TANGERANG – Rencana penerapan marketplace guru terus menuai kritik dari kalangan pendidik. Seorang tenaga pendidik honorer di sebuah sekolah menengah atas (SMA) negeri di Tangerang, Banten, Achmed, menilai marketplace guru bisa mendorong tindakan nepotisme yang rentan tumbuh subur di sekolah-sekolah.

"Karena dalam perekrutannya dari yang saya baca ternyata kepala sekolah bisa merekrut (guru). Ini yang kemudian saya pikir kalau kepala sekolah bisa merekrut secara langsung maka tidak bisa dimungkiri akan terjadi nepotisme, bahkan bisa jadi besar-besaran," katanya kepada Republika, Selasa (30/5/2023).

Achmed pun merasa janggal dengan istilah marketplace. Menurut dia, penggunaan kata itu tak pantas dalam konteks rekrutmen guru. “Yang membuat saya agak kurang senang terkait dengan pemakaian kosakata marketplace. Menurut saya, itu seolah-olah guru itu menjadi sebuah objek atau barang," ujar dia.

Achmed mengatakan, jika marketplace guru diterapkan maka prosesnya bisa dilakukan kapan saja. Artinya, dia melanjutkan, bisa saja kerabat menitipkan ke kepala sekolah untuk memasukkan anaknya atau saudaranya. Atau bisa saja ada oknum yang menyogok menggunakan uang meski memang perekrutannya memakai seleksi.

Setelah itu, lanjut Achmed, guru yang lolos seleksi ada di marketplace dan menunggu sekolah yang mempekerjakan dan menggunakan jasanya. "Persoalannya, kalau kepala sekolah yang (mempekerjakan), namun dia mendapatkan titipan saudaranya hingga kerabatnya, maka ini bisa menjadi persoalan. Ini sangat bisa terjadi," katanya.

Apalagi, Achmed khawatir mekanisme pengawasannya lemah. Kalau mekanisme ini tetap dilakukan maka dia cemas nepotisme yang rentan terjadi bahkan semakin marak. "Kenapa Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak ada alternatif lain dalam perekrutan guru? Seperti tidak ada solusi yang lain, padahal kan ada Badan Kepegawaian Negara (BKN), badan kepegawaian daerah (BKD), yang seharusnya (bisa diberdayakan) yang pekerjaannya lebih merespons ketika terjadi kekosongan guru," katanya.

 

Seperti tidak ada solusi yang lain.

ACHMED, Guru Honorer SMA di Tangerang.

 

SHARE    

Ia menambahkan, BKN memiliki kantor regional dan ada BKD yang seharusnya bisa cepat tanggap mengatasi persoalan kebutuhan guru. Jadi, begitu ada guru pindah atau pensiun yang posisinya menjadi kosong, badan tersebut bisa langsung melakukan redistribusi atau menempatkan guru. Akhirnya, formasi guru bisa dipenuhi.

Terkait untuk memenuhi kebutuhan guru, Achmed mengusulkan perekrutan tenaga pendidik bisa dilakukan setahun sekali atau bahkan setahun dua kali kalau ingin cepat terisi. Namun, ia mewanti-wanti pihak kepala sekolah jangan dilibatkan dalam rekrutmen, cukup pihak pemerintah pusat saja yang terlibat untuk meminimalkan nepotisme. Kemudian, dia melanjutkan, tenaga pendidik yang lolos seleksi tidak harus selalu langsung ditempatkan ke sekolah-sekolah.

"Yang penting mereka (guru lolos seleksi rekrutmen pusat, Red) ada di sistem dan begitu ada guru yang pensiun, pindah, atau ada posisi kosong maka guru yang ini langsung didistribusi atau ditempatkan. Jadi, tak ada permainan atau nepotisme dalam rekrutmennya," ujarnya.

Puluhan guru honorer dari berbagai daerah di Jawa Barat menggelar aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (25/7/2022). Mereka meminta kejelasan mengenai guru honorer yang sudah menjalani uji passing grade tetapi belum kunjung diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). - (Edi Yusuf/Republika)

SHARE    

Menurut dia, mekanisme itu dapat meminimalkan potensi nepotisme daripada marketplace guru yang dipandang mengandung bahaya karena dapat memicu transaksi di sekolah. Jadi, dia tidak setuju mekanisme marketplace guru karena dinilai kurang tepat. Achmed pun khawatir pendidikan bisa kehilangan muruahnya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan sekadar jadi investasi.

Tak hanya itu, efek lainnya adalah makin banyak orang ingin menjadi kepala sekolah karena di situ banyak uang alias cuan. "Padahal, saya melihat pendidikan di Indonesia saat ini sudah banyak perkembangan yang lebih baik. Jangan sampai mengalami kemunduran akibat adanya mekanisme marketplace guru," katanya.

Pemerintah pusat berencana membuat marketplace atau lokapasar yang dipergunakan sebagai talent pool tenaga guru. Pembentukan lokapasar tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi persoalan munculnya guru honorer yang terus terjadi selama bertahun-tahun selama ini dan rencananya akan diberlakukan pada 2024 mendatang.

Seorang guru honorer Faharuddin (kedua kanan) dituntun muridnya berjalan pulang seusai mengajar di Yayasan SLB Kusuma Bangsa di Kelurahan Anggoya, Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (2/8/2022). Yayasan SLB Kusuma Bangsa yang didirikan sejak 2015 tersebut memiliki siswa sekolah dasar dan SMP sebanyak 40 orang dengan berbagai disabilitas serta lima orang tenaga didik honorer yang semuanya disabilitas bergaji Rp 500 ribu per bulannya. - (ANTARA FOTO/Jojon)

SHARE    

“Marketplace untuk guru adalah suatu database yang nanti akan didukung secara teknologi. Di mana semua sekolah dapat mengakses siapa saja sih yang bisa menjadi guru dan siapa yang saya mau undang untuk menjadi guru di sekolah saya,” ujar Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dalam rapat dengan Komisi X DPR secara daring, dikutip Kamis (25/5/2023).

Ada dua kriteria guru yang dapat memasuki lokapasar tersebut, yakni guru yang sudah lolos seleksi calon ASN dan guru yang sudah lulus pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan. Ketika guru tersebut sudah terkonfirmasi untuk mengajar sekolah, mereka akan otomatis diangkat menjadi ASN.

Dengan rencana di atas maka akan ada perubahan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN. Upaya tersebut kini tengah dikerjakan secara lintas kementerian. Di samping itu, pembangunan sistem platform lokapasar guru tersebut kini juga sedang dalam proses perancangan dan pengerjaan. “Tentunya ini semua akan didukung melalui teknologi. Pembangunan sistem marketplace yang sedang dibangun dan dirancang sekarang,” kata dia.

Sejumlah guru honorer mengisi formulir permohonan rekening baru untuk penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Bank Mandiri KCP Ciamis, Jawa Barat, Senin (7/12/2020). - (ADENG BUSTOMI/ANTARA FOTO)

SHARE    

Euis Rahmawati, guru SDN Sukawening IV, Kampung Bangkonol, Kabupaten Garut, Jawa Barat, meminta pemerintah lebih peka dengan kondisi di lapangan. Menurut dia, tidak banyak guru-guru di Indonesia melek teknologi untuk mengakses marketplace. "Saran saya, Pak Nadiem harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, lihat dulu kondisinya ke setiap daerah," kata Euis.

Euis mengatakan, tidak semua guru, terutama di daerah-daerah terpencil, memiliki perangkat teknologi, seperti gawai atau laptop. "Tidak semua guru memiliki laptop dan HP bagus yang bisa menyimpan beberapa aplikasi. Tidak semua melek teknologi," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.