JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hendak merancang konsep pengawasan terkait pendanaan kampanye para peserta Pemilu 2024. Tujuannya untuk mendeteksi dana siluman yang digunakan oleh para kontestan. 

Komisioner Bawaslu RI Puadi mengatakan, sumber pembiayaan individu tidak hanya dari kontestan, tapi juga dari individu di luar partai politik. Masalahnya, akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU untuk mengaudit dana kampanye hanya menyisir dana sumbangan yang dilaporkan peserta pemilu. 

Akuntan tidak mengaudit pengeluaran riil seorang kontestan untuk berkampanye. Padahal, biaya kampanye biasanya lebih besar daripada dana sumbangan yang terkumpul. 

Selisih antara sumbangan yang dilaporkan dan biaya kampanye yang dikeluarkan itu disebut dana siluman. “Dalam praktiknya, apa yang dicatat dan dilaporkan sebagai sumbangan dana kampanye oleh peserta pemilu tidak mencerminkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan oleh peserta pemilu,” kata Puadi, dikutip dari laman resmi Bawaslu RI, Sabtu (10/12). 

Selain dana siluman, hal yang menjadi pengawasan Bawaslu, yakni politik uang atau money politic. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengajak warga untuk ikut dalam pengawasan tahapan pemilihan umum, seperti dugaan pelanggaran politik uang atau money politic. 

Komisioner Bawaslu Palopo Ahmad Ali mengatakan, dari tahun ke tahun isu politik uang merupakan isu yang sangat krusial, tidak hanya di Palopo, tetapi di seluruh penjuru daerah.

Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan Bawaslu adalah sosialisasi meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya isu ini. Ia mengatakan, pengawasan bersama semua pihak penting dalam menciptakan sistem perpolitikan yang demokratis. 

"Menghadirkan pemilu berintegritas adalah tujuan kita bersama. Kerja-kerja pengawasan di Bawaslu terbatas pada sumber daya manusianya, tetapi jika didukung oleh masyarakat, maka pengawasan bisa berjalan maksimal," ujarnya melalui keterangannya diterima di Makassar, Ahad (11/12).

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito bersama Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan keterangan pers terkait aduan penyelenggara pemilu di Ruang Sidang Utama, Gedung DKPP, Jakarta, Kamis (24/11/2022). - (Republika/Prayogi)

SHARE    

Politik uang menjadi salah satu rekomendasi Hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Majelis Ulama Indonesia Tahun 2022. Dalam rekomendasinya, Mukernas II MUI 2022 salah satunya menyoroti persiapan umat Islam dan masyarakat dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024.

"Dalam Pemilu 2024, MUI menyerukan agar umat Islam mengikuti perintah Allah SWT," kata Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Marsudi Syuhud melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Tantangan konsolidasi demokrasi sering diwarnai dengan maraknya politik uang yang merusak citra, dan moralitas demokrasi serta politik suku, agama ras dan antar golongan yang berakibat terjadinya polarisasi. “MUI mendorong pemerintah melakukan pemetaan dan menentukan langkah strategis sebagai upaya mereduksi praktik politik uang dan menjunjung prinsip jujur, bebas, adil, dan etis,” kata dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat