Menko Polhukam yang juga Ketua Dewan Penasehat DPP Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) Mahfud MD menyampaikan orasi kebangsaan di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (18/6/2022). | ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Kabar Utama

05 Jul 2022, 03:45 WIB

Mahfud: Presiden Kantongi Nama Calon Menpan-RB

Presiden memiliki perangkat penilaian lengkap untuk memilih figur yang tepat.

JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama yang akan mengisi jabatan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-RB). Sementara itu, PDIP mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden mengenai sosok yang akan meneruskan posisi almarhum Tjahjo Kumolo di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Pak Jokowi pasti sudah tahu dan sudah ada di kantong beliau. Mungkin hanya menunggu lewatnya waktu belasungkawa," kata Mahfud saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin (4/7).

Mahfud MD yang kini menjabat sebagai Menpan-RB ad interim berpendapat, Presiden memiliki perangkat penilaian lengkap untuk memilih figur yang tepat. Oleh karena itu, Mahfud mengatakan, dia tidak memiliki preferensi penilaian apa pun dan siapa pun untuk menjadi pengganti Tjahjo Kumolo.

Menpan-RB Tjahjo Kumolo meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta, pada Jumat (1/7). Mahfud telah ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi menpan-RB ad interim sejak Tjahjo Kumolo menjalani perawatan intensif di rumah sakit pada pertengahan Juni.

photo
Pasukan TNI membawa peti jenazah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo untuk di makamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Jumat (1/7/2022). Tjahjo Kumolo meninggal di usia 64 tahun di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta pada Jumat (1/7/2022) sekitar pukul 11.10 WIB. - (Republika/Thoudy Badai)

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menanggapi soal kekosongan posisi menteri di Kemenpan-RB yang sebelumnya diisi oleh Tjahjo Kumolo, seorang kader PDIP. Djarot mengatakan, PDIP memiliki banyak stok kader berpengalaman di bidang tata kelola pemerintahan.

"Ada Pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo—Red), ada Pak Olly (Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey—Red) sebagai gubernur. Jadi, kita punya banyak pilihan,”kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/7). 

Tidak hanya itu, Djarot mengatakan, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah juga berpeluang. Namun, ia menegaskan, pihak yang berwenang menunjuk pengganti Tjahjo adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

"Tergantung kepada dari penugasan. Yang punya kewenangan itu Ibu Ketum. Tapi, yang menentukan siapa? Presiden karena yang menentukan itu Presiden. Yang jelas adalah partai akan mendukung penuh tugas-tugas dari Presiden dan menyukseskan program-program beliau sampai dengan akhir masa jabatan," katanya. 

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, partainya masih dalam suasana berduka. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo perihal posisi menpan-RB. 

"Siapa pun penggantinya, bagi kita, PDIP kan masih sedang dalam suasana berduka. Jadi, kita serahkan kepada Pak Jokowi," ujarnya. 

Ia menambahkan Kemenpan-RB sangat vital dan penting. Oleh karena itu, menpan-RB yang akan datang harus mampu menjadi agen perubahan dan menjadi abdi negara dan masyarakat. "Dia harus fasih, dia harus berintegritas, dia harus betul-betul bersih dan memiliki jiwa yang melayani," tuturnya. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga memberikan tanggapannya mengenai sosok yang akan mengisi jabatan menpan-RB setelah Tjahjo Kumolo meninggal dunia. Menurut Airlangga, Presiden memiliki kewenangan prerogatif untuk menunjuk sosok yang tepat.

“Itu semua kan kewenangan Bapak Presiden, prerogatif Pak Presiden,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/7). 

Menurut dia, koalisi partai politik di pemerintahan pun belum membahas hal itu. Ia mengatakan, suasana saat ini masih dalam suasana duka. “Tidak ada pembicaraan dan kita masih dalam suasana duka. Jadi, agak kurang elok membicarakan hal tersebut,” ujarnya.


Menkes: Ganja Boleh untuk Penelitian Medis

Aceh bisa dijadikan tempat untuk membudidayakan ganja yang diawasi dengan ketat.

SELENGKAPNYA

Presiden Disarankan Terbitkan Perppu Pemilu

UU Pemilu harus direvisi sebagai dampak dari bertambahnya DOB Papua.

SELENGKAPNYA

MA Diminta Segera Gelar Sidang Kasus Paniai

MA menerima 188 pendaftar calon hakim ad hoc sidang kasus Paniai.

SELENGKAPNYA
×