Wisatawan duduk-duduk di pantai pasir putih Pulau Daga, Kepulauan Widi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. | Republika/Didi Purwadi

Nasional

Pemerintah Diminta Terbuka Soal Kepulauan Widi

Pemerintah diminta menelusuri polemik Kepulauan Widi dan menjelaskan secara terbuka

JAKARTA – Pemerintah diminta terbuka dan transparan menjelaskan kepada masyarakat soal polemik Kepulauan Widi di Halmahera Selatan. Diketahui, Kepulauan Widi menjadi objek lelang pada situs Sotheby-s Concierge Auctions, yang berbasis di New York, Amerika Serikat.

Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar menuturkan, kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada dalam garis pangkal Kepulauan Indonesia merupakan aset besar bangsa. Ia menegaskan, tidak boleh sedikit pun pulau milik Indonesia dimiliki bangsa lain, termasuk Widi.

Muhaimin (Cak Imin) meminta pemerintah menelusuri kasus ini dan menjelaskan ke masyarakat secara terbuka terkait persoalan di Kepulauan Widi ini. "Jelaskan kepada publik secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi," kata Muhaimin, Kamis (8/12).

photo
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (tengah), Sekjen PKB Hasanuddin Wahid (kanan), dan Direktur Eksekutif Lembaga Saksi Pemenangan Nasional PKB Chusnunia Chalim (kiri) mengikuti peluncuran Lembaga Saksi Pemenangan Nasional DPP PKB di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (21/11/2022). - (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Cak Imin menilai kabar mengenai adanya perjanjian akselerasi pengembangan gugus Kepulauan Widi harus secara detail disampaikan dan dijelaskan ke publik luas. Apalagi, yang melakukan akselerasi itu pihak ketiga atau pihak swasta.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini turut berpendapat, jika benar pulau-pulau itu dilelang dan dikonversi jadi objek pariwisata dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan serta memutus komunitas lokal dan mengancam ekosistemnya. Ia menilai, Kepulauan Widi dibiarkan saja secara alami, apalagi wilayah tersebut dikenal akan hutan hujan, hutan bakau, dan terumbu karang.

Wakil Ketua DPR ini mendorong pemerintah bersama aparat untuk menelusuri lelang Kepulauan Widi melalui situs penjualan real estate asing itu. "Kalau ternyata tidak sesuai aturan, apalagi sampai benar terjadi lelang pulau itu, pemerintah harus tegas. Bukan cuma menjaga, tapi harus memberdayakan seluruh wilayah kita agar memiliki nilai manfaat bagi bangsa," ujar Muhaimin.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku, pemerintah telah mencabut izin PT Leadership Islands Indonesia (LII) untuk mengelola Kepulauan Widi. "Saat ini izin PT LII untuk sementara waktu dibekukan. Hal ini karena belum adanya kemajuan realisasi pengembangan pulau tersebut," kata Tito. 

photo
Pemandangan dari udara gugusan Kepulauan Widi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang akan dilelang di New York, AS. - (Dok Pemkab Halmahera Selatan)

Tito menjelaskan, PT LII mengantongi izin pengelolaan atas puluhan pulau itu setelah membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Pemeerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan pada 2015.

MoU tersebut berisi tentang pengelolaan Kepulauan Widi untuk ecotourism dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan membuka lapangan kerja. Namun, hingga kini, PT LII belum mengembangkan pulau-pulau itu. 

Tito juga memberikan penjelasan soal lelang kepulauan tersebut. Kepulauan Widi tidak boleh sejengkal pun berpindah ke tangan asing, termasuk melalui badan lelang asing. Apabila terjadi, hal itu jelas melanggar undang-undang.

"Ada di UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan PP Nomor 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Pengelolaan sebuah pulau pun terbatas luasnya sesuai ketentuan UU yaitu 70 persen," tegas Tito. 

Tobat, Lansia Mengaku Imam Mahdi dan Ratu Adil Bersyahadat

Keduanya hanya menunaikan shalat dua kali sehari pukul 05.00 WIB dan pukul 17.00 WIB.

SELENGKAPNYA

Menembus Pasar Afrika dengan Produk Halal

Pasar Mesir pada dasarnya membutuhkan produk makanan dan minuman dari Indonesia.

SELENGKAPNYA

LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Valas

Cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2022 meningkat menjadi 134 miliar dolar AS.

SELENGKAPNYA