Tenaga kesehatan mengecek kondisi fisik hewan kurban di tempat penjualan hewan kurban di Jalan Dr. Sumarno, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (1/7/2022). | Republika/Thoudy Badai

Opini

02 Jul 2022, 03:45 WIB

Mengawal Ekonomi Kurban

Pemerintah harus mengevaluasi impor dari negara yang belum sepenuhnya bebas PMK.

RUSLI ABDULLAH; Peneliti INDEF, Pengurus Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Komisariat DKI Jakarta

Setelah dua tahun pandemi, aktivitas kurban kembali bergeliat seiring menurunnya grafik kasus pandemi. Mobilitas dilonggarkan, grafik aktivitas ekonomi berangsur pulih yang berdampak pada pulihnya kondisi ekonomi masyarakat.

Ini kebahagiaan tersendiri bagi umat Islam, terutama peternak dan pedagang ternak hewan kurban. Setelah “puasa” dua tahun, akhirnya tahun ini bisa kembali merasakan suasana transaksi hewan kurban selayaknya sebelum pandemi.

Namun, ada kekhawatiran, tidak hanya bagi peternak dan penjual hewan kurban, tetapi juga pekurban, yakni penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyambangi hewan ternak.

 

 
Namun, ada kekhawatiran, tidak hanya bagi peternak dan penjual hewan kurban, tetapi juga pekurban, yakni penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyambangi hewan ternak.
 
 

 

Semangat kurban

Ancaman PMK tak menyurutkan aktivitas ekonomi kurban. Data Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan, permintaan hewan kurban tahun ini meningkat 11-13 persen dibanding pada tahun lalu. Permintaan ini dibarengi stok khusus hewan kurban yang mencukupi.

Diperkirakan, stok hewan kurban 2022 sebanyak 2,2 juta ekor. Kementan juga mencatat, neraca ketersediaan hewan untuk keperluan kurban mencukupi.

Per 10 Juni 2022, stok sapi untuk kurban 822,2 ribu ekor, kerbau 27,1 ribu ekor, kambing 0,95 juta ekor, dan domba 0,4 juta ekor. Di sisi lain, kebutuhan hewan untuk kurban diperkirakan 1,8 juta ekor. Artinya, surplus kurang lebih 391 ribu ekor.

Kenaikan permintaan ini seiring perbaikan ekonomi nasional dan daya beli. Setidaknya, terlihat dari pertumbuhan PDB Triwulan I 2022 sebesar 5,01 persen (yoy). Jauh berbeda dari pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2021 yang 5,02 persen dan kuartal I 2021 minus 0,7 persen.

 

 
Kenaikan permintaan ini seiring perbaikan ekonomi nasional dan daya beli. Setidaknya, terlihat dari pertumbuhan PDB Triwulan I 2022 sebesar 5,01 persen (yoy).
 
 

 

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,34 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2021 sebesar 3,55 persen dan kuartal I 2021 minus 2,21 persen. Kenaikan daya beli masyarakat juga tecermin dari indeks keyakinan konsumen (IKK).

Pada Mei 2022, IKK 128,9, lebih tinggi daripada April 2022 sebesar 113,1. Secara statistik, kenaikan angka IKK ini didorong komposit angka IKK yang mencakup Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) saat ini dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK).

Angka subindeks IKE per Mei 2022 pada 116,4 atau lebih besar dibandingkan April yang 98,9. Kenaikan angka IKE ini didorong aspek penghasilan saat ini, ketepatan waktu melakukan pembelian barang tahan lama dan ketersediaan lapangan kerja.

Prospek IKE membandingkan kondisi saat ini dan enam bulan lalu. Selanjutnya, posisi IEK tercatat 141,5 naik dari bulan sebelumnya 127,2. Penguatan IEK didorong meningkatnya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan, terutama kondisi usaha ke depan.

 

 
Pertanyaan publik di tengah persiapan Idul Adha, mengapa ada PMK di Indonesia? Mengingat, Indonesia bebas PMK sejak 1990 tanpa vaksinasi berdasarkan Resolusi OIE No XI Tahun 1990.
 
 

 

Misteri PMK

Pertanyaan publik di tengah persiapan Idul Adha, mengapa ada PMK di Indonesia? Mengingat, Indonesia bebas PMK sejak 1990 tanpa vaksinasi berdasarkan Resolusi OIE No XI Tahun 1990.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, hingga 24 Juni 2022, sudah 19 provinsi dan 216 kabupaten kota terkena PMK. Ternak terjangkit PMK 240.944 ekor dan yang berhasil disembuhkan, 78.626 ekor.

Ada dua hipotesis penyebab kejadian PMK. Pertama, lalu lintas ilegal perdagangan antarnegara dan impor daging dari negara belum bebas PMK. Hipotesis pertama muncul, mengingat Indonesia memiliki perbatasan dengan negara lain dalam bentuk laut ataupun darat.

Panjangnya garis perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga memungkinkan masuknya hewan dan barang dari luar negeri, dalam hal ini Malaysia. Malaysia belum sepenuhnya bebas PMK.

Hipotesis kedua, dibukanya keran impor daging dari India, yang belum sepenuhnya bebas PMK. Perum Bulog mencatat, akhir Juni 2022, setidaknya sudah ada 46 ribu ton daging kerbau dari India. Ini baru 46 persen dari rencana impor 100 ribu pada 2022.

 
Panjangnya garis perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga memungkinkan masuknya hewan dan barang dari luar negeri, dalam hal ini Malaysia. Malaysia belum sepenuhnya bebas PMK.
 
 

Solusi

Pemerintah harus berupaya serius menangani PMK. Ada dua hal yang perlu dilakukan dalam jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, yakni menjelang Lebaran Haji, pertama, mempercepat vaksinasi hewan ternak, terutama yang akan dikurbankan.

Keterbatasan tenaga kesehatan hewan bisa diatasi dengan mengikutsertakan mahasiswa kedokteran hewan melakukan vaksinasi. Kedua, isolasi hewan terkena PMK. Pasar khusus untuk hewan kurban terpisah dari hewan nonkurban bisa menjadi alternatif sementara.

Ketiga, depopulasi hewan ternak untuk memutus penyebaran PMK. Perlu sekitar Rp 5 triliun untuk mengganti kerugian hewan yang dimusnahkan dengan perhitungan 250 ribu ekor. Angka Rp 5 triliun ini dihitung dari rata-rata ganti rugi per ekor Rp 20 juta.

Dalam jangka panjang, pemerintah harus mengevaluasi impor dari negara yang belum sepenuhnya bebas PMK. Lalu, mengarusutamakan kebijakan peningkatan produksi hewan ternak domestik. Ini penting di tengah kenaikan permintaan daging bukan hanya saat Lebaran Haji.


Pembelian Pertalite Belum Dibatasi

Pertamina membuka pendaftaran uji coba konsumsi Pertalite selama sebulan.

SELENGKAPNYA

Bawaslu Prediksi Politik Identitas Makin Marak

Bawaslu memprediksi politik identitas dapat menjadi tren pelanggaran yang makin marak.

SELENGKAPNYA
×