TEL AVIV -- Sudah berbulan-bulan, aksi unjuk rasa menolak usulan perombakan sistem peradilan Israel yang diajukan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum juga usai.

Tak hanya dari kalangan warga, sejumlah anggota militer juga ikut menolak rancangan beleid yang memungkinkan parlemen menganulir putusan mahkamah agung itu.

Benjamin Netanyahu yang mulai jengah mendesak kepala staf militer untuk menahan gelombang protes. Puluhan ribu orang turun ke jalan untuk melakukan protes setiap pekan selama dua bulan terakhir.

Netanyahu mengatakan tidak akan menerima tindakan "anarkistis". Dia mencantumkan tuntutan agar kepala keamanan mengendalikan pemblokiran jalan oleh pengunjuk rasa, hasutan terhadapnya dan menterinya, serta penolakan untuk melayani oleh banyak pasukan cadangan.

Polisi menahan seorang pengunjuk rasa yang memblokir jalan raya utama Ayalon selama pawai protes menentang rencana reformasi sistem peradilan pemerintah di Tel Aviv, Israel, Sabtu (18/3/2023). - (EPA EPA-EFE/ABIR SULTAN)

SHARE    

“Saya berharap dari kepala staf militer dan kepala cabang dinas keamanan untuk secara agresif memerangi penolakan untuk mengabdi. Tidak ada tempat bagi penolakan untuk melayani dalam wacana publik,” kata Netanyahu pada Ahad (19/3).

“Sebuah negara yang ingin eksis tidak dapat mentolerir fenomena seperti itu dan kami juga tidak akan mentolerirnya," ujar perdana menteri itu.

Kepala staf militer Letnan Jenderal Herzl Halevi dilaporkan telah memperingatkan Netanyahu bahwa protes pasukan cadangan berisiko merusak kemampuan militer. Dia telah berjanji untuk memastikan hal itu tidak terjadi dan menjaga militer di luar debat publik tentang perombakan tersebut.

Para pengunjuk rasa memblokir jalan raya utama Ayalon selama pawai protes menentang rencana reformasi sistem peradilan pemerintah di Tel Aviv, Israel, SAbtu (18/3/2023). - ( EPA-EFE/ABIR SULTAN)

SHARE    

Rencana Netanyahu untuk mengubah sistem hukum tidak luput dari perpecahan militer negara itu. Banyak pasukan cadangan telah berjanji untuk tidak kembali bertugas akibat perubahan rezim yang akan datang.

Lebih dari 700 perwira elite dari Angkatan Udara, pasukan khusus, dan Mossad mengatakan akan berhenti menjadi sukarelawan untuk bertugas sejak Ahad. Pembicaraan yang biasanya tabu tentang penolakan untuk bertugas di militer yang wajib bagi sebagian besar orang Yahudi dan sangat dihormati oleh mayoritas Yahudi menggarisbawahi seberapa dalam rencana perombakan itu telah memecah belah Israel.

Netanyahu telah menolak rencana kompromi yang diusulkan oleh Presiden Israel Isaac Herzog yang dimaksudkan untuk meredakan krisis. Dia mengatakan pada Ahad, perubahan hukum akan dilakukan secara bertanggung jawab sambil melindungi hak-hak dasar semua warga Israel.

Polisi menahan seorang pengunjuk rasa yang memblokir jalan raya utama Ayalon selama pawai protes menentang rencana reformasi sistem peradilan pemerintah di Tel Aviv, Israel, Sabtu (18/3/2023). - ( EPA-EFE/ABIR SULTAN)

SHARE    

Tapi, para kritikus mengatakan, tindakan itu akan merusak sistem check and balances Israel yang rumit dan menggeser negara itu ke arah otoritarianisme. Mereka juga mengatakan itu bisa memberi Netanyahu kesempatan untuk menghindari hukuman dalam persidangan korupsinya. 

Yang terkini, sekitar 100 petugas dari unit rahasia Angkatan Udara Israel mengancam akan menghentikan dinas militer, jika pemerintah melanjutkan perombakan sistem peradilan. Peringatan itu ditulis dalam surat yang ditandatangani oleh petugas dan dikirim ke media massa.  

"Hati nurani kami mungkin menentukan bahwa kami tidak dapat lagi menjadi bagian dari dinas cadangan. Kami merasa takut mengambil bagian dalam dinas militer sehubungan dengan perubahan Konstitusi yang merusak demokrasi Israel dapat menjadi pelanggaran terhadap kami, sumpah, hati nurani kami dan misi kami," ujar isi surat tersebut, dilaporkan Middle East Monitor, Sabtu (18/3).

Polisi menahan seorang pengunjuk rasa yang memblokir jalan raya utama Ayalon selama pawai protes menentang rencana reformasi sistem peradilan pemerintah di Tel Aviv, Israel, Sabtu (18/3/2023). - (EPA-EFE/ABIR SULTAN)

SHARE    

Surat kabar Israel Haaretz melaporkan, surat tersebut juga ditandatangani oleh para perwira termasuk dua mantan komandan Angkatan Udara. Menurut Haaretz, ratusan perwira dan komandan dari unit yang berbeda pada Kamis (16/3) mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan dinas militer sebagai tentara cadangan mulai Ahad (19/3). Langkah ini sebagai protes terhadap perombakan yudisial.

"Kami tidak punya kontrak dengan diktator. Kami dengan senang hati akan kembali ke pekerjaan sukarela kami segera setelah demokrasi dijamin," kata ratusan petugas Angkatan Udara dalam surat yang dikirim ke media. 

Surat-surat ini termasuk di antara beberapa surat serupa yang ditandatangani, serta dikeluarkan oleh ratusan perwira dan komandan Israel dari dinas militer dan intelijen Israel.

Sebelumnya mantan perdana menteri Israel Ehud Olmert meminta para pemimpin dunia untuk memboikot Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena mendorong perombakan yudisial. Media Israel melaporkan, seruan langka untuk intervensi internasional dalam urusan Israel muncul ketika puluhan ribu warga Israel memprotes reformasi peradilan.

Sejumlah pasukan cadangan militer Israel memprotes rencana pemerintah baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan, sembari memblokir jalan dari Tel Aviv ke Yerusalem, Kamis (9/2/2023). - (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Olmert menjabat sebagai perdana menteri Israel dari 2006-2009. Televisi Channel 12 melaporkan, Israel mendorong para pemimpin global untuk menolak bertemu dengan Netanyahu.

Olmert juga mengimbau Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, yang dijadwalkan bertemu Netanyahu di London dalam beberapa minggu mendatang. "Saya mendesak para pemimpin negara sahabat Israel untuk menahan diri dari pertemuan dengan perdana menteri Israel," desak Olmert.

Sebagai mantan perdana menteri Israel, Olmert menyadari seruannya cukup berpengaruh. Dia menegaskan bahwa seruan itu bersifat cukup mendesak karena situasi yang sedang berlangsung di Israel.

"Menurut saya, pemerintah Israel saat ini hanyalah anti-Israel. Mereka yang mendukung negara Israel harus menentang perdana menteri negara Israel," kata Olmert.