Karyawati melayanin nasabah untuk melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). (ilustrasi) | Republika/Agung Supriyanto

Opini

04 Jul 2022, 03:45 WIB

Keberlanjutan Investasi BPKH

Apabila BPKH melakukan investasi berisiko tinggi berbahaya bagi keberlanjutan BPKH.

BAMBANG RIANTO RUSTAM, Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti

Setelah lama dinanti, akhirnya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tahun ini kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Opini ini diperoleh pada masa sangat penting ketika umat mempertanyakan tata kelola dan profesionalisme BPKH dalam mengelola dana umat. Opini BPK ini strategis bagi umat sebagai pertanda dana umat dikelola secara akuntabel dan transparan.

Karena itu, sewajarnya dana umat yang begitu besar ini juga perlu dikelola penuh kehati-hatian dan memiliki keberlanjutan. Ini perlu digarisbawahi. Sebab, dana yang dikelola BPKH saat ini sudah sangat besar dan rawan dimanfaatkan untuk hal di luar ketentuan.

 

 
Sebagaimana dimaklumi, pada 2021 saldo dana haji yang dikelola BPKH semakin besar dan naik 9,58 persen dari sebelumnya Rp 144,91 triliun pada 2020 menjadi Rp 158,79 triliun pada 2021.
 
 

 

Sebagaimana dimaklumi, pada 2021 saldo dana haji yang dikelola BPKH semakin besar dan naik 9,58 persen dari sebelumnya Rp 144,91 triliun pada 2020 menjadi Rp 158,79 triliun pada 2021.

Perolehan nilai manfaat juga naik menjadi Rp 10,50 triliun pada 2021. Pada 2020, BPKH memperoleh nilai manfaat Rp 7,43 triliun. Ini harus dimanfaatkan untuk pengelolaan dana haji dengan memegang teguh asas syariah dan transparansi penuh kehati-hatian dan sustainable.

Kehati-hatian investasi

Selama 2022, BPKH melakukan beberapa Investasi sangat besar. Masih segar dalam ingatan kita ketika menteri agama meminta tambahan anggaran Rp 1,5 triliun untuk operasional haji reguler dan khusus pada pelaksanaan Haji 2022.

Sejarah mencatat, pemenuhan kekurangan pembiayaan Haji 2022 sebesar Rp 1,5 triliun, akhirnya menggunakan nilai manfaat pengelolaan dana haji dan efisiensi penyelenggaraan haji yang dikelola BPKH. Ini menunjukkan, dana haji BPKH ke depan perlu dikelola sangat baik.

 

 
Sejarah mencatat, pemenuhan kekurangan pembiayaan Haji 2022 sebesar Rp 1,5 triliun, akhirnya menggunakan nilai manfaat pengelolaan dana haji dan efisiensi penyelenggaraan haji yang dikelola BPKH.
 
 

 

Jika BPKH gagal, besar kemungkinan mengganggu operasional haji Indonesia pada masa depan.

Pengelolaan keuangan haji diatur UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi BPKH dalam pengelolaan dana umat ini, yaitu prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. 

Prinsip kehati-hatian mengharuskan BPKH mengelola dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan. Prinsip manfaat berarti pengelolaan keuangan haji harus dapat memberikan manfaat bagi jamaah haji dan umat Islam.

Prinsip nirlaba maksudnya, pengelolaan keuangan haji BPKH melalui pengelolaan usaha, yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam.

 

 
Prinsip kehati-hatian mengharuskan BPKH mengelola dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan. 
 
 

 

Prinsip akuntabel, pengelolaan keuangan haji dilakukan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya jamaah haji.

Salah satu pekerjaan rumah BPKH saat ini, berinvestasi pada imbal hasil yang optimal sesuai prinsip dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, dan likuiditas. Salah satu contoh investasi besar BPKH beberapa saat lalu pada Bank Muamalat Indonesia (BMI). 

Sebagaimana dimaklumi, permasalahan BMI muncul pada 2015, kala rasio kecukupan modal BMI turun menjadi 12,36 persen. Lalu, kualitas pembiayaan relatif buruk dan rasio pembiayaan bermasalah saat itu lebih dari tujuh persen.

Dari aset Rp, 58,9 triliun pada 2021 menghasilkan laba bersih Rp 9 miliar. Perolehan laba bersih sesudah pajak ini, perlu dibandingkan peer bank lain. Ini tentu memengaruhi hasil investasi dan berisiko pada BPKH selaku pemegang saham.

 
Untuk itu, butuh perhatian khusus BPKH untuk memastikan strategi bisnis, tata kelola BMI agar memiliki keberlanjutan, sukses, dan tidak membahayakan investasi dana umat.
 
 

Untuk itu, butuh perhatian khusus BPKH untuk memastikan strategi bisnis, tata kelola BMI agar memiliki keberlanjutan, sukses, dan tidak membahayakan investasi dana umat.

Sebagai contoh, dalam penunjukan komisaris belajar dari problem pada masa lalu di banyak bank, hendaknya BPKH menunjuk figur bankir profesional agar dana umat di BMI bisa aman.

Ke depan, penulis memberikan dua tips bagi BPKH untuk sustainable mengelola dana umat. Pertama, mengelola dana investasi secara profesional. BPKH perlu menjauhkan diri dari intervensi politik.

Sebab, banyak kasus di berbagai korporasi memberikan pelajaran, intervensi politik hanya mendatangkan kegagalan dalam mengelola investasi. Kedua, BPKH harus senantiasa memastikan dana haji tak akan dikelola pada investasi berisiko tinggi.

Apabila BPKH melakukan investasi berisiko tinggi berbahaya bagi keberlanjutan BPKH. Begitu juga, risiko investasi pada sektor yang mengakibatkan imbal hasil investasi dana haji, yang diterima lebih kecil tentu berpotensi membebani biaya penyelenggaraan haji secara riil. 

Akhirnya, BPKH ke depan perlu menjalankan strategi investasi yang lebih efektif dan berlanjut, dalam rangka mengoptimalkan nilai manfaat investasi. Semoga berhasil.


Muslim Terbaik

Mari berikhtiar menjadi Muslim terbaik.

SELENGKAPNYA

Pemerintah Tetapkan Status Darurat PMK

Laju vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) terhadap hewan ternak masih berjalan relatif lambat.

SELENGKAPNYA

Layanan di Arafah dan Haji Akbar

Selain perbaikan AC, Arafah kali ini akan dilengkapi dengan fasilitas toilet yang jauh lebih banyak.

SELENGKAPNYA
×