Petani memanen padi gadu di Wayut, Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rabu (13/7/2022). Menurut petani tersebut harga jual gabah kering sawah saat ini Rp4.500 hingga Rp4.600 per kilogram, lebih tinggi dibanding musim panen padi gadu tahun lalu yaitu Rp4 | ANTARA FOTO/Siswowidodo/rwa.

Halaman 8

Waspada, Krisis Pangan di Depan Mata

Produktivitas pangan berbanding lurus dengan kesejahteraan petani dan peternak.

OLEH DEDY DARMAWAN NASUTION

Belum tuntas hantaman pandemi Covid-19, dunia kembali disibukkan dengan situasi perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada kekacauan sektor energi dan pangan dunia.

Situasi itu pula membuat khawatir Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini dalam berbagai pernyataan publik yang dilontarkan. Ketahanan pangan sebagai salah satu kunci stabilitas negara menjadi pertaruhan pemerintah untuk menjaga Indonesia dari potensi krisis ekonomi nasional.

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arif Prasetyo Adi mengakui, Presiden telah meminta pada jajarannya untuk menempuh langkah luar biasa. Bukan lagi program-program biasa layaknya situasi normal. Instruksi itu bukan tanpa alasan sebab pemerintah meyakini situasi krisis akan berlanjut hingga tahun depan.

"Kondisi hari ini, terutama tahun 2023 nanti, pastinya ada tiga krisis. Yakni krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan," kata Arif saat diwawancarai Republika pada Ahad (7/8/2022).

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Kementerian Pertanian RI (@kementerianpertanian)

Gangguan rantai pasok global imbas perang Rusia-Ukraina amat berbahaya jika Indonesia terlalu bergantung pada produk pangan impor. Apalagi, sejumlah negara telah melakukan restriksi terhadap produk pangannya demi mengamankan stabilitas dalam negeri.  

Arief mengatakan, Presiden menginstruksikan seluruh komoditas pangan yang bisa diproduksi dalam negeri wajib diupayakan pemenuhannya. Komoditas yang telah dicapai swasembada perlu dijaga keberlanjutannya.

NFA setidaknya punya kewenangan mengurusi sembilan bahan pokok. Beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, cabai, telur ayam, daging ruminansia, serta daging unggas.

Dari sembilan bahan pokok itu, masih ada sejumlah komoditas yang belum dapat dipenuhi dari produksi lokal. Di antaranya kedelai, gula konsumsi, bawang putih, hingga daging sapi. Arief menegaskan, keempat komoditas itu akan terus dikejar agar dapat dipenuhi total oleh produksi domestik.

Upaya peningkatan produksi akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian yang fokus pada sektor hulu. Sementara Kementerian Perdagangan (Kemendag) fokus pada niaga di sisi hilir.

Hanya saja, ia menekankan, tingkat produktivitas akan berbanding lurus dengan kesejahteraan petani dan peternak. "Saat petani diperhatikan, produknya dibeli dengan harga baik, mereka akan sukarela untuk tanam sendiri. Ini salah satu kunci," katanya.

Direktur Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Ismail Wahab mengatakan, pemerintah telah melakukan gerakan untuk meningkatkan indeks pertanaman. Dari semula hanya dua kali menjadi tiga kali dan tiga kali menjadi empat kali. "Ini menjadi cara kita untuk menambah kapasitas produksi kita," kata Ismail dalam webinar Pataka, Selasa (9/8/2022).

Ismail mengatakan, Indonesia setidaknya harus berupaya untuk meningkatkan produksi beras minimal 800 ton per tahun. Peningkatan itu untuk mengimbangi peningkatan jumlah penduduk yang disertai banyaknya konversi lahan ke nonpertanian.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Kementerian Perdagangan RI (@kemendag)

Sementara krisis pangan global di depan mata, Kementerian Perdagangan masih lebih banyak disibukkan mengurusi persoalan minyak goreng sawit yang tak kunjung usai sejak awal tahun.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam sejumlah kesempatan menuturkan, harga minyak goreng perlahan turun. Minyak goreng curah, yang menjadi fokus pemerintah saat ini, mulai merata dihargai Rp 14 ribu per liter. Hanya, ia mengakui masih ada sejumlah kendala khusus kawasan Indonesia timur sehingga harga masih sekitar Rp 20 ribu per kg.

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Syailendra kepada Republika, Kamis (4/8/2022), menegaskan, kebijakan pemerintah berupa domestic market obligation (DMO) untuk memastikan para eksportir CPO memenuhi kebutuhan bahan baku minyak goreng masih belum berubah.

Meskipun, sejumlah desakan dari kalangan pengusaha untuk mencabut kebijakan itu terus disampaikan, Syailendera menegaskan, belum ada rencana pemerintah mengubah kebijakan itu. 

Kejar Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah memungkinkan menambah anggaran bansos PKH.

SELENGKAPNYA

Di Balik Layar Panggung Ekonomi Digital

Relasi dalam ekosistem digital Indonesia saat ini, masih belum seimbang.

SELENGKAPNYA

Jatuh Sawit Petani Rakyat

Dalam kisruh tingginya harga minyak goreng inilah terjadi tragedi: jatuhnya harga sawit petani rakyat.

SELENGKAPNYA