Petugas mengambil dokumen naskah kosep teks proklamasi di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta, Ahad (16/8/2020). | GALIH PRADIPTA/ANTARA FOTO

Kronik

Proklamasi Tanpa Gejolak?

Benarkah proklamasi berlangsung tanpa gejolak?

SUHARTONO W PRANOTO, Guru Besar Ilmu Sejarah UGM

Harus diingat bahwa proklamasi berlangsung masih dalam suasana waswas. Mengapa? Meskipun Jepang telah menyerah kepada Sekutu dan menandatangani perjanjian penyerahan pada 15 Agustus 1945 di Teluk Tokyo, tetapi pasukan Jepang di Indonesia, khususnya di Jawa, masih bersenjata lengkap.

Pasukan ini adalah pasukan Perang Dunia II di wilayah selatan yang terbagi dalam wilayah pasukan Angkatan Darat (Rikugun) di bawah Tentara ke-16 di Jawa, ke-25 di Sumatra, serta ke-7 di Singapura dan Indonesia bagian timur ada di bawah komando Angkatan Laut (Kaigun).

Pasukan ini semua sebenarnya belum pernah bertempur melawan Sekutu. Hanya saja, pasukan itu, setelah menyatakan takluk pada Sekutu dan patuh pada perjanjian penyerahan, Jepang harus menjaga keamanan Indonesia agar tidak terjadi kerusuhan, pemberontakan, dan sejenisnya sebelum pasukan Sekutu menggantikannya.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dihubungkan antara semangat kemerdekaan yang sudah lama digalang oleh generasi tua, Sukarno-Hatta, dan generasi muda, yaitu para pemuda, Sukarni-Adam Malik. Di pihak lain adalah kesempatan emas yang harus dimanfaatkan bangsa Indonesia, yaitu takluknya Jepang pada Sekutu dan selang waktu sampai datangnya pasukan Sekutu menggantikan pasukan Jepang.

photo
Kondisi kota Hiroshima yang luluh lantak dihancurkan bom atom oleh Amerika Serikat pada 1945. Peristiwa itu menandai kekalahan Jepang pada Perang Dunia II - (AP/Stanley Troutman/POOL)

Pembebas

Setelah Pemerintah Hindia Belanda takluk pada Jepang pada 8 Maret 1942 yang ditandai penyerahan kekuasaan oleh Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg Stachouwer kepada Jenderal Imamura di Kalijati, Jawa Barat, semua kekuasaan di Hindia Belanda (Indonesia) sudah beralih ke tangan Jepang. Pemerintah militer Jepang dengan ketat mengawasi dan melarang semua gerakan bangsa Indonesia lewat polisi rahasia (Kempetai).

Tekanan politik inilah yang mendorong para pejuang mencari celah-celahnya untuk bisa merealisasikan perjuangan kemerdekaan. Perlu diingat bahwa pejuang generasi tua seperti Sukarno-Hatta masih berada dalam penjara dan mereka belum bisa bergerak.

Kelompok yang sama sekali menolak kerja sama dengan Pemerintah Militer Jepang memilih melakukan perlawanan ilegal. Akan tetapi, masih ada jalan perjuangan lain, yaitu kooperatif dengan Pemerintah Jepang.

Dalam perjalanan politiknya, Pemerintah Militer Jepang ternyata menghadapi kesulitan dalam merekrut massa guna ikut membantu Perang Pasifik. Untuk merekrut massa, Jepang berusaha mendirikan Gerakan Tiga A (Jepang Pelindung, Pemimpin, dan Cahaya Asia, April 1942) di bawah nasionalis yang kurang populer sehingga gerakan itu abortif. Dari pengalaman inilah, kemudian Pemerintah Jepang memanfaatkan ‘nasionalis kelas satu', Sukarno-Hatta, yang masih dalam penjara.

Dalam dokumen Jepang disebutkan bahwa terjadi deal antara kedua belah pihak. Nah, inilah yang kemudian Sukarno-Hatta dicap kolaborator dengan pemerintah oleh para pemuda.

Eskalasi nasionalisme rekrutmen massa terus digalang sejalan dengan titik balik (turning point) perang. Jepang mulai terdesak di medan perang setelah enam bulan kemenangannya dalam serangan terhadap Pearl Harbour, 8 Desember 1941.

photo
Propaganda 3A Jepang - (istimewa)

Rekrutmen massa berupa organisasi sipil digalakkan, yaitu Seinendan (perkumpulan pemuda), Keibodan (pertahanan sipil), Fujinkai (perkumpulan perempuan), Suisyintai (Barisan Pelopor), dan masih ada organisasi lain untuk membantu kemenangan Jepang dalam Perang Pasifik. Organisasi militer, yaitu Heiho (pembantu prajurit) dan Peta (Pembela Tanah Air), dibentuk kemudian.

Organisasi itu ditugasi dari menjaga kampung sampai menjaga ‘Tanah Air’, yang intinya mereka harus berpartisipasi aktif dalam perang. Sejalan dengan itu, untuk membangun solidaritas dan semangat dalam perang suci didirikan Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa, Januari 1944). Di sini, rakyat dibangun disiplin, loyalitas, dan semangat yang tinggi.

Jika semua kegiatan massa dipusatkan pada perang, kehidupan rakyat berantakan. Kurang makan, kelaparan terjadi di mana-mana, termasuk kriminalitas. Pertanian, perkebunan telantar, dan juga sawah serta ladang petani. Berbagai penyakit menghinggapi rakyat dan mereka tampak kurus kering, tinggal tulang dibalut kulit, lebih-lebih para romusa yang ada di medan kerja.

Chuo Sangi-In

Setelah terjadi titik balik perang, pemerintah pusat di Tokyo dalam sidang Parlemen ke-82 tanggal 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa daerah-daerah di selatan akan diberi kesempatan untuk mengurus pemerintahan sendiri.

Mengapa Pemerintah Jepang begitu baik hati?

Wajar ‘kebaikan’ itu mengandung kepentingan, yaitu bantuan total rakyat Indonesia terhadap pasukan Jepang yang makin terdesak Sekutu. Ada tiga hal ‘kebaikan’ Jepang, yaitu didirikannya Chuo Sangi-In (Dewan Penasihat Pusat), diangkatnya para sanyo (orang-orang Indonesia menjadi pejabat/penasihat pemerintah), dan didirikannya Peta.

Berdirinya lembaga ini dan pengangkatan elite Indonesia merupakan peluang emas bagi para nasionalis untuk menyalurkan ide kebangsaan dan merealisasikannya.

 
Setelah terjadi titik balik perang, pemerintah pusat di Tokyo dalam sidang Parlemen ke-82 tanggal 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa daerah-daerah di selatan akan diberi kesempatan untuk mengurus pemerintahan sendiri.
 
 

Ir Sukarno diangkat sebagai ketua Dewan Penasihat Pusat itu sehingga ia makin leluasa membicarakan masalah kebangsaan dan kemerdekaan kepada anggota Chuo Sangi-in. Demikian juga, di daerah-daerah Dewan Penasihat Daerah (Si Sangikai) bisa menyalurkan aspirasi kebangsaan kepada rakyat di daerah.

Di sisi lain, aspirasi kebangsaan justru meluas di kalangan Peta dan Heiho. Mereka dapat merasakan beban rakyat, kemiskinan, penindasan, sehingga melakukan konsolidasi dengan daidan-daidan lain untuk melakukan gerakan melawan Pemerintah Jepang.

Supriyadi dan kawan-kawan dalam Perlawanan Blitar (Februari 1945) dan diikuti daidan-daidan lain: Bireuen, Aceh (3 Mei 1945), diikuti daidan Cilacap (Juni 1945), dan Cimahi adalah bentuk perlawanan militer yang bernuansa kebangsaan. Demikian pula, gerakan perlawanan rakyat terjadi di Cot Plieng, Aceh, Tasikmalaya, Indramayu, dan Pontianak.

Kunjungan Perdana Menteri Tojo (1943) yang kemudian juga disusul kunjungan Koiso (1944) ke Indonesia memberi sinyal bahwa kekalahan Jepang makin nyata meski ditutup-tutupi. Bagi para nasionalis hal itu berarti bahwa Jepang pasti kalah dan suatu ketika harus diambil tindakan tegas untuk memerdekakan diri.

Organisasi pemuda membulatkan diri lewat cita-cita kebangsaan dengan menyelenggarakan Kongres Pemuda di Bandung (16-18 Mei 1945). Demikian pula, pemuda Islam yang tergabung dalam Hisbullah menyatakan diri sebagai organisasi Islam nasional yang harus melawan pemerintah.

Pada pertengahan 1945, terdapat banyak organisasi pemuda dan Adam Malik yang pada waktu itu merupakan salah satu aktivis pemuda. Menteng 31 mengelompokkan organisasi pemuda progresif dalam persiapan kemerdekaan: Kelompok Pemuda Menteng 31 di bawah Sukarni, Chaerul Saleh, dan Adam Malik, kelompok ilegal di bawah Amir Syarifuddin, kelompok pemuda sosialis di bawah Syahrir, dan Pemuda Kaigun atau kelompok Kebon Sirih 81 di bawah Subarjo.

 
Realisasi lahirnya negara baru tidak dapat ditawar lagi, sehingga lembaga persiapan kemerdekaan itu kemudian di ganti Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
 
 

Samar, tapi pasti

Kunjungan PM Koiso memberi ‘perintah’ untuk memulai suatu proses berdirinya negara merdeka. Oleh karena itu, diberikan izin untuk mendirikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh dr Rajiman Wediodiningrat. Badan ini beranggotakan perwakilan dari seluruh nusantara, dan dalam sidang pertama (Mei 1945) dan sidang kedua menghasilkan lahirnya Pancasila (1 Juni 1945).

Realisasi lahirnya negara baru tidak dapat ditawar lagi, sehingga lembaga persiapan kemerdekaan itu kemudian diganti Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI, 7 Agustus 1945) yang diketuai oleh Ir Sukarno.

Panitia ini benar-benar menyiapkan berdirinya negara baru, yaitu Republik Indonesia. Selanjutnya, undangan Panglima Balatentara Jepang Asia Tenggara, Mar sekal Terauchi, yang bermarkas di Dalat, Saigon, tanggal 12 Agustus 1945, kepada Bung Karno dan Hatta untuk membicarakan rencana kemerdekaan Indonesia.

Dalam posisi status quo Terauchi menyampaikan pesan samar tetapi pasti, tentu dengan deal tertentu. Lampu hijau dan jalan lapang inilah yang ditempuh kedua tokoh nasional itu guna melangsungkan proklamasi kemerdekaan setibanya di Tanah Air. Namun ternyata, untuk merealisasi sebagaimana pesan Terauchi harus diuji, terutama menghadapi gejolak-gejolak yang akan timbul.

Proklamasi tanpa gejolak?

Memang sebelumnya sudah dirasakan bakal terjadi gejolak sekiranya proklamasi dilangsungkan, yaitu datang dari para pemuda revolusioner yang dengan idealismenya menolak proklamasi dilakukan dengan campur tangan Jepang. Sukarno-Hatta sudah mendapat julukan kolaborator karena bekerja sama dengan pemerintah penjajah.

Atas dasar itulah, kelompok pemuda di bawah Sukarni ‘menyingkirkan’ Sukarno-Hatta pada 16 Agustus 1945, menjelang subuh, ke Rengasdengklok, sekitar 25 km timur laut Jakarta.

photo
Pria Belanda menikmati suasana Batavia pada 1930. - (Foto koleksi: Sjoerd Meihuizen)

Maksud para pemuda revolusioner agar proklamasi secepatnya dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang, sebagaimana keputusan para pemuda: dr Muwardi (Barisan Pelopor), Sukarni, Yusuf Kunto (Pemuda), dan Shodancho Singgih (Peta), dalam rapat-rapat sebelumnya.

Akan tetapi, Sukarno-Hatta menolak karena proklamasi harus disetujui oleh anggota PPKI lebih dulu. Atas dasar inilah, kedua tokoh nasional itu harus dijauhkan dari pelaksanaan proklamasi menurut versi ‘kolaborator’.

Menurut pelaku sejarah dalam tulisan-tulisannya, seperti Adam Malik, Hatta, dan Sudiro, akhirnya Sukarno- Hatta dijemput dan dikembalikan lagi ke Jakarta. Subarjolah yang menjemput Sukarno-Hatta dengan jaminan keamanan dari Kaigun Bukanfu.

Sekembalinya dari Rengasdengklok, Sukarno-Hatta harus konsultasi lebih dulu dengan penguasa Jepang meski dalam posisi status quo seperti Gunseikan, Jenderal Yamamoto, dan Somubucho Mayor Jenderal Nishimura, kepala Departemen Urusan Umum.

Meski Sukarno-Hatta didampingi Maeda ketika meminta izin penyelenggaraan sidang PPKI guna membahas pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, tetapi kedua pejabat teras itu menolaknya dengan alasan posisi Jepang dalam status quo. Persoalan ini dapat diselesaikan setelah Maeda mengambil putusan agar PPKI bersidang di rumahnya di Nassau Boulevard No 1 (sekarang Jalan Imam Bonjol No 1).

Sidang akan berlangsung aman karena rumah itu mempunyai hak ekstrateritorial sehingga Angkatan Darat tidak akan campur tangan dalam kegiatan sidang PPKI. Sementara itu, kalangan pemuda masih waswas.

Pemuda dan Peta sudah siap di pos-pos mereka dan sewaktu keluar perintah pasti bakal terjadi huru-hara. Maeda sendiri ikut menurunkan tensi Sukarni agar tidak meningkat dan memerintahkan Pemuda dan Peta untuk mengikuti sidang persiapan proklamasi yang berjalan aman dan lancar.

photo
Suasana pembacaan proklamasi oleh Ir Sukarno. - (istimewa)

Menjelang tengah malam, sidang PPKI berlangsung dan akhirnya menghasilkan rumusan proklamasi kemerdekaan. Satu masalah adalah bahwa euforia proklamasi itu akan dilakukan di Lapangan Ikada (Gambir) pada pagi hari tanggal 17 Agustus.

Akan tetapi, karena faktor keamanan yang diperkirakan akan terjadi bentrokan dengan serdadu Jepang yang menimbulkan banjir darah, pembacaan proklamasi dilakukan di kediaman Ir Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, pukul 10.00 WIB. Pembacaan proklamasi berlangsung dengan aman dan lancar.

Tidak ada militer Jepang yang hadir di situ. Baru beberapa saat kemudian, mereka datang untuk sekadar mengikuti proses pembacaan proklamasi yang tidak terjadi gejolak.

Perlu dipahami mengapa pelaksanaan proklamasi tidak mengalami gejolak karena sebelumnya sudah dilakukan deal dan ada jaminan keamanan dari Kaigun. Dengan kata lain, pihak Jepang memerintahkan agar militernya tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan proklamasi. Dalam tulisan historiografi proklamasi hal ini kurang dielaborasi secara mendalam.

Satu hal mengapa Maeda mendukung kemerdekaan RI jelas memiliki latar belakang jangka panjang. Dapat dikatakan Maeda adalah seorang futuris yang dapat membaca hubungan RI dan Jepang di masa depan.

Menurut dokumen pengakuan Maeda (verhoor di Jakarta dan Singapura) yang terkumpul dalam De Indische Collectie yang arsip-arsipnya, antara lain disimpan di Waseda Daigaku, Jepang, disebutkan bahwa Maeda begitu cintanya kepada Indonesia yang kaya raya, maka dalam kesempatan yang akan datang jika terjadi perang lagi jangan tinggalkan Indonesia.

Hal ini tentu ada kepentingan lain, yaitu untuk menjaga hubungan baik antara RI dan Jepang. Buktinya prediksi Maeda tidak salah.

Disadur dari Harian Republika edisi 17 Agustus 2009

Perdi Pecat Wartawan yang tak Sikap Hormat 'Indonesia Raya'

Persatoean Djoernalis Indonesia pernah memecat anggotanya lewat keputusan rapat pada Januari 1940.

SELENGKAPNYA

Produk Baru yang Siap Parkir di GIIAS 2022

GIIAS 2022 menghadirkan inovasi baru, yaitu area pengetesan kendaraan listrik dalam ruangan.

SELENGKAPNYA

Petualangan Sekejap Turbo Timo

Selama dua tahun memperkuat Chelsea, Werner menyumbang 23 gol.

SELENGKAPNYA