Kabar Utama
Ambisi Hilirasi Jokowi Berlanjut
Jokowi mengumumkan akan menyetop ekspor tembaga tahun ini.
JAKARTA -- Presiden Joko Widodo terus melanjutkan upaya-upaya hilirisasi sumber daya alam (SDA) Indonesia. Yang terkini, Presiden mengumumkan pelarangan ekspor tembaga mentah setidaknya akhir tahun ini.
Dengan dalih hilirisasi dan stabilisasi harga, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah melakukan pelarangan ekspor. Larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 1 Januari 2020. Indonesia kemudian digugat ke Organisasi Dagang Internasional (WTO) oleh Uni Eropa karena kebijakan itu, tapi pemerintah bergeming.
Pemerintah juga secara mendadak sempat menghentikan ekspor batu bara pada 1 Januari 2022 karena kurangnya pasokan dalam negeri. Kebijakan itu dicabut sebulan setelahnya menyusul protes Jepang dan Korea Selatan.
Pemerintah juga sempat menyetop ekspor crude palm oil (CPO) dan sebangsanya pada 28 April 2022 sehubungan dengan lonjakan harga di Tanah Air. Kebijakan itu kemudian dicabut pada 23 Mei 2022.
Presiden Jokowi kemudian mengumumkan penghentian ekspor bijih bauksit pada Desember 2022. Penghentian ekspor itu akan diberlakukan efektif pada Juni 2023.
"Saya sudah sampaikan lagi, bauksit di Desember kemarin bauksit stop bulan Juni. Nanti sekali lagi mau saya umumkan lagi tembaga stop tahun ini. Stop!" kata Jokowi di Mandiri Investment Forum, Jakarta, Rabu (1/2).
Jokowi menjelaskan, keputusannya untuk menghentikan ekspor tembaga tersebut mempertimbangkan pembangunan smelter milik PT Freeport Indonesia di NTB yang sudah lebih dari 51 persen jadi. Ia pun kembali menegaskan, mayoritas saham PT Freeport saat ini sudah menjadi milik Indonesia.
"Karena saya cek kemarin smelternya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50 persen jadi. Freeport itu sudah lebih 51 persen jadi, jadi berani kita stop. Dan supaya ingat, Freeport itu sudah mayoritas milik kita. Jadi, jangan terbayang-bayang lagi Freeport itu masih miliknya Amerika. Sudah mayoritas kita miliki," kata Jokowi.
Menurut dia, larangan ekspor bahan mineral mentah ini bisa memberikan nilai tambah kepada negara. Ia mencontohkan larangan bauksit. Selama ini, ekspor bahan mentah bauksit Indonesia masuk dalam tiga besar dunia. Namun, ekspor hasil produksi barang hilirisasi justru masih sedikit.
"Tapi, ekspor aluminium kita nomor 33. Mentahnya nomor tiga kok. Barang setengah jadi, barang jadinya, di 33. Apalagi ekspor panel surya kita, nomor 31. Padahal, bahannya ada di sini dan kalau dikerjakan, panel surya itu nilai tambahnya sampai 194 kali," ujarnya.
Jokowi mengatakan, Indonesia selama ini terlalu nyaman untuk mengekspor bahan mentah mineral. Ia pun meminta Indonesia bisa mencontoh Cina dalam melakukan ekspor bahan jadi. "RRT, Cina, ekspornya nomor 18, tapi ekspor panel suryanya nomor satu di dunia. Terus, barangnya ini dari mana? Barang mentahnya dari mana? (Sebesar) 80 persen lebih dari kita," kata dia.
Untuk meningkatkan nilai tambah dari hilirisasi, Jokowi menekankan agar upaya ini konsisten terus dilakukan. Meskipun menghadapi gugatan, ia menegaskan agar para menterinya tak mundur melanjutkan proses hilirisasi yang sudah dibangun.
"Ya, ini semuanya harus konsisten dan harus dikawal. Kalau tidak, kita mundur lagi ke belakang. Karena ini memang konsistensi dan ... karena kalau enggak kita balik lagi ke ekspor bahan mentah dan enggak dapet nilai tambah sampai kapan pun," kata dia.
Selain memberikan nilai tambah, hilirisasi minerba dan migas juga bisa membuka lapangan kerja baru di Indonesia. Upaya ini dinilainya akan memberikan lompatan bagi Indonesia untuk menjadi negara maju.
"Proyeksi dampak hilirisasi minerba dan migas itu akan menambah PDB kita sebesar 699 USD dan lapangan kerja yang akan terbuka di angka 8,8 juta. Ini sebuah dampak yang sangat besar sekali. Membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya," ujar Presiden.
Presiden juga menekankan pentingnya hilirisasi industri mulai dilakukan di Indonesia. Saat menghadiri perayaan HUT ke-8 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta, Selasa (31/1) malam, Jokowi pun tak ingin Indonesia menjadi seperti negara-negara di Amerika Latin yang terus-menerus terjebak dalam negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
Ia menceritakan, sekitar tahun 1950-1960, negara-negara Amerika Latin saat itu sudah menjadi negara berkembang. Namun, hingga saat ini, negara-negara tersebut masih menjadi negara berkembang dan belum mengalami kemajuan.
“Saya pelajari ini ada apa ini? Kenapa seperti ini? Kenapa semua negara di sana menjadi seperti itu? Itu yang namanya terjebak dalam negara berpendapatan menengah. Middle income trap. Karena apa? Mereka tidak menawarkan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh negara lain. Ini yang harus dilakukan negara kita,” ujar Jokowi, dikutip pada Rabu (1/2).
Jokowi kemudian memberikan contoh lompatan kemajuan yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Taiwan. Korea Selatan, kata dia, bisa melakukan lompatan karena menciptakan komponen-komponen digital yang dibutuhkan negara-negara besar, termasuk Amerika.
Sedangkan, Taiwan bisa membuat cip yang dibutuhkan semua perusahaan besar. Ketergantungan negara lain yang diciptakan oleh Korea Selatan dan Taiwan itu pun membuat mereka berhasil menjadi negara maju.
Karena itu, saat ini pemerintah juga tengah melakukan strategi yang sama untuk melakukan lompatan-lompatan besar, yakni hilirisasi. “Strategi besar inilah yang sedang kita rancang, bagaimana membuat sebuah ekosistem besar sehingga negara lain tergantung kepada kita. Itulah yang kita namakan baru ramai sekarang ini yang namanya hilirisasi,” ujar Jokowi.
Hilirisasi yang tengah dilakukan pemerintah tak hanya terkait nikel saja, tapi juga berbagai bahan mineral mentah lainnya, seperti tembaga, timah, dan bauksit. Jokowi ingin Indonesia bisa mengintegrasikan seluruh kekayaan alam menjadi satu barang yang dibutuhkan, yakni baterai kendaraan listrik atau EV battery dan lithium battery.
“Di situ ada komponen dari nikel, ada komponen dari tembaga, ada komponen timah, ada komponen bauksit, yang semuanya harus kita satukan, kita integrasikan, sehingga muncul nanti yang namanya EV battery dan babak selanjutnya ekosistem yang lebih besar yang namanya mobil listrik,” ungkap dia.
Menurut dia, semua negara tengah bergerak menuju industri kendaraan listrik. Salah satu yang dilakukan negara lain untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik yakni pemberian insentif untuk masyarakatnya. Hal itu pun tengah dirancang oleh pemerintah saat ini.
Jokowi menegaskan, strategi negara untuk melakukan lompatan besar harus konsisten dilakukan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, ia juga meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk membantu pemerintah mengawal upaya negara ini.
“Inilah yang namanya strategi negara dan kita harus konsisten harus konsisten. Karena ini akan sampai kira-kira tahun 2027 tahun 2028 dan saya mengharap PSI mengawal ini,” kata dia.
Bank Indonesia (BI) melihat hilirisasi yang tengah dijalankan pemerintah sejak sekitar lima tahun terakhir memiliki pertumbuhan 100 sampai 200 persen. Meskipun begitu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo menyebut Indonesia masih mengalami sandungan kendala dalam mengakselerasi hilirisasi.
Dody menyebutkan, sisi investasi juga meningkat sangat besar, khususnya dengan adanya kapasitas yang bertambah. "Tapi, ada masalah dukungan cadangan dari hilirisasi produk kita yang tidak begitu kuat. Ada penurunan dari tahun ke tahun," kata Dody dalam diskusi Peluncuran Laporan Transparansi dan Akuntabilitas Bank Indonesia (LTABI) 2022, Senin (30/1).
Dody juga menyoroti mengenai kebijakan penyetopan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA). Dody menyoroti mengenai Indonesia yang harus menahan ekspor komoditas SDA.
Dia menilai akselerasi SDA dan industri turunannya perlu terus diperkuat. "Ini untuk mendorong kapasitas output potensial dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga memperkuat ketahanan eksternal," ujar Dody.
Dody mengakui, peluang Indonesia dalam hilirisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan. Dody memastikan, BI akan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk melakukan upaya terobosan.
Selain itu, Dody memastikan, BI juga akan mengajak Kementerian Keuangan dalam penentuan kebijakan fiskal dan nonfiskal. “Apa kemudian kebijakan investasi yang bisa didukung dari sektor riil juga, ini akan jadi salah satu bagian game changer ekonomi kita ke depan yang lebih berkelanjutan," ungkap Dody.
Perluasan Hilirisasi Dikebut
Indonesia masih mengalami sandungan dalam mengakselerasi hilirisasi.
SELENGKAPNYA
Wajah Literasi Digital Indonesia
DI Yogyakarta dan Kalimantan Barat memiliki indeks literasi digital tertinggi pada 2022.
SELENGKAPNYA
Ini Alasan Perangkat Elektronik Harus Mati Saat di Pesawat
peralatan elektronik sensitif pada pesawat modern terlindung dengan baik dari gelombang radio.
SELENGKAPNYA
Login Gmail
Login Facebook