Mantan pegawai KPK yang tergabung dalam Indonesia Memanggil 57, Novel Baswedan (tengah) dan sejumlah perwakilan lainnya menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani sidang perdana gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis (10/2/2022). | Republika/Thoudy Badai

Nasional

05 Jul 2022, 03:45 WIB

Perbincangan Novel dan Firli di Toilet KPK Berujung TWK

Keterangan Novel agar tidak terus menyerang Firli dibantah KPK. Masyarakat diminta menyaring informasi yang beredar.

OLEH RIZKYAN ADIYUDHA

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengungkapkan bahwa dirinya pernah diminta Ketua KPK Firli Bahuri agar tidak terus menyerang dirinya. Hal tersebut diungkapkan Firli setelah operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap terkait ekspor lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menjerat menteri KKP, Edhy Prabowo.

Keterangan itu diungkapkan Novel saat menjadi saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta berkenaan dengan proses TWK pegawai KPK. Novel merupakan Kepala Satuan Tugas yang memimpin penangkapan mantan menteri KP, Edhy beserta rombongannya saat mendarat di Indonesia dari Amerika Serikat (AS).

Novel menceritakan, permintaan agar tidak menyerang itu disampaikan Firli pada 25 November 2020 lalu. Menurut Novel, saat itu Firli menemui dirinya di toilet Gedung Merah Putih KPK usai gelar perkara kasus Edhy Prabowo.

 
photo
Mantan pegawai KPK yang tergabung dalam Indonesia Memanggil 57, Novel Baswedan (kanan) dan sejumlah perwakilan menghadiri sidang perdana gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis (10/2/2022).  - (Republika/Thoudy Badai)

Saat itu, sambung dia, Firli meminta Novel dan tim penyidik yang mengusut kasus korupsi perizinan ekspor lobster agar tidak terus menyerang. Novel mengaku tidak menggubris permintaan tersebut.

"Pernyataan dari Firli tersebut, yang bersangkutan merasa bahwa adanya OTT tersebut menyerang yang bersangkutan," kata Novel Baswedan saat dikonfirmasi, Senin (4/7).

Dia melanjutkan, Firli pun kian geram setelah adanya OTT dalam kasus bantuan sosial (bansos) Covid-19 ditambah kasus perpajakan. Menurutnya, rangkaian peristiwa ini kemudian direspons Firli dengan menyelundupkan norma mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) pada draf Peraturan Komisi (Perkom) KPK.

Perkom KPK tersebut, kata Novel, kemudian menjadi instrumen bagi Firli Bahuri sebagai dasar penyingkiran pegawai KPK tertentu. Dia melanjutkan, penyelundupan itu juga sudah dikonfirmasi oleh Komnas HAM dan Ombudsman.

Kedua lembaga itu menggambarkan bahwa proses pembuatan Perkom KPK telah selesai dan sudah diunggah dalam portal KPK pada November 2020. Sesuai dengan ketentuan KPK, draf final pembuatan peraturan tertentu harus diunggah dalam portal KPK.

"Setelah Firli dkk merasa terserang dengan adanya OTT dan penanganan kasus besar di KPK, kemudian Firli memasukkan norma tambahan dan melakukan perubahan draf final Perkom dengan cara ilegal," katanya.

Keterangan Novel terkait permintaan Firli agar tidak terus menyerang yang disampaikan dalam toilet Gedung KPK itu lantas dibantah KPK. Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan bahwa pada tanggal 25 November 2020 saat pertemuan itu terjadi, Firli Bahuri sedang tidak berada di Jakarta.

Dia mengatakan, Firli Bahuri saat itu sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu (BPMDPT) Kalimantan Utara. Dia melanjutkan, kunjungan kerja itu dihadiri langsung oleh Plt Kepala DPMPTSP, Faisal Syabaruddin.

Ali menguatkan pernyataannya itu dengan menyematkan tautan dari laman resmi Pemprov Kalimantan Utara yang berisi foto-foto kunjungan Firli ke provinsi tersebut. Ali juga menyematkan tangkapan layar potongan dari sebuah berita tertanggal 26 November 2020 guna menegaskan bahwa saat itu Firli benar-benar ada di Kalimantan Utara.

"Kami meminta, masyarakat untuk lebih berhati-hati, waspada dan menyaring berbagai informasi yang beredar tanpa konfirmasi sesuai fakta yang sesungguhnya. Terlebih informasi tersebut bisa merugikan pihak-pihak tertentu," katanya.

 
Keterangan Novel terkait permintaan Firli agar tidak terus menyerang yang disampaikan dalam toilet Gedung KPK itu dibantah KPK.
 
 

Meski demikian, Novel menyebut bahwa pada tanggal tersebut Firli memang segera bergegas ke luar kota seusai ekspose kasus ekspor lobster. Sehingga surat-surat terkait penyidikan kasus itu ditandatangani pimpinan lainnya.

"Tapi yang bersangkutan ada paraf dalam Surat Perintah Penyidikannya. Jadi rasanya yang bersangkutan tidak bisa mengelak seolah-olah keluar kota," katanya. 


Waspada Cuaca Panas Puncak Haji

Petugas harus berusaha memastikan jamaah haji sehat sampai kembali ke Tanah Air.

SELENGKAPNYA

Pemda Dapat Bantuan Pasokan Hewan Kurban

Sebanyak 800 ribu dosis vaksin PMK sudah disuntikkan.

SELENGKAPNYA

Mahfud: Presiden Kantongi Nama Calon Menpan-RB

Presiden memiliki perangkat penilaian lengkap untuk memilih figur yang tepat.

SELENGKAPNYA
×