Foto udara suasana depo Pertamina Plumpang dan rumah warga yang terbakar di Jalan Koramil, Rawa Badak, Jakarta, Sabtu (4/3/2023). | Republika/Putra M. Akbar

Ekonomi

Opsi Relokasi Warga Plumpang Terus Dimatangkan

Merelokasi warga dinilai lebih urgen daripada merelokasi depo.

JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memimpin rapat khusus tindak lanjut penanganan pascainsiden kebakaran Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang di Jakarta, Senin (6/3).

Dalam kesempatan itu, Erick menekankan perlunya rencana untuk mencegah insiden serupa terjadi kembali pada masa mendatang. Sementara itu, legislator menyarankan agar relokasi warga menjadi prioritas. 

Di antara opsi tindakan yang perlu segera disiapkan adalah rencana pemindahan kawasan pemukiman dari kawasan TBBM Plumpang. Selain itu, pihak berwenang harus menetapkan buffer zone atau zona aman di sekitar TBBM.

"Untuk menentukan buffer zone dan juga rencana pemindahan permukiman warga tentunya tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada komunikasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat," kata Erick.

photo
Petugas Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara melayani warga korban terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang membuat surat kependudukan di Posko Pengungsian PMI Jakarta Utara, Jakarta, Senin (6/3/2023). - (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Erick mengatakan, tindakan yang akan dilakukan terhadap TBBM Plumpang diharapkan menjadi percontohan bagi fasilitas vital nasional, termasuk TBBM dan kilang-kilang Pertamina di tempat lain. "Ini akan menjadi proyek percontohan pertama sebelum kita terapkan di kilang-kilang lain, bahkan termasuk juga pabrik pupuk dan smelter," kata Erick.

Insiden di TBBM Plumpang pada 4 Maret 2023 menimbulkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Bahkan, warga di dua rukun warga pun harus kehilangan rumahnya yang hangus terbakar.

Erick mengapresiasi Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga yang bergerak cepat menangani dampak kebakaran yang melanda kawasan TBBM Plumpang. Gerak cepat tersebut penting demi menekan dampak yang lebih parah lagi, termasuk dalam menangani korban dan para pengungsi.

"Upaya tanggap darurat dalam menangani para pengungsi, mencari korban, dan merawat para korban luka menjadi krusial dalam setiap bencana. Saya apresiasi semua pihak yang telah membantu Pertamina dalam melewati masa-masa pasca-insiden tersebut," ujar Erick.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mendorong para pihak terkait, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, untuk mengutamakan relokasi warga yang terdampak kebakaran depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara. Upaya relokasi warga sebagai langkah sigap pemerintah daerah dinilai lebih urgen daripada relokasi depo.

"Langkah paling bijak bagi Pemprov DKI adalah relokasi warga agar mereka juga bisa menempati rumah yang layak dan statusnya jelas," kata Gembong kepada Republika, Senin (6/3).

photo
Sejumlah petugas berada di lokasi kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Jakarta, Senin (6/3/2023). - (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Gembong berujar, mengenai adanya opsi relokasi depo yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Ahad (5/3) kemarin, dia menyebut hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Menurut Politisi PDIP tersebut, fokus pemprov seharusnya ke warga.

"Kalau menurut saya, itu soal hitungan ekonomis. Kalau relokasi depo, urusan negara, artinya urusan pemerintah pusat. Kalau relokasi warga, itu urusan pemprov, jadi mesti pisah-pisah dulu. Saat ini yang paling mendesak adalah merelokasi masyarakatnya. Kalau relokasi depo kan bukan satu bulan-dua bulan (waktunya)," ungkapnya.

Pemprov DKI juga diminta untuk segera menyediakan rumah susun atau rusun untuk warga terdampak yang akan direlokasi tersebut. Pasalnya, dalam posisi masyarakat kesulitan, yang harus diselamatkan adalah masyarakat.

"Jadi, dengan kewenangannya, pemprov bisa mengalokasikan rusun bagi warga terdampak agar mereka merasa diorangkan," kata dia.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Sarmuji mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pembahasan dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan direksi pertamina. Pembahasan itu juga berkaitan dengan objek vital Pertamina di daerah lain.

"Komisi VI akan memanggil dirut Pertamina, bukan saja Depo Plumpang, tetapi juga berkaitan dengan objek vital Pertamina dan implementasi SOP oleh Pertamina. Kita berharap kejadian kebakaran Depo Plumpang tidak terjadi lagi," ujar Sarmuji.

Menurut dia, Komisi VI akan melakukan rapat internal mengenai pembentukan panita kerja (panja). "Jika panja dibentuk, kita akan review semua objek vital karena kemungkinan bukan saja Depo Plumpang yang rawan, tetapi ada hal lain yang harus kita evaluasi," kata dia.

Kecerdasan-Buatan Masjidil Haram untuk Ramadhan

Robot-robot tersebut mampu membaca Alquran dan memberi khutbah kepada kaum Muslimin.

SELENGKAPNYA

Dam Bisa Disalurkan di Indonesia, Begini Syaratnya!

Sebaiknya pembayaran dam jamaah haji dimasukan dalam komponen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) agar lebih efisien.

SELENGKAPNYA

Menjaga Stabilitas Harga Jelang Ramadhan

Selama Ramadhan hingga Idul Fitri, makanan dan minuman jadi komponen pengeluaran terbesar.

SELENGKAPNYA

Ikuti Berita Republika Lainnya