Penumpang menggunakan layanan ojek daring (ojol) yang dilengkapi fasilitas separator khusus di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (8/6/2020). | Maulana Surya/ANTARA FOTO

Ekonomi

Menhub Kaji Ulang Kenaikan Tarif Ojol

Jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya, hanya tarif ojol di Jabodetabek yang naik.

JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya masih membutuhkan waktu untuk membahas kenaikan tarif ojek online (ojol). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan menunda kenaikan tarif ojol yang seharusnya berlaku mulai Senin (29/8).

“Kami butuh waktu dan perpanjangan lagi supaya tidak ada yang missed. Nanti kita menguntungkan pengendara ojek, tapi penumpangnya bagaimana?” kata Budi di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/8).

Budi mengaku, dalam satu pekan ke depan akan berdiskusi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait industri ojol. Dia mengatakan, hal itu juga menjadi arahan Presiden Joko Widodo. “Masyarakat pengguna ojek dan pengendara ojek kita dengar,” ujar Budi.

 
 
Kemenhub akan segera menyampaikan ke masyarakat jika telah diambil keputusan terkait rencana kenaikan tarif ojol ini.
 
 

Dia mengatakan, Kemenhub juga sudah melakukan diskusi dengan pihak terkait di kota-kota besar. Survei dan diskusi dilakukan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan harga ke depan.

Kementerian Perhubungan menunda pemberlakuan tarif baru sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

“Keputusan penundaan ini mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat,” kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati.

Selain itu, Adita mengatakan, penundaan tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan lebih banyak masukan dari para pemangku kepentingan. Kemenhub juga akan melakukan kajian ulang agar didapatkan hasil keputusan yang terbaik.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Budi Karya Sumadi (@budikaryas)

“Kemenhub akan segera menyampaikan ke masyarakat jika telah diambil keputusan terkait rencana kenaikan tarif ojol ini,” ujar Adita.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mempertanyakan besaran kenaikan tarif ojol yang melebihi besaran laju inflasi saat ini. "Yang mengusulkan kenaikan tidak transparan. Seperti apa perhitungannya? Kok bisa naik sekitar 30 persen," kata Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Harya S Dillon.

Apabila dibandingkan dengan aturan sebelumnya, hanya tarif ojol di Jabodetabek yang naik, tapi biaya jasa minimal empat kilometer pertama di ketiga zona meningkat lebih dari 30 persen. Dalam ketentuan itu, tarif ojol per kilometer di Jabodetabek menjadi Rp 2.600 hingga Rp 2.700 per kilometer dari sebelumnya Rp 2.250 hingga Rp 2.650 per kilometer.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Kementerian Perhubungan RI (@kemenhub151)

MTI pun menyambut baik keputusan Kemenhub yang mencabut aturan tersebut. Menurut dia, jika Kemenhub tetap memaksa kenaikan tarif ojol, akan membuat industri menjadi tidak kompetitif sebagai moda transportasi yang menjadi banyak pilihan masyarakat dalam beraktivitas.

Fasilitas KEK akan Dirombak

Dewan Nasional KEK mendorong implementasi sistem aplikasi dalam pelayanan kepabeanan.

SELENGKAPNYA

Kenaikan Royalti Bisa Gerus Laba Bukit Asam

Efek kenaikan royalti baru akan terasa bulan depan.

SELENGKAPNYA

Perbankan Optimistis Kredit Tetap Tumbuh

Sejumlah bank besar optimistis penyaluran kredit tetap tumbuh positif setelah BI menaikkan suku bunga.

SELENGKAPNYA