Pegawai Mandiri Syariah tengah menerangkan fitur wakaf sukuk CWLS Aceh pada kepada nasabah, di Jakarta, Senin (31/8/2022). | Yogi Ardhi/Republika

Opini

Pengembangan Wakaf Uang

Nomenklatur wakaf uang masih asing dalam benak masyarakat.

MUHAMMAD SYAFIIE EL-BANTANIE; Praktisi dan Konsultan Wakaf Dompet Dhuafa dan Asosiasi Nazhir Wakaf Indonesia

Pengembangan wakaf uang menjadi tantangan perwakafan di Indonesia. Rasanya belum ada lembaga wakaf yang sukses mengembangkan wakaf uang. Padahal, wakaf uang bisa menjadi salah satu model pengembangan wakaf produktif.

Rendahnya indeks literasi wakaf masyarakat, keterbatasan regulasi, dan minimnya kompetensi nazir menjadi isu penting  mewujudkan pengembangan wakaf uang. Karena itu, perlu keseriusan dan komitmen pemangku kepentingan wakaf untuk mengurai tiga permasalahan itu.

Pertama, rendahnya indeks literasi wakaf masyarakat. Sebetulnya ini masalah klasik yang selalu muncul setiap membahas tantangan pengembangan wakaf produktif. Persepsi masyarakat terhadap wakaf masih konservatif.

Nomenklatur wakaf uang masih asing dalam benak masyarakat. Padahal, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kebolehan wakaf uang sudah dikeluarkan sejak 2002.

 
Nomenklatur wakaf uang masih asing dalam benak masyarakat.
 
 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku panglima perwakafan di Indonesia semestinya memiliki target dan peta jalan meningkatkan indeks literasi wakaf masyarakat. Kemudian, menggandeng seluruh lembaga wakaf untuk berkolaborasi menyukseskannya.

Pengalaman keberhasilan edukasi zakat bisa jadi pembelajaran. Pada 1990-an, berzakat melalui lembaga zakat masih asing dalam persepsi masyarakat. Seiring edukasi sistematis dan sinambung, masyarakat mulai memahami urgensi membayar zakat melalui lembaga zakat.

Indeks literasi zakat masyarakat terus meningkat. Ekosistem zakat tumbuh dan berkembang. Isu zakat sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam semakin akrab dalam kehidupan masyarakat. Akhirnya berdampak pada peningkatan penghimpunan zakat setiap tahunnya.

Belajar dari pengalaman zakat, perlu waktu cukup panjang untuk melakukan edukasi wakaf kepada masyarakat. Namun, langkah ini harus dilakukan. Tidak bisa dilompat. Strategi yang bisa dilakukan,  segmentasi masyarakat sebagai sasaran utama edukasi wakaf.

 
Pengalaman keberhasilan edukasi zakat bisa jadi pembelajaran. Pada 1990-an, berzakat melalui lembaga zakat masih asing dalam persepsi masyarakat.
 
 

Kedua, keterbatasan regulasi. Saat ini pengembangan wakaf uang masih dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). Lembaga wakaf mesti menjalin kemitraan dengan LKSPWU untuk mengumpulkan wakaf uang dari masyarakat.

Kemudian, pengembangannya pun masih tetap melalui LKSPWU. Dalam hal ini, ada dua skema pengembangan wakaf uang yang dilakukan LKSPWU.

Skema pertama dikembangkan pada instrumen keuangan syariah, seperti diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sukuk, atau saham syariah. Imbal hasil dari penempatan investasi tersebut yang kemudian dikelola lembaga wakaf untuk disalurkan kepada mauquf ‘alaih (penerima manfaat wakaf).

Skema kedua dikembangkan pada sektor riil. Namun, porsi pengembangan wakaf uang di sektor riil relatif kecil dilakukan LKSPWU. Hal ini bisa dipahami karena LKSPWU, yang notebene bank syariah, memiliki produk pembiayaan sendiri bagi pelaku ekonomi sektor riil.

 
Dibukanya keran regulasi terkait ini, bisa menjadi pemantik bagi lembaga wakaf menyiapkan berbagai skema pengembangan wakaf uang.
 
 

Karenanya, sulit rasanya mengharapkan LKSPWU mengutamakan pembiayaan sektor riil sebagai pengembangan wakaf uang.

Karena itu, agar pengembangan wakaf uang bisa berjalan progresif, perlu dikaji secara mendalam kebolehan lembaga wakaf melakukan pengembangan wakaf uang secara langsung tanpa harus melalui LKSPWU.

Dibukanya keran regulasi terkait ini, bisa menjadi pemantik bagi lembaga wakaf menyiapkan berbagai skema pengembangan wakaf uang. Dengan demikian, diperlukan tinjauan dan kajian untuk melakukan revisi UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

UU wakaf sudah berusia 18 tahun, tentunya sudah banyak terjadi perubahan dalam dunia keuangan syariah yang mesti dijawab oleh UU wakaf. Selain menjadi tantangan, perkembangan keuangan syariah juga sekaligus menjadi peluang bagi pengembangan wakaf uang.

Ketiga, minimnya kompetensi nazir. Seiring dengan revisi regulasi perwakafan yang lebih progresif mendorong pengembangan wakaf uang, mesti diikuti dengan peningkatan kompetensi nazir.

 
Nazir perlu menyusun peta jalan pengembangan kompetensi lembaga dan sumber daya manusianya.
 
 

Nazir perlu menyusun peta jalan pengembangan kompetensi lembaga dan sumber daya manusianya. Dalam hal ini, pemetaan pembagian kompetensi keahlian SDM nazir perlu dilakukan. Perlu dipastikan lembaga wakaf punya SDM pada setiap bidang kompetensi perwakafan.

Misalnya, bidang keuangan wakaf, legal, penghimpunan, pengelolaan dan pengembangan wakaf. Metode dan pendekatannya bisa bermacam-macam. Bisa melalui sertifikasi nazir wakaf sesuai bidang kompetensinya yang terdiri atas delapan bidang kompetensi.

Bisa juga melalui internship, coaching, dan mentoring. Prinsipnya kebutuhan SDM ahli pada berbagai bidang kelembagaan wakaf bisa terpenuhi.

Dengan demikian, keselarasan antara meningkatnya indeks literasi wakaf masyarakat, revisi regulasi wakaf yang lebih progresif, dan meningkatnya kompetensi keahlian nazir bisa mendongkrak pengembangan wakaf uang di Indonesia.

Pedagang: Pasokan Beras Menurun

Mentan optimistis produksi beras lokal tetap mencukupi kebutuhan dalam negeri.

SELENGKAPNYA

KH Shodiq Hamzah, Raih Doktor HC Berkat Tafsir Bahasa Jawa

Tafsir ini menggabungkan antara tradisi penulisan Jawa pegon dengan tulisan Latin.

SELENGKAPNYA

Terus Bangun Ekonomi Syariah 

Perlu keseriusan dan komitmen semua pihak untuk memajukan ekonomi syariah.

SELENGKAPNYA