Dokter hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung didampingi peternak memeriksa gigi hewan ternak domba di Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Senin (4/7/2022). | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA

Nasional

07 Jul 2022, 03:45 WIB

Mendagri Libatkan TNI-Polri dalam Mitigasi PMK

Kementan juga memastikan penanganan PMK terus dilakukan secara maksimal.

JAKARTA -- Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi menjelaskan terkait pelibatan TNI dan Polri dalam pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pelibatan itu disebutkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan PMK di Daerah.

"Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 32 Tahun 2022 kepada gubernur dan bupati/wali kota yang wilayahnya ditetapkan sebagai daerah yang terdampak wabah PMK. Salah satu diktum menyebutkan pelibatan TNI dan Polri dalam pengendalian dan penanganan PMK," ujar Teguh, Rabu (6/7).

Teguh menjelaskan, langkah tersebut agar daerah dapat menggerakkan segenap aparatur pemerintahannya dan membangun kerja sama dengan TNI/Polri dalam penanganan PMK sebagaimana yang diamanatkan Inmendagri. Adapun Inmendagri Nomor 32 Tahun 2022 merupakan aturan terbaru menyusul Inmendagri Nomor 31 Tahun 2022 tertanggal 9 Juni 2022 yang lalu.

photo
Petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung melakukan pendataan terhadap hewan ternak yang bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) di Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Senin (4/7/2022). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

Kementerian Pertanian (Kementan) juga memastikan penanganan PMK terus dilakukan secara maksimal. Di antaranya dengan pembentukan Satgas PMK dari tingkat pusat hingga ke kabupaten, pangaturan pembatasan lalu lintas hewan, memberikan obat-obatan, desinfektan hingga memberikan vaksinasi terhadap ternak di wilayah terdampak.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam ISIKHNAS di Crisis Center Kementan, saat ini tercatat penularan PMK terdapat di 21 provinsi. Tepatnya ada di 231 kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

"Dan jumlah yang tertular sampai hari ini mencapai 320.016 ribu dengan jumlah yang sudah sembuh mencapai 108.266 ribu. Kemudian ada yang potong paksa 2.820 dan yang mati 2.029," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Makmun.

Makmun menyampaikan, Kementan saat ini terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengendalikan wabah PMK ini. Kementan, kata dia, telah mendistribusikan vaksin yang dilakukan secara bertahap dengan target populasi yang pertama adalah ternak aset dan ternak dengan nilai ekonomi tinggi seperti sapi/kerbau perah dan sapi bibit, serta sapi yang berpotensi tinggi untuk dilalulintaskan di 19 provinsi. Ketersediaan vaksin sebanyak 800 ribu dosis dan telah terdistribusi sebanyak 669.400 dosis.

"Saat ini ternak yang telah divaksin sebanyak 296.973 ekor dan kita targetkan Idul Adha nanti sudah selesai divaksinasi semua, setelah itu kita laksanakan vaksin tahap berikutnya," ujar Makmun.

Adapun, untuk ternak yang sakit difokuskan untuk melewati pengobatan hingga sembuh. Selanjutnya, setelah sembuh 6 bulan kemudian baru dapat divaksin karena setelah sembuh ternak akan mempunyai antibodi tersendiri.

Kepala Pusat Karantina Hewan Kementan, Wisnu Wasisa Putra menegaskan, sistem lalu lintas hewan sudah memiliki aturan ketat yang tertuang dalam surat edaran nomor 3 tahun 2022. Dalam aturan ini, semua hewan yang berasal dari zona merah atau pulau merah dilarang melintas atau masuk ke zona hijau.

photo
Petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya memeriksa mulut sapi yang di salah satu penjual hewan kurban di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (4/7/2022). - (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

"Untuk zona merah dilarang melalui zona hijau. Otomatis pulau-pulau ini tidak dapat melintas apabila kondisinya masuk zona merah, karena itu rentan PMK," kata Wisnu.

Salah satu pemerintah daerah yang telah membuka dan menyiagakan posko lalu lintas hewan ternak yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Posko tersebut didirikan di sembilan titik perbatasan Jawa Timur.

Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Jatim, Dino Andalananto mengatakan posko tersebut dibuka selama 10 hari sejak Selasa (5/7) lalu. Nantinya setiap kendaraan pemuat hewan ternak yang keluar ataupun masuk Jatim akan diperiksa petugas.

“Ternak yang diangkut juga akan disemprot oleh disinfektan. Posko juga akan dilengkapi dengan area karantina. Nantinya, jika ditemukan ternak yang sakit, maka akan dirawat di lokasi tersebut,” kata Dino. 


Menanti Air Bersih Bagi Seluruh Warga Kamal Muara

Warga Kamal Muara diharapkan tidak perlu lagi membeli air dengan harga mahal.

SELENGKAPNYA

Ribuan Warga DKI Ganti Dokumen

Ketua Fraksi PDIP mengkritik pergantian nama jalan buat warga repot mengurus dokumen kependudukan.

SELENGKAPNYA

Islam dan AS: Overlapped

Catatan Perjalanan Imam Besar Masjid Istiqlal di Amerika Serikat.

SELENGKAPNYA
×