JAKARTA — Kemampuan membangun narasi global menjadi faktor penting dalam menjaga arus investasi dan stabilitas ekonomi di tengah dinamika geopolitik yang kian kompleks. Dalam situasi konflik seperti perang AS-Iran, negara yang aktif membentuk persepsi internasional dinilai lebih mampu mempertahankan daya saingnya.

Peneliti Pusat Studi Politik dan Sosial Uhamka, Dr. Emaridial Ulza, menilai Indonesia perlu memperkuat kehadiran dalam percakapan global agar tidak tertinggal dalam arus investasi dan pengambilan keputusan strategis. Ia menyampaikan temuan tersebut dalam laporan strategis terbarunya yang mengkaji dampak konflik terhadap Indonesia.

Laporan setebal lebih dari 35 halaman itu disusun dari ratusan sumber internasional dan menunjukkan Indonesia menghadapi kondisi yang disebut sebagai strategic invisibility trap. Kondisi ini merujuk pada situasi ketika sebuah negara tidak cukup hadir dalam persepsi global, sehingga tidak menjadi pertimbangan utama dalam arus investasi, diplomasi, maupun keputusan strategis internasional.

“Dalam dunia yang dipenuhi arus informasi cepat, negara yang tidak muncul dalam narasi global akan cenderung tidak diperhitungkan, baik dalam konteks investasi, diplomasi, maupun pengambilan keputusan strategis,” kata Emaridial dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa persepsi global tidak hanya dibentuk oleh data, tetapi juga oleh narasi yang berulang dan melekat dalam ingatan publik serta pelaku pasar. Negara yang tidak aktif membangun narasi berisiko kehilangan perhatian, meskipun memiliki fundamental ekonomi yang kuat.

Perbandingan terlihat pada Iran yang tetap menjadi bagian dari percakapan global meski berada dalam konflik. Sementara itu, Indonesia dengan jumlah penduduk besar dan pertumbuhan ekonomi relatif stabil belum tampil sebagai aktor utama dalam narasi global.

Menurut Emaridial, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap ekonomi.“Ketika reputasi, narasi, dan persepsi terganggu secara bersamaan, dampaknya akan terasa dalam bentuk tertundanya investasi asing, meningkatnya biaya pinjaman, hingga potensi keluarnya modal dari dalam negeri.”

Laporan tersebut juga menyoroti tekanan ekonomi melalui konsep Keynesian Triple Squeeze, yaitu kondisi ketika lapangan kerja, suku bunga, dan likuiditas mengalami tekanan secara bersamaan. Situasi ini dinilai meningkatkan kerentanan ekonomi karena tidak ada sektor yang berfungsi sebagai penyangga.

Selain itu, dinamika geopolitik turut memengaruhi kawasan. Krisis energi global akibat konflik di Timur Tengah dinilai berpotensi mengubah posisi tawar negara-negara ASEAN dalam negosiasi dengan China, termasuk dalam isu Laut China Selatan yang berkaitan dengan wilayah strategis Indonesia seperti Natuna.

Di sisi lain, Indonesia memiliki sejumlah capaian yang dapat diperkuat dalam narasi global, seperti kinerja pajak ekonomi digital dan program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi sumber daya manusia. Namun, capaian tersebut dinilai belum terkomunikasikan secara optimal di tingkat internasional.

Emaridial menegaskan bahwa narasi menjadi bagian penting dalam strategi ekonomi modern. “Ketika sebuah negara tidak mampu mendefinisikan dirinya sendiri, maka dunia tidak akan melihatnya sebagai aktor yang penting,” katanya.

Laporan ini menggunakan pendekatan Global Trust Intelligence yang mengintegrasikan aspek international marketing, neurosains, dan ekonomi untuk membaca keterkaitan isu global. Ke depan, penguatan narasi global dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga kepercayaan pasar dan memastikan Indonesia tetap relevan dalam peta ekonomi dunia.

Terkait dampak perang di Timur Tengah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menempatkan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, meski di tengah gejolak energi global.

“Presiden selalu memperhatikan bahwa kepentingan rakyat dibawa, terutama kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu ini harus mendapat atensi lebih dalam rangka membuat kebijakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Bahlil.

Di tengah tantangan dan dinamika geopolitik global, pemerintah terus berupaya menjaga agar sektor energi nasional tetap berjalan baik dan tetap berpihak kepada rakyat.

Cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) pun dijaga agar tetap berada di atas standar nasional.

Selain itu, penerapan program mandatori Biodiesel 50 persen (B50), campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar, pada tahun ini juga diperkirakan akan menciptakan surplus stok solar di dalam negeri.

Di sisi lain, Kementerian ESDM juga akan mempercepat kajian kebijakan agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan harga energi dunia yang bergerak cepat, khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas).

Bahlil mengungkapkan masih membahas penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dengan Pertamina dan badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.

“Untuk BBM yang nonsubsidi, sampai dengan hari ini kami dengan tim Pertamina maupun dengan SPBU swasta lain, sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai,” ujar Bahlil.

Sementara itu, untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah juga memutuskan tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi. Artinya, harga Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) atau pertalite tetap sama seperti saat ini.

"Pemerintah, atas arahan Bapak Presiden, dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat (tetap), masih memakai harga sekarang,” ucap Bahlil.

Bahlil juga mengajak masyarakat untuk ikut mendukung upaya pemerintah dengan menggunakan energi secara wajar dan bijak, termasuk dalam konsumsi BBM.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat