warga Yahudi berhaluan ekstrem untuk lebih sering menyerbu Masjid Al-Aqsha secara terus menerus. 

Meshaal mengatakan bahwa sejak 2017 jumlah pemukim Yahudi yang menyerbu al-Aqsa meningkat dua kali lipat. Dan penjajah telah meningkatkan agresinya terhadap situs suci umat Islam tersebut. Meshaal menambahkan bahwa perlawanan di Tepi Barat yang diduduki telah menjadi terlalu besar untuk dibendung oleh kebijakan ekstremis pemerintah penjajah. Hal itu, lanjutnya, akan memberikan respon terbesar terhadap kejahatan penjajah.

Ia menyerukan kepada seluruh rakyat Palestina yang bisa mencapai Masjid Al-Aqsha untuk pergi ke sana ikut berjuang. Karena itu ia mendesak, negara-negara Arab, lanjutnya, harus menghentikan normalisasi hubungan dengan penjajah Zionis karena hal ini menimbulkan bahaya bagi Palestina dan rakyatnya. 

Wawancara Muhammad bin Salman

Perjalanan Sudairi ke Palestina terjadi beberapa hari setelah penguasa de facto Arab Saudi putra mahkota Muhammad bin Salman berbicara panjang lebar tentang negosiasi Saudi dengan Israel dalam wawancara luas dengan Fox News. Tetapi selama diskusi tidak disebutkan tentang kenegaraan Palestina, hak-hak sipil dan hak asasi manusia, atau spesifik lainnya, meningkatkan kekhawatiran bagi beberapa orang Palestina. 

"Bagi kami, masalah Palestina sangat penting. Kita perlu menyelesaikan bagian itu," kata putra mahkota. "Kami berharap itu akan mencapai suatu tempat, bahwa itu akan memudahkan kehidupan orang-orang Palestina dan mendapatkan Israel kembali sebagai pemain Timur Tengah."

Raja Saudi Salman, menerima Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Riyadh, Arab Saudi, pada 2017. - (AP/Al-Ekhbariya)

SHARE    

"Saya ingin melihat kehidupan yang benar-benar membaik untuk orang-orang Palestina," tambahnya secara samar, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Untuk beberapa analis Palestina, komentar itu terkenal karena apa yang justru tak disampaikan Muhammad bin Salman. "Wawancara Salman dengan Fox News (sangat) mengganggu," kata direktur jenderal Masarat, Pusat Penelitian Kebijakan dan Studi Strategis Palestina, Hani al-Masri, mengatakan kepada Middle East Eye, pada Rabu (27/9/2023).

"Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang inisiatif perdamaian, mengakhiri pendudukan, negara Palestina, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak untuk kembali bagi para pengungsi,” ujarnya. "Ini berarti bahwa dia tidak ingin berkomitmen pada apa pun, dan ini mencerminkan kemauan yang besar untuk fleksibilitas yang berlebihan dan tawar-menawar ilegal,” tambahnya.

Arab Saudi tidak pernah mengakui Israel dan sejak 2002 telah mengkondisikan kesepakatan normalisasi pada Israel yang mengakhiri pendudukannya dan pembentukan negara Palestina yang merdeka di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat