PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan dua strategi pengendalian inflasi. Kedua strategi, yakni pembagian sembako dan pembangunan ketahanan pangan. 

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan, Pemprov Kalteng menyediakan 30 ribu paket sembako murah dalam kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota. Paket sembako murah yang disediakan dalam Pasar Murah Pemprov Kalteng dijual dengan harga Rp 50 ribu per paket, di antaranya terdiri dari beras lima kilogram, gula satu kilogram, hingga minyak goreng satu liter.

Jika mengacu pada harga yang berada di pasaran saat ini, pemprov memberikan subsidi sekitar Rp 58 ribu atau 53,7 persen  per paketnya. "Dengan adanya pasar murah maupun pasar penyeimbang ini, kami harap mampu menjaga daya beli masyarakat," kata dia, Ahad (18/9).

Terkait ketahanan pangan, Pemprov Kalteng melakukan dua pendekatan, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek dan menengah, Pemprov Kalteng melaksanakan Gerakan Tanam Bawang Merah dan Cabai (Gertam Babe) Berkah di lahan dengan luas sekitar 30 hektare di Jalan Tjilik Riwut Km 38 Kota Palangka Raya.

Petugas melayani warga yang membeli cabai rawit saat operasi pasar murah dan pasar penyeimbang di Jalan AIS Nasution, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Minggu (18/9/2022). Pemprov Kalimantan Tengah menggelar pasar murah secara serentak di 14 kabupaten/kota di Kalteng dengan menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok seperti beras, telur, cabai rawit, ayam potong, ikan, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih sebagai upaya mengendalikan laju inlasi. - (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

SHARE    

"Untuk jangka panjang, saya instruksikan kepada bupati dan wali kota menganggarkan secara khusus untuk membangun ketahanan pangan di masing-masing daerah," katanya.

Daerah lain juga melakukan sejumlah langkah untuk menekan inflasi. Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) menyiapkan aturan terkait pemberian subsidi pangan guna menekan inflasi yang harus membutuhkan bantuan cepat pemerintah daerah.

Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan Raudatul Jannah Sahbirin Noor mengatakan, aturan tersebut berupa peraturan gubernur (pergub). Ia mengatakan, pergub bisa digunakan pada kondisi tertentu seperti saat terjadi inflasi tinggi atau kondisi dianggap darurat yang memerlukan dukungan pemerintah.

"Kami menginisiasi pergub ini karena sangat diperlukan, berkaitan salah satu tugas kami dalam pengendalian inflasi, karena spesifikasinya belum ada payung hukum berkaitan masalah ini," ucapnya di Banjarmasin, Kalsel, Ahad.

Ia menyebutkan anggaran sebesar Rp 5,3 miliar tersebut bersumber dari Dana Transfer Umum dan Dana Desa. "Sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, ada dua persen dari Dana Transfer Umum untuk tiga bulan terakhir di Kota Denpasar itu ada sekitar Rp 3,2 miliar," ujarnya.

Petugas melayani warga yang membeli sembako saat operasi pasar murah dan pasar penyeimbang di Jalan AIS Nasution, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Ahad (18/9/2022). - (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

SHARE    

Kemudian, lanjut Jaya Negara, ada juga anggaran sekitar Rp 2,1 miliar yang merupakan penyisihan dua persen dari Dana Desa. Menurut Jaya Negara, peruntukan dana sebesar Rp5,3 miliar tersebut sudah ada aturannya, di antaranya untuk subsidi transportasi, bantuan sosial, ada juga untuk kepentingan operasi pasar dan sebagainya. 

"Untuk operasi pasar bahkan kami sudah lakukan sejak 22 Agustus lalu," ucap Jaya Negara.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat