Suasana permukiman dengan latar belakang gedung bertingkat di Muara Angke, Jakarta Utara, Senin (4/7/2022). Badan Pusat Statistik akan mendata jumlah penduduk miskin ekstrem sebagai acuan dalam program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditarg | ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Halaman 5

Kejar Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah memungkinkan menambah anggaran bansos PKH.

OLEH FEBRYAN A

Pemerintah tetap mempertahankan program bantuan sosial (bansos) reguler untuk menjadi penopang kondisi perekonomian rakyat miskin tahun depan. Bansos yang diputuskan untuk dihapus dari rencana anggaran pemerintah hanya menyentuh pada bansos khusus penanganan pandemi Covid-19. Bahkan, anggaran bansos reguler rencananya bakal ditambah untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuturkan, kebijakan penghapusan anggaran pandemi tak berdampak pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako/Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Sebab, dua program bansos yang dikelola Kementerian Sosial itu bersifat reguler. Pembiayaan dua program itu tak bersumber dari dana alokasi khusus bansos Kemensos, yang disediakan pemerintah setiap tahun.

"Jadi, bansos reguler seperti PKH dan BPNT tetap ada tahun 2023," kata Muhadjir kepada Republika, Rabu (10/8). Jumlah penerima dua program itu, akan tetap mengacu pada pagu indikatif tahun anggaran 2023. Pagu indikatif Kemensos untuk tahun depan diketahui sebesar Rp 78,1 triliun.

Sebanyak Rp 28,7 triliun di antaranya digunakan untuk belanja bansos PKH, yang akan menyasar 10 juta penerima. Adapun belanja bansos BPNT direncanakan senilai Rp 45 triliun dengan menyasar 18.800.000 penerima. Menurut Muhadjir, alih-alih berkurang karena terdampak kebijakan penghapusan anggaran khusus pandemi, dua program bansos itu justru berpotensi ditambah anggarannya.

Muhadjir mengatakan, penghapusan anggaran pandemi hanya membuat program Bantuan Sosial Tunai (BST) dan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dihapuskan. "(Tahun 2023), bansos afirmasi pandemi yang ditiadakan seperti BST. Kemungkinan ditiadakan juga BLT Dana Desa," kata Muhadjir.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (9/8), menyampaikan bahwa pemerintah akan menghitung kembali APBN untuk menambah anggaran PKH. “Nanti kalau APBN-nya ada uang lebih nanti akan kita, insya Allah akan kita tambahkan,” kata Jokowi, dikutip dari siaran pers Istana.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengakui BLT Dana Desa tidak ada pada tahun depan. Program itu akan diganti menjadi BLT Kemiskinan Ekstrem dengan tetap memakai anggaran Dana Desa. Halim menjelaskan, BLT Dana Desa ditiadakan karena pemerintah menilai tidak ada lagi pandemi Covid-19.

photo
Sejumlah warga memadati bagian tepi salah satu bangunan saat menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo di Pasar Modern Angso Duo, Jambi, Kamis (7/4/2022). Dalam kunjungannya ke pasar terbesar di Jambi itu, Presiden Joko Widodo juga menyerahkan bantuan modal kerja dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng untuk sejumlah pedagang dan keluarga penerima manfaat. - (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/wsj.)

“Pada 2023, narasi yang mendasari BLT adalah percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem, yang inpres-nya sudah keluar,” ujarnya di Kantor Kemendes PDTT, Kamis (11/8). Inpres yang dimaksud Halim adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Halim mengaku, besaran nilai BLT Kemiskinan Ekstrem ini sama dengan BLT Dana Desa, yakni Rp 300 ribu per keluarga per bulan. Penerimanya adalah keluarga berstatus miskin ekstrem, yakni berpenghasilan di bawah Rp 11.633 per hari. “Prediksi saya, jumlah penerima BLT Kemiskinan Ekstrem tidak akan sebanyak penerima BLT Dana Desa. Sebab, jumlah warga miskin ekstrem lebih kecil dibanding jumlah warga miskin biasa,” ujar politikus PKB itu.

Berdasarkan data Kemendes PDTT tahun 2022, terdapat 4,4 juta warga miskin ekstrem yang tersebar di 37.869 desa. Data ini tinggal diolah pemerintah kabupaten untuk menetapkan penerima BLT Kemiskinan Ekstrem 2023.

Pengawasan

Komisi VIII DPR mengingatkan agar semua pihak mewaspadai potensi penyelewengan bansos pada tahun depan. Menurut anggota Komisi VIII dari Fraksi PKB MF Nurhuda Yusro, tahun 2023 rentan penyelewengan anggaran untuk kepentingan politik karena sudah dekat sekali dengan Pemilu 2024. “Mungkin pemilu tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi (penyelewengan bansos). Maka kita semua harus pantau. Masyarakat juga harus pantau dan berani laporkan jika menemukan kejadian penyelewengan, jangan diam saja," kata Nurhuda Yusro.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iskan Qolba Lubis juga mengingatkan, jangan sampai ada oknum yang menyalurkan bansos kepada rekan separtainya yang tak layak menerima. Sebab, Iskan menemukan banyak penyelewengan bansos dengan cara memasukkan nama rekannya ke dalam daftar penerima tanpa melalui prosedur. “Dalam politik, sangat mungkin bansos disalahgunakan,” ujar Iskan.

Baik Nurhuda maupun Iskan sepakat untuk mencegah penyelewengan bansos, pemerintah harus memperbaiki data penerima manfaat di sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Kemensos harus segera selesaikan problem DTKS yang masih dikeluhkan banyak pihak, karena ini menjadi celah yang dimainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Nurhuda. 

Bansos 2023

PKH

Anggaran: Rp 28,7 triliun

Sasaran: 10 juta

BPNT

Anggaran: Rp 45 triliun

Sasaran: 18,8 juta

Pagu Kemensos: Rp 78,1 triliun

Sumber: Kemenkeu