WASHINGTON – Presiden AS Donald Trump berencana mengumumkan rencana rekonstruksi bernilai miliaran dolar AS untuk Gaza  pertemuan pertama Dewan Perdamaian alias Board of Peace pada 19 Februari. Trump juga akan menyampaikan rincian mengenai pasukan stabilisasi yang diamanatkan PBB dalam pertemuan itu.

Laporan tersebut menyebutkan sekitar 20 negara, termasuk kepala negara, akan menghadiri pertemuan di Washington, DC. Trump meluncurkan Dewan Perdamaian di Forum Ekonomi Davos di Swiss bulan lalu.

Dewan tersebut mencakup hampir semua negara besar Timur Tengah sebagai anggotanya, termasuk Qatar, UEA, Arab Saudi, dan Turki. Pakistan, Armenia, Azerbaijan, dan Indonesia juga menjadi anggota.

Reuters melaporkan bahwa Trump akan mengumumkan komitmen dari “beberapa negara” untuk menyediakan “beberapa ribu tentara” untuk pasukan stabilisasi.

Indonesia mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka sedang bersiap untuk mengerahkan hingga 8.000 tentara ke Gaza berdasarkan rencana perdamaian Trump. Potensi mobilisasi diumumkan setelah pertemuan antara Kepala Staf Angkatan Darat, Maruli Simanjuntak, dan Presiden Prabowo Subianto. 

“Kami hanya mempersiapkan diri jika kesepakatan tercapai dan kami harus mengirimkan pasukan penjaga perdamaian,” kata Prabowo kepada wartawan.

Presiden AS Donald Trump duduk di antara Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto (kanan) saat upacara penandatanganan piagam Dewan Perdamaian pada pertemuan tahunan ke-56 Forum Ekonomi Dunia (WEF), di Davos, Swiss, 22 Januari 2026. - (PA/GIAN EHRENZELLER)

SHARE    

Sementara itu, Trump ingin negara-negara kaya seperti Arab Saudi, Qatar, dan UEA menyediakan dana untuk rekonstruksi Gaza. Menantu Trump, Jared Kushner, mengajukan rekonstruksi Gaza di forum ekonomi Davos di hadapan para pemimpin dunia, meskipun ia tidak memegang peran resmi dalam pemerintahan tersebut. 

Gedung Putih sebelumnya mengatakan dia melakukan negosiasi atas nama Trump secara sukarela. Namun, Kushner memiliki urusan keuangan pribadi yang signifikan di Israel dan beberapa negara Teluk.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menyatakan keberatan pada bulan November ketika Trump bertanya kepadanya di Gedung Putih apakah dia akan menyumbangkan dana untuk rekonstruksi Gaza.

Demikian pula dengan Qatar, yang sebelumnya mengirimkan bantuan ke daerah terkepung tersebut melalui koordinasi dengan Israel dan menjadi tuan rumah bagi kepemimpinan Hamas atas permintaan AS, mengatakan pihaknya tidak akan mendanai rekonstruksi Gaza.

“Bukan kami yang akan melakukan cek untuk membangun kembali apa yang dihancurkan negara lain… Israel meratakan tanah ini,” kata Perdana Menteri Qatar Muhammad bin Abdulrahman al-Thani di Forum Doha pada Desember.

Rapat dewan Trump bisa menjadi ujian untuk melihat apakah komitmen kekuatan penjaga perdamaian dan ekonomi benar-benar terwujud.

Seorang anak Palestina yang terlantar berjalan di pinggiran kamp tenda sementara di Khan Yunis, Jalur Gaza selatan, 27 Januari 2026. - (EPA/HAITHAM IMAD)

SHARE    

PBB memberikan mandat untuk pasukan stabilisasi Gaza pada bulan November. Namun negara-negara Arab dan Muslim menolak gagasan pengiriman pasukan ke Gaza. Mereka khawatir mereka akan terjebak di antara Hamas yang tidak bersenjata dan tentara Israel yang masih menduduki sekitar 53 persen wilayah kantong tersebut.

Mereka khawatir pasukan mereka dianggap memberikan perlindungan bagi pendudukan Israel dan ratusan pelanggaran gencatan senjata. Yang pasti, Trump telah mencapai beberapa tindakan di Gaza, sesuai dengan rencananya untuk wilayah tersebut. 

AS telah mendukung komite teknokrat Palestina untuk mengawasi daerah kantong tersebut. Para teknokrat melapor kepada Nickolay Mladenov, perwakilan tertinggi di Gaza.

Mantan diplomat Bulgaria dan pejabat PBB itu dinilai dekat dengan UEA. Negara Teluk, yang saat ini sedang bentrok dengan Arab Saudi, telah menyusun rencana untuk membangun kompleks bagi warga Palestina di bagian Gaza yang diduduki militer Israel, menurut Reuters.

Gencatan senjata yang rapuh di Gaza telah dirusak oleh pelanggaran ketika serangan Israel membunuh ratusan warga Palestina. Hamas belum melakukan pelucutan senjata seperti yang diamanatkan dalam gencatan senjata, dan bersikeras bahwa Israel terlebih dahulu meninggalkan seluruh Jalur Gaza.

Kerabat kedua gadis yang syahid dibunuh Israel di Jalur Gaza berkabung di dalam Rumah Sakit Nasser menyusul serangan udara Israel di sebelah barat Khan Younis di Jalur Gaza selatan, 4 Februari 2026. - (EPA/HAITHAM IMAD)

SHARE    

Gaza terbagi menjadi dua oleh apa yang disebut “garis kuning”, dengan Israel menduduki sekitar 53 persen wilayah kantong tersebut dan pusatnya dikuasai oleh Hamas. Kenyataannya, Israel terus menerapkan blokade penuh terhadap Gaza melalui Laut Mediterania.

Sementara Kemenlu RI menyatakan keanggotaan dalam Dewan Perdamaian akan memungkinkan Indonesia untuk terus mendorong supaya Otoritas Palestina (PA) senantiasa dilibatkan dalam pemulihan di Jalur Gaza.

Disampaikan Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, Indonesia melihat sangat penting dilibatkannya semua pihak dalam konflik "sebagai bagian dari proses menuju perdamaian”.

“Oleh karena itu, Indonesia akan terus memanfaatkan keanggotaannya di Dewan Perdamaian untuk aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina,” ucap Nabyl.

Dalam hal itu, Indonesia akan memastikan seluruh proses dan kebijakan yang diputuskan Dewan Perdamaian tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina.

Indonesia juga senantiasa mendorong semua upaya perdamaian dan pemulihan yang ditempuh agar bermuara pada terwujudnya solusi dua negara yang disepakati komunitas internasional, kata Jubir Kemlu RI.

Lebih lanjut, Nabyl menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia ke Dewan Perdamaian didasari oleh mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza sesuai Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) nomor 2805 tahun 2025.

Keikutsertaan Indonesia di badan bentukan Donald Trump tersebut juga tidak dapat ditafsirkan sebagai langkah untuk menormalisasikan hubungan dengan negara tertentu maupun memberi legitimasi tertentu atas kebijakan suatu negara, ucap Nabyl saat menanggapi bergabungnya Israel ke badan itu.

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto akan menghadiri konferensi tingkat tinggi pertama Dewan Perdamaian di Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 usai menerima undangan rapat perdana organisasi tersebut.

Menurut Nabyl kepada Antara pada Rabu (11/2), kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam membentuk arah dan kerja Dewan Perdamaian sejak awal.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa dalam kunjungan yang sama, Presiden Prabowo juga akan menandatangani Kesepakatan Tarif Resiprokal Indonesia-AS yang proses finalisasinya hampir rampung.

Indonesia resmi masuk sebagai anggota BoP setelah Presiden Prabowo ikut menandatangani piagam pembentukan lembaga tersebut saat acara peluncurannya di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat