BEKASI – Rencana Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membuat marketplace atau lokapasar yang akan digunakan sebagai talent pool tenaga guru dikritik banyak pihak. Gagasan itu dinilai merendahkan martabat guru karena sebuah profesi mulia dijadikan seolah barang dagangan.

Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Kota Bekasi, Maryani, menilai, ketika marketplace digunakan di dunia pendidikan, terkesan seperti ada transaksi di dalamnya. Menurut dia, hal tersebut sangat merendahkan martabat guru.

“Padahal, dunia pendidikan bukanlah dunia usaha. Penggunaan istilah marketplace sepertinya memang tidak pantas,” kata Maryani saat dihubungi Republika, Jumat (26/5/2023).

Maryani berpendapat, pengangkatan Nadiem sebagai menteri pendidikan memang tidak tepat. Menurut dia, seorang menteri pendidikan harusnya memiliki latar belakang pendidikan dan mengerti persoalan pendidikan di Tanah Air.

“Memang sebenarnya sudah menempatkan orang yang kurang tepat, sehingga pandangan, pemikiran, dan persepsinya pun berbeda,” katanya.

Mendikbudristek Nadiem diketahui berencana membuat lokapasar yang dipergunakan sebagai talent pool tenaga guru. Pembentukan lokapasar tersebut dilakukan untuk mengatasi persoalan munculnya guru honorer yang terus terjadi selama bertahun-tahun selama ini dan rencananya akan diberlakukan pada 2024 mendatang.

“Marketplace untuk guru adalah suatu database yang nanti akan didukung secara teknologi, di mana semua sekolah dapat mengakses siapa saja sih yang bisa menjadi guru dan siapa yang saya mau undang untuk menjadi guru di sekolah saya,” ujar Nadiem Makarim saat rapat dengan Komisi X DPR, Kamis (25/5/2023).

Ada dua kriteria guru yang dapat memasuki lokapasar tersebut, yakni guru yang sudah lolos seleksi calon ASN dan guru yang sudah lulus pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan. Ketika guru tersebut sudah terkonfirmasi untuk mengajar sekolah, mereka akan otomatis diangkat menjadi ASN.

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyampaikan Program dan Kebijakan Pendidikan Tinggi bertajuk Merdeka Belajar, di Jakarta, Jumat (24/1/2020). - (Aprillio Akbar/ANTARA FOTO)

SHARE    

Dengan rencana di atas maka akan ada perubahan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN. Upaya tersebut kini tengah dikerjakan secara lintas kementerian. Di samping itu, pembangunan sistem platform lokapasar guru tersebut kini juga sedang dalam proses perancangan dan pengerjaan.

“Tentunya ini semua akan didukung melalui teknologi. Pembangunan sistem marketplace yang sedang dibangun dan dirancang sekarang,” kata dia.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai marketplace guru justru berpotensi memicu masalah baru. “Pasti memicu masalah baru karena bukan jaminan kepastian, tapi malah diserahkan pada mekanisme pasar,” ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji kepada Republika.

Ubaid menilai langkah yang tengah diupayakan pemerintah tersebut bukan sebagai langkah menyelesaikan masalah, melainkan strategi untuk lari dari tanggung jawab. Persoalan guru honorer dan seleksi guru PPPK dalam beberapa tahun terakhir memang menyisakan berbagai masalah yang belum terselesaikan.

Dua orang guru honorer Agus Sarmantake (kiri) dan Sujono (kanan) berjalan pulang seusai mengajar di Yayasan SLB Kusuma Bangsa di Kelurahan Anggoya, Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (2/8/2022). Yayasan SLB Kusuma Bangsa yang didirikan sejak 2015 tersebut memiliki siswa sekolah dasar dan SMP sebanyak 40 orang dengan berbagai disabilitas serta lima orang tenaga didik honorer yang semuanya disabilitas bergaji Rp 500 ribu per bulan. - (ANTARA FOTO/Jojon)

SHARE    

Dia mengatakan, strategi pembuatan lokapasar itu terkesan menyerahkan nasib guru kepada mekanisme pasar. Menurut dia, pemerintah semestinya memberikan jaminan pengangkatan yang pasti terlebih dahulu atas nasib guru-guru yang honorer yang hingga kini masih belum jelas.

“Jaminan pengangkatan yang pasti atas nasib guru-guru honorer yang hingga kini masih terlunta-lunta. Ini pemerintah bukan kasih kepastian, tapi diserahkan pada pasar, alias guru disuruh ‘jual diri’ di marketplace,” kata dia.

Anggota Komisi X DPR, Muhammad Nur Purnamasidi, menyarankan agar seluruh permasalahan guru PPPK yang ada di daerah diambil alih oleh pemerintah pusat agar mendapatkan penyelesaian yang maksimal. Hal itu perlu dilakukan sebelum mekanisme perekrutan baru melalui marketplace dilaksanakan.

Guru honorer dari berbagai daerah di Jawa Barat menggelar aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (25/7). - (Edi Yusuf/Republika)

SHARE    

“Kita harus punya kesimpulan bahwa sementara ini urusan yang kita mulai tahun 2021 (tentang PPPK) tertarik semua ke Jakarta, kita selesaikan di Jakarta, baru kalau itu sudah selesai, baru kemudian yang reguler itu, yang umum tadi, baru kita mulai lagi,” ujar Nur.

Menurut politikus Partai Golkar itu, seleksi guru PPPK harus mendapatkan penyelesaian sesegera mungkin agar tidak ada kekhawatiran bagi calon guru PPPK lainnya. Karena itu, dia menekankan agar semua persoalan itu dapat diselesaikan terlebih dahulu sebelum lowongan melalui lokapasar dibuka kembali.

”Apalagi, ini ada penambahan 600 sekian ribu (rekrutmen guru PPPK) lagi. Jangan sampai pembukaan ini nanti akan membuka lagi masalah baru lagi karena persepsi antarkementerian/lembaga belum terjadi. Walaupun ada beberapa sudah terjadi, kemudian persepsi daerah pun juga enggak sama,” kata dia.

Nur kemudian mengingatkan pemerintah agar jangan sampai masalah guru PPPK nantinya menjadi warisan masalah di pemerintahan yang akan datang. “Menurut saya, misalnya, ditarik semua ke pusat dulu dan saya yakin kalau di pusat (selesai) enggak lebih dari dari setengah tahun,” ujar dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.