BOGOR — Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dinilai tidak akan berdampak besar bagi tenaga kerja. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan, keputusan tersebut sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek, termasuk dari sisi industri.

"Untuk kenaikan 10 persen (tarif cukai), kita melihat dampak bagi tenaga kerja itu minimal," kata Febrio dalam acara pelatihan media di Bogor, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Menurut Febrio, pemerintah selalu mempertimbangkan kondisi pabrik, tenaga kerja, serta petani tembakau setiap kali menyesuaikan tarif CHT. Pemerintah bahkan sudah menyiapkan instrumen dana bagi hasil (DBH) CHT yang akan ditransfer ke daerah untuk memastikan kesejahteraan tenaga kerja dan petani tembakau.

Pedagang menunjukkan cukai rokok yang di jual di Jakarta, Sabtu (5/11/2022). Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10 persen pada tahun 2023 dan 2024 yang bertujuan untuk mengendalikan konsumsi maupun produksi rokok. - (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

SHARE    

Seiring naiknya tarif cukai, menurut Febrio, pemerintah juga akan menaikkan DBH CHT menjadi tiga persen dari sebelumnya dua persen. Dengan kenaikan ini, daerah akan menerima DBH CHT sekitar Rp 6 triliun. Angka itu meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 3 triliun.

Febrio menjelaskan, DBH CHT akan digunakan untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan produktivitas petani, serta memberi pelatihan bagi tenaga kerja. "Kita harapkan meningkatnya DBH CHT ini akan membantu memberikan bantalan yang cukup kuat bagi transisi yang terjadi di level industri," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10 persen pada 2023 dan 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, kenaikan tarif CHT pada golongan sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek pangan (SKP) akan berbeda sesuai dengan golongannya.

Terus Hisap Meski Krisis Menyergap. Konsumsi dan Beban Pengeluaran Rokok di Tengah Pandemi, 2019-2021. Diolah IDEAS - (IDEAS/Dialektika Republika)

SHARE    

“Rata-rata 10 persen. Nanti akan ditunjukkan dengan SKM I dan II yang nanti rata-rata meningkat antara 11,5 hingga 11,75 (persen), SPM I dan SPM II naik di 12 hingga 11 persen, sedangkan SKP I, II, dan III naik 5 persen,” ujar Sri.

Lebih lanjut, ujarnya, Presiden Joko Widodo juga meminta agar kenaikan tarif tidak hanya berlaku pada CHT, tetapi juga rokok elektrik dan produk hasil pengolahan hasil tembakau lainnya (HPTL). Untuk rokok elektrik, Sri Mulyani menyebut, kenaikan tarif cukai akan terus berlangsung setiap tahun selama lima tahun ke depan.

“Hari ini juga diputuskan untuk meningkatkan cukai dari rokok elektronik, yaitu rata-rata 15 persen untuk rokok elektrik dan 6 persen untuk HTPL. Ini berlaku setiap tahun naik 15 persen, selama lima tahun ke depan,” ujarnya.

roko

Tidak Berhenti Meski Perut Berbunyi. Pengalaman Kerawanan Pangan Perokok Miskin 2021. Diolah IDEAS - (IDEAS/Dialektika Republika)

SHARE    

Menkeu mengatakan, konsumsi rokok menjadi konsumsi rumah tangga terbesar kedua setelah beras. Angkanya mencapai 12,21 persen untuk masyarakat miskin perkotaan dan 11,63 persen untuk masyarakat perdesaan.

“Ini adalah kedua tertinggi setelah beras, bahkan melebihi konsumsi protein, seperti telur dan ayam serta tahu dan tempe yang merupakan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Sri.

Menurut Menkeu, pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai guna mengendalikan konsumsi maupun produksi rokok. Ia berharap, kenaikan cukai rokok dapat berpengaruh terhadap menurunnya keterjangkauan rokok di masyarakat.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.