Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) Pertalite di SPBU Pertamina Retail, Yogyakarta, Rabu (28/6/2022). | Wihdan Hidayat / Republika

Opini

01 Jul 2022, 03:45 WIB

Subsidi Energi

Subsidi merupakan isu sensitif sehingga selalu digoreng menjelang pilpres.

EDY PURWO, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Kebijakan pemerintah lewat Pertamina terkait penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi per 1 Juli 2022, berdampak sistemis bagi konsumen. Argumen yang mendasarinya, kebutuhan konsumsi BBM untuk mobilitas, baik bisnis maupun pribadi.

Di satu sisi, pemerintah berkomitmen subsidi termasuk subsidi BBM tepat sasaran. Di sisi lain, masyarakat ingin subsidi. Dua kepentingan ini harus ada solusi dan berbagai mekanisme dilakukan untuk penyaluran subsidi yang dananya justru dari APBN.

Belum lagi, beban untuk pembayaran cicilan plus pokok utang negara. Padahal, APBN tak terlepas dari penerimaan utama dari sektor perpajakan. Pandemi dua tahun terakhir juga berdampak sistemis terhadap penerimaan pajak. Padahal, masih rentan ada varian baru.

 
Belum lagi, beban untuk pembayaran cicilan plus pokok utang negara. Padahal, APBN tak terlepas dari penerimaan utama dari sektor perpajakan.
 
 

Beban APBN untuk subsidi BBM juga dipengaruhi fluktuasi harga minyak dunia. Terkait ini,  Menkeu Sri Mulyani saat raker dengan Badan Anggaran DPR 19 Mei 2022 menegaskan, subsidi BBM dan kompensasi yang ditanggung APBN Rp 443,6 triliun.

Besaran Indonesia Crude Price (ICP) yang diasumsikan 63 dolar AS per barel, tetapi realisasinya 100 dolar AS per barel sehingga subsidi BBM dan LPG naik menjadi Rp 71,8 triliun, listrik naik Rp 3,1 triliun, sementara kompensasi yang dibayarkan APBN Rp 216,1 triliun.

Pemerintah harus berpikir penyaluran subsidi agar masyarakat yang berhak mendapatkan haknya. Ada tiga aspek mendasari realitas ini.

Pertama, kecenderungan meningkatnya harga minyak dunia dan tak adanya kebijakan penyesuaian harga membuat beban subsidi dan kompensasi meningkat. Situasi perang Rusia-Ukraina berdampak pada harga minyak dunia, belum lagi imbas pandemi.

 
Pemerintah harus berpikir penyaluran subsidi agar masyarakat yang berhak mendapatkan haknya. Ada tiga aspek mendasari realitas ini.
 
 

Kedua, pemerintah harus secepatnya menyesuaikan pagu subsidi dan kompensasi, sehingga kondisi keuangan badan usaha sehat dan mampu menjaga ketersediaan energi nasional.  

Karena itu, kalkulasi sangat penting. Artinya, besaran di APBN menjadi kepastian untuk mendukung keuangan di semua badan usaha dalam menopang operasional usaha, yang kemudian bisa dikalkulasi besaran angka ekonomi bisnisnya secara makro.

Ketiga, konsumsi energi listrik untuk keperluan rumah tangga dan operasional bisnis semakin tinggi, sehingga pertimbangan fluktuasi harga ekonomi global tak bisa diremehkan. Karena itu, pemerintah menaikkan tarif listrik bagi pelanggan 3.000 VA ke atas.

Kebijakan ini menjaga keadilan dan berbagi beban demi pemerataan konsumsi energi listrik.

 
Kebijakan ini menjaga keadilan dan berbagi beban demi pemerataan konsumsi energi listrik.
 
 

Terlepas dari tiga skenario itu, subsidi membengkak dengan mempertimbangkan ICP 63 dolar AS per barel, subsidi BBM dan LPG Rp 77,5 triliun, listrik Rp 56,5 triliun (total subsidi energi Rp 134 triliun), kompensasi BBM Rp 18,5 triliun dan kompensasi solar Rp 18,5 triliun.

Dengan ICP 100 dolar AS per barel, subsidi energi Rp 208,9 triliun (selisih Rp 74,9 triliun) terdiri atas subsidi BBM dan LPG Rp 149,4 triliun (selisih Rp 71,8 triliun) dan subsidi listrik Rp 59,6 triliun (selisih Rp 3,1 triliun).

Kompensasi untuk BBM Rp 213,2 triliun (selisih Rp 194,7 triliun), solar Rp 98,5 triliun (selisih Rp 80 triliun), Pertalite Rp 114,7 triliun dan listrik Rp 21,4 triliun.

Mengacu ICP 63 dolar AS per barel, subsidi BBM dan kompensasi Rp 152,5 triliun, sedangkan perubahan terhadap ICP 100 dolar AS per barel maka subsidi dan kompensasi Rp 443,6 triliun. Jadi, ada pembengkakan Rp 291 triliun dan pastinya membebani APBN.

 
Kompensasi untuk BBM Rp 213,2 triliun (selisih Rp 194,7 triliun), solar Rp 98,5 triliun (selisih Rp 80 triliun), Pertalite Rp 114,7 triliun dan listrik Rp 21,4 triliun.
 
 

Kalkulasi subsidi dan kompensasi beralasan jika Presiden Jokowi menegaskan, permasalahan subsidi energi dalam APBN yang terlalu besar Rp 502,4 triliun lebih. Pertanyaannya, sampai kapan beban ini ditanggung?

Candu

Persoalan yang juga tak bisa diabaikan, kuatnya candu subsidi. Di sisi lain, ini komoditas politik setiap menjelang pilpres. Meski subsidi pembenar dalam alokasi APBN, candu yang kian kuat berbahaya bagi APBN.

Dengan demikian, perlu kesadaran kolektif mereduksi subsidi, terutama bagi kelompok masyarakat yang berhak mendapat subsidi. Karena itu, pengentasan kemiskinan penting karena angka subsidi lebih banyak menyasar rumah tangga miskin.

Maka itu, alokasi pada era otonomi daerah (otda) terkait dana desa dan kelurahan harus untuk memperbesar BUMDes, sehingga memacu ekonomi di pedesaan yang menyerap tenaga kerja dan mereduksi kemiskinan. Fakta penting lainnya, meminimalisasi peran candu dalam politisasi untuk pencitraan.

 
Tak bisa dimungkiri, subsidi merupakan isu sensitif sehingga selalu digoreng menjelang pilpres.
 
 

Tak bisa dimungkiri, subsidi merupakan isu sensitif sehingga selalu digoreng menjelang pilpres. Ironisnya, semua kandidat meyakini peran strategis isu subsidi sehingga mereka yang berjanji tak akan menaikkan harga BBM-listrik, mendapat simpati masyarakat.

Padahal, ketika ia menang pasti terjerat kalkulasi besaran subsidi dalam APBN. Akibatnya, beban APBN membengkak dan tak bisa berkutik di alokasinya, termasuk perolehan pendanaan untuk menutup keseimbangan APBN, yang biasanya harus dengan utang.

Ketidakseimbangan ini membuat APBN harus dipacu lewat pajak. Kondisi ini bisa rentan terhadap daya saing produk. Fakta simalakama antara candu subsidi dan pajak ini harus dikaji dan harus ada kesadaran kolektif agar publik peduli terhadap subsidi dan pajak.


Daerah Siap Uji Coba MyPertamina

Daerah siap menjalankan uji coba pembelian Pertalite dan solar menggunakan aplikasi MyPertamina.

SELENGKAPNYA

Menikmati Thawaf 

Karena tak akan pernah terulang lagi, kesempatan ini menjadi kenangan.

SELENGKAPNYA

NATO: Rusia adalah Ancaman Langsung

Untuk kali pertama, Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Selandia Baru hadir di KTT NATO.

SELENGKAPNYA
×