Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (tengah) didampingi Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, Lolly Suhenty dan Totok Hariyono (dari kiri ke kanan) menekan tombol saat seremoni apel siaga pengawasan Pemilu 2024 serentak se-Indonesia | Republika/Putra M. Akbar

Nasional

01 Jul 2022, 03:45 WIB

Bawaslu Prediksi Politik Identitas Makin Marak

Bawaslu memprediksi politik identitas dapat menjadi tren pelanggaran yang makin marak.

JAKARTA -- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja memprediksi politik identitas dapat menjadi tren pelanggaran yang makin marak digunakan dalam pesta demokrasi. Menurut dia, pemahaman yang belum tuntas mengenai sikap menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas dalam ruang politik menjadi faktor penyebab politik identitas. 

Bagja mengatakan, faktor kedua, yakni kecerobohan atau kesengajaan individu atau politikus tertentu dalam berkomunikasi yang menyinggung psikoIogi massa. Faktor penyebab politik identitas lainnya ialah media arus utama dan media sosial.

Untuk menekan masifnya politik identitas, Bawaslu sedang menyiapkan strategi. Beberapa strategi itu antara lain, pendekatan kelompok masyarakat, menyiapkan buku ceramah enam agama yang berhubungan pemilu dan menolak politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), intellegence media management, serta Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

"Politik identitas dieksploitasi dan dikapitalisasi oleh elite seperti konsultan politik, anggota parpol, tim sukses, elit ormas dengan bentuk penyebaran isu, hoaks dan politik identitas. Ini konsen kita bersama," kata Bagja dilansir laman Bawaslu, Kamis (30/6). 

Menurut dia, pidato politik dapat dimanfaatkan partai politik untuk menebar isu SARA. Bahkan, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, ditemukan kasus penyebaran ujaran kebencian di rumah ibadah, sehingga terjadi polarisasi pada tokoh agama. 

Status Jakarta

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mempertanyakan status Jakarta pada Pemilu 2024. Menurut dia, hal ini perlu dipertegas sehubungan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. 

"Apakah setelah ibu kota negara pindah, bukan di sini lagi, lalu (status sebagai) daerah otonominya tetap?" ujar Hasyim.

Dia juga mempertanyakan, apakah otonomi Jakarta hanya di provinsi seperti sebelumnya ataukah kabupaten/kota yang selama ini berstatus daerah administrasi. Jika menjadi otonomi, apakah kabupaten/kota di Jakarta dikutsertakan dalam Pilkada serentak 2024 atau tidak. 

Hasyim mengatakan, hal-hal di atas harus segera diputuskan karena berkaitan dengan penataan daerah pemilihan (dapil) hingga alokasi kursi, baik untuk Pemilu 2024 maupun Pilkada. Dia mencontohkan, selama ini suara warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri dihitung masuk dalam dapil Jakarta 2, bersama Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. 

"Kalau nanti bukan ibu kota lagi, (suara WNI) di luar negeri akan dihitung melalui dapil mana?" tutur Hasyim. 

Perubahan-perubahan tersebut tentu berkonsekuensi pada revisi ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Hasyim mengatakan, revisi UU Pemilu harus segera dilakukan paling lambat akhir 2022 ini, karena KPU harus menetapkan dapil pada Februari 2023 dan pencalonan pada Mei 2023. 

Selain perubahan terkait Jakarta, perubahan lainnya diperlukan untuk mengakomodasi konsekuensi elektoral karena adanya Ibu Kota Nusantara dan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua. Hasyim berharap, hal-hal tersebut dipastikan akhir tahun ini. 


Israel Akui Iran Pesaing Utama Perang Siber

Isreal mengakui bahwa Iran bersama kelompok Hizbullah dan Hamas adalah pesaing paling dominan dalam perang siber

SELENGKAPNYA

Lunch-flation Desak Karyawan Korsel Cari Akal

Menurut PBB, harga pangan global melonjak 23 persen bulan lalu dari tahun sebelumnya.

SELENGKAPNYA

NATO: Rusia adalah Ancaman Langsung

Untuk kali pertama, Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Selandia Baru hadir di KTT NATO.

SELENGKAPNYA
×