Priyantono Oemar | Daan Yahya | Republika

Nostalgia

Bagaimana Kepala Negara Indonesia Juga Disebut Presiden?

Mr Sartono memberikan penjelasan mengenai UUD. Dijelaskan pula nama kepala negaranya disebut presiden.

OLEH PRIYANTONO OEMAR

Para kepala pemerintahan baru saja berkumpul di Bali untuk mengikuti KTT G-20. Ada presiden, perdana menteri, dan kanselir. Tak ada raja. Raja Arab mengirim putra mahkota. Andai saja sidang BPUPKI dulu menyepakati bentuk negara Indonesia adalah kerajaan, bukan Jokowi yang menjamu para kepala pemerintahan itu di Bali.

Namun, yang dipilih BPUPKI adalah republik, bukan kerajaan. Lalu, Sukarno dipilih sebagai presiden dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1948. Disebutnya: Presiden Sukarno. Jika bentuknya kerajaan, tentu Sukarno akan dipanggil sebagai Raja Sukarno.

“Satu hal yang sangat disayangkan ialah bahwa kami tidak mempunyai perkataan asli untuk menyebut president. President adalah perkataan Inggris. Oleh karena orang menganggap bahwa perkataan ini cocok, kami terpaksa mengindonesiakannya. Huruf ‘t’-nya dihilangkan. Mulai dari hari itu, menjadilah aku Presiden –tidak pakai t—Sukarno,” ujar Sukarno kepada Cindy Adams, penulis Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

Sudiro bercerita, setelah pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945, ia sempat menemui Bung Karno. Saat itu, Sudiro memimpin Barisan Pelopor. Ia mengerahkan 100 anggotanya siaga di lokasi pembacaan teks proklamasi. Sebelum pulang, ia bertanya kepada Bung Karno mengenai hal yang harus dilakukan selanjutnya oleh Barisan Pelopor. Bung Karno merupakan pemimpin umum Barisan Pelopor.

 
Mulai dari hari itu, menjadilah aku Presiden —tidak pakai t— Sukarno. 
 
 

“Tunggu instruksi saya! Jagalah anggota-anggotamu (Barisan Pelopor) jangan boleh grusa-grusu. Jangan boleh mereka bertindak sendiri-sendiri. Ingat akan kata-kata ‘saksama’ dalam Proklamasi tadi!” tulis Sudiro mengenai jawaban Bung Karno kepadanya.

Tapi, pada 18 Agustus 1945, tidak ada instruksi dari Bung Karno. Sudiro hanya memperhatikan Mr Sartono yang sibuk menyiapkan UUD. Kepada Sudiro dan anggota Barisan Pelopor pada hari itu, Mr Sartono memberikan penjelasan mengenai UUD. Dijelaskan pula nama kepala negaranya disebut presiden.

“Ingat lho, Presiden tanpa t! Bukan president, melainkan presiden,” ujar Sartono kepada Sudiro dan kawan-kawan. “Suatu perkataan yang hari itu masih terdengar janggal di telinga kami,” tulis Sudiro di buku Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945.

UUD sudah dibahas di rapat-rapat BPUPKI pada Juli 1945. Pada rapat PPKI 18 Agustus 1945, dibahas lagi. Ada perubahan, tetapi bukan untuk sebutan presiden, melainkan penghapusan tujuh kata dalam Pembukaan UUD 45 yang berarti ada pergantian redaksi di batang tubuhnya.

Pada sidang sore hari yang dimulai pukul 15.15 WIB, Sukarno selaku ketua sidang menyampaikan soal pemilihan presiden dan wakil presiden setelah ia membuka sidang. Pemilihan inilah yang menurut Sukarno ditunggu-tunggu oleh pers.

“Sekarang untuk memenuhi permintaan pers, lebih daulu saya hendak masuk ke dalam acara pemilihan kepala negara dan wakilnya, tetapi lebih dahulu saya minta disahkan Pasal 3 dalam Aturan Peralihan, yang  tuan-tuan sekalian memegangnya: untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilh oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu kita ini. Bagaimana tuan-tuan, setuju? Kalau setuju, maka, sekarang saya masuk acara pemilihan presiden,” ujar Sukarno. Kertas suara pun dibagikan.

Oto Iskandardinata mengusulkan agar pemilihan dilakukan secara aklamasi karena waktu sidang yang makin mepet, seraya mengajukan nama. “...dan saya majukan sebagai calon, yaitu Bung Karno sendiri.” Peserta sidang pun bertepuk tangan, lalu Bung Karno mengucapkan terima kasih karena dipilih sebagai aklamasi. Peserta sidang lalu berdiri menyanyikan lagu “Indonesia Raya”. Setelah itu, lalu berteriak tiga kali, ”Hidup Bung Karno.”

Sehabis itu, Oto Iskandardinata berbicara lagi, mengusulkan Moh Hatta sebagai wakil presiden. Tepuk tangan pun bergema dan menyanyikan lagi lagu “Indonesia Raya”, lalu berteriak tiga kali, “Hidup Bung Hatta.” Lalu, Sukarno melanjutkan agenda sidang, membahas peraturan peralihan.

Pada bulan sebelumnya, 10 Juli 1945, UUD ini sudah dibahas di sidang BPUPKI. Susanto, anggota BPUPKI mengusulkan bentuk negara adalah uni atau federasi. Dengan begitu, kepala negaranya bukan presiden. Kepala negara dapat dipilih untuk beberapa lama, tetapi ia harus benar-benar orang yang berjasa dan dicintai oleh rakyatnya.

“...malahan dalam Undang-Undang Dasar dimuat kemungkinan bahwa kepala negara yang sangat bersahaja dan dicintai oleh rakyat, dapat dinobatkan jadi raja kemudian hari,” ujar Susanso yang juga memajukan rancangan Undang-Undang Dasar.

Karena adanya perbedaan keinginan, penentuan bentuk negara tidak bisa dilakukan dengan aklamasi. Pemungutan suara menghasilkan republik yang dipilih oleh 55 anggota BPUPKI. Sedangkan, yang memilih bentuk kerajaan hanya enam anggota.

Dua anggota lagi memilih bentuk lain, seperti uni/federasi. Karena bentuknya republik, kepala negaranya disebut presiden. Lalu, Sukarno mengusulkan di tangan presidenlah kedaulatan rakyat diletakkan. Tapi usulan ini ditolak, kedaulatan rakyat harus ada di tangan badan perwakilan rakyat.

Muh Yamin terinspirasi oleh pidato Presiden Filipina. Pada rapat panitai perancang UUD 11 Juli 1945, ketika menjelaskan rancangan UUD yang ia majukan, ia menyebut kedaulatan rakyat ada di tangan Majelis Permusyaratan Rakyat. Ketika sampai pada bahasan mengenai wilayah yang akan ditetapkan sebagai wilayah Republik Indonesia, Yamin mengusulkan agar wilayah yang ditetapkan nanti segera diumumkan kepada rakyat Indonesia.

“...maka kita berperasaan seperti Presiden Laurel sebelum pelantikan Republik Filipina: “My small and young republic of Philippine” dan kita tidak berkata “ber-republik kecil dan muda”, tetapi: “Our great and youngest Republic of Indonesia”.

Pada rapat 11 Juli 1945 itu, istilah presiden disepakati sebagai sebutan untuk kepala negara oleh 12 anggota panitia perancang UUD. Andai saat itu yang disepakati sebagai bentuk negara adalah kerajaan dan kepala negaranya disebut raja, keturunan raja pertama yang akan menjadi raja-raja berikutnya.

Mungkin saat ini masih Megawati yang menjadi ratu, atau bahkan sudah Puan Maharani. Dengan demikian, Puan sebenarnya tak perlu capek-capek mengajarkan teknik menanam padi dengan cara berjalan maju, saat ini, menjelang 2024.

Menghadapi Tetangga Egois

Muslim yang baik harus memperhatikan etika bertetangga.

SELENGKAPNYA

Kapitalisme Ekstraktif

Ekspansi kapitalisme ekstraktif merupakan respons kapital ekstraktif menangkap lonjakan permintaan global.

SELENGKAPNYA

Menelusuri Arti Tanda Sujud

Jadi, tidak perlu berupaya menghitamkan dahi dengan berbagai cara.

SELENGKAPNYA