Supir menunjukkan aplikasi Mypertamina yang nantinya digunakan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite dan Solar di SPBU Pertamina Retail, Yogyakarta, Rabu (28/6/2022). | Wihdan Hidayat / Republika

Kabar Utama

30 Jun 2022, 03:50 WIB

Daerah Siap Uji Coba MyPertamina

Daerah siap menjalankan uji coba pembelian Pertalite dan solar menggunakan aplikasi MyPertamina.

JAKARTA — Para pemangku kepentingan di daerah menyatakan kesiapannya untuk menjalankan uji coba pembelian Pertalite dan solar menggunakan aplikasi MyPertamina dan kode QR. Sesuai rencana, pendaftaran kendaraan dan identitas dimulai pada 1 Juli di lima provinsi. 

Di Jawa Barat, pembelian BBM bersubsidi menggunakan sistem MyPertamina akan diberlakukan di Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Sukabumi. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Elly Wasliah mengatakan, pemilihan wilayah tersebut merupakan keputusan langsung dari pemerintah pusat. 

Dia optimistis Kota Bandung siap untuk menjadi salah satu wilayah percontohan penerapan MyPertamina. Elly belum dapat memastikan pengguna kendaraan apa saja yang akan diwajibkan mendaftar di MyPertamina. 

Berdasarkan informasi dari pusat, kata dia, saat ini hanya pengendara kendaraan roda empat yang akan diwajibkan menggunakan MyPertamina untuk membeli Pertalite maupun solar. “Belum ada kepastian, karena ada infonya hanya untuk kendaraan roda empat. Ini yang akan kita pastikan,” kata Elly kepada Republika, Rabu (29/6).

photo
Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) Pertalite di SPBU Pertamina Retail, Yogyakarta, Rabu (28/6/2022). Mulai 1 Juli mendatang kawasan Yogyakarta menjadi salah satu lokasi uji coba penjualan BBM subsidi Pertalite dan Solar melalui aplikasi Mypertamina. Namun, pembelian BBM melalui sistem aplikasi MyPertamina tidak diperuntukan untuk kendaraan roda dua atau motor. Uji coba ini hanya menyasar kendaraan roda empat atau lebih. - (Wihdan Hidayat / Republika)

SPBU mana yang akan menerapkan peraturan baru tersebut juga sedang dipetakan. Namun dia memperkirakan aturan ini akan diterapkan di 81 SPBU, dari total 94 SPBU di seluruh Kota Bandung.  

“Mungkin (diterapkan) di seluruh SPBU yang bekerja sama dengan Pertamina, akan menerapkan ini (MyPertamina). Tapi yang jelas kita (Kota Bandung) harus siap, karena kita ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai lokasi percontohan dan akan diterapkan mulai 1 Juli mendatang,” katanya. 

Selain Jabar, penerapan MyPertamina diberlakukan di Provinsi Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan DI Yogyakarta. Area Manager Communication Relation & CSR Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga Taufikurachman mengimbau agar masyarakat yang berhak menggunakan Pertalite dan Solar dapat melakukan pendaftaran di website subsiditepat.mypertamina.id. 

Hal ini dilakukan agar penyaluran BBM subsidi makin tepat sasaran dan tepat kuota.

"Pendaftaran dibuka pada 1 Juli 2022, dan khusus di Sumatra Barat, kami akan melayani aktivasi pendaftaran penyaluran Pertalite dan solar di Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar," kata Taufikurachman, Rabu (29/6).

Dia menjelaskan, pengguna yang sudah melakukan pendaftaran identitas dan kendaraannya, akan mendapatkan notifikasi melalui surat elektronik yang didaftarkan. Pengguna terdaftar akan mendapatkan kode QR khusus yang menunjukan bahwa data pengguna telah cocok dan dapat membeli Pertalite dan solar

"Apabila sudah terkonfirmasi, unduh kode QR  dan simpan untuk bertransaksi di SPBU Pertamina. Sistem MyPertamina ini akan membantu kami dalam mencocokkan data pengguna," ucap Taufikurachman.

Taufikurachman mengatakan, pembayaran BBM subsidi masih sama dengan transaksi seperti biasa, yakni pembayaran tunai, kartu kredit/debit dan tidak terbatas dengan MyPertamina. 

photo
Warga menunjukan aplikasi MyPertamina saat mengisi bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Rabu (29/6/2022). - (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.)

Ketentuan untuk pengguna yang berhak membeli BBM Subsidi telah diatur sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM.

Selain itu, terdapat Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2022 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang.

Pertamina Patra Niaga menyatakan membuka pendaftaran kendaraan dan identitas pengguna di laman MyPertamina per 1 Juli 2022. Dari pendaftaran, pengguna akan mendapatkan kode QR yang dapat digunakan untuk pembelian BBM subsidi di SPBU Pertamina.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution mengatakan tahapan pendaftaran tidaklah susah. Masyarakat dapat mengakses laman  subsiditepat.mypertamina.id dan siapkan dokumen yang dibutuhkan, antara lain KTP, STNK kendaraan, foto kendaraan, alamat email, dan dokumen lain sebagai pendukung. Jika seluruh syarat telah dipenuhi, masyarakat diarahkan hntuk melakukan konfirmasi ‘daftar sekarang’.

“Data yang sudah didaftarkan akan diverifikasi atau dicocokkan dengan kesesuaian persyaratan. Jika semua terpenuhi. maksimal 7 hari kerja pengguna tersebut akan dinyatakan terdaftar dan menerima kode QR melalui email atau melalui notifikasi di website,” jelas Alfian.

Untuk kemudahan dan mengantisipasi kendala di lapangan, selain diakses dengan aplikasi MyPertamina, kode QR  yang diterima juga bisa dicetak dan dibawa fisiknya ke SPBU ketika ingin melakukan pengisian Pertalite dan solar.

Menteri Badan Usaha Milik Negara  Erick Thohir belum lama ini menyatakan, harga Pertalite belum akan dinaikkan oleh pemerintah di tengah melonjaknya harga minyak dunia. Agar harga tetap terjangkau, pemerintah harus memberi subsidi.

Kebijakan tersebut diambil untuk membantu masyarakat kelas menengah bawah. Hanya, banyak orang berada yang justru menggunakan BBM bersubsidi untuk mengisi tangki bahan bakar kendaraan mewah mereka.

"Pertalite sekarang Rp 7.000-an, belum ada rencana pemerintah melakukan (menaikkan harga). Tapi, pemerintah sekarang juga sedang menjaga keuangan negara," kata Erick Thohir belum lama ini.

Menurut Erick, harga BBM di Indonesia masih tergolong sangat murah apabila dibandingkan negara lain masih tergolong sangat murah. Ia mengatakan, harga BBM jenis tertentu di luar negeri mengikuti harga keekonomian atau harga pasar negara setempat. Sementara, Indonesia masih di bawah harga pasar. Untuk BBM jenis Pertamax, Indonesia masih membanderol di harga Rp 12 ribu per liter.

photo
Warga memperlihatkan tampilan aplikasi MyPertamina di Jakarta, Selasa (28/6/2022). - (Republika/Putra M. Akbar)

Meski masih murah, tidak sedikit orang berada Indonesia yang justru mengisi tengki bahan bakar kendaraan mewah mereka dengan Pertalite. Oleh karena itu, Erick berharap para pemilik kendaraan mewah menggunakan bahan bakar nonsubsidi, seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, hingga Pertamax Dex.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Hageng Nugroho menegaskan, pengaturan pembelian jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti pertalite dan solar subsidi, merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketersediaan suplai dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membeli.

Menurutnya, selama ini pemerintah telah memberikan subsidi untuk menahan kenaikan harga BBM akibat melonjaknya harga minyak dunia yang mencapai 120 dolar AS per barel. Namun. karena terjadi selisih harga yang cukup lebar antara BBM subsidi dan nonsubsidi, membuat realisasi konsumsi BBM bersubsidi melebihi kuota yang ditetapkan.

“Pengaturan tersebut untuk memastikan mekanisme penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite dan solar tepat sasaran. Jika tidak diatur, besar potensinya kuota yang telah ditetapkan selama satu tahun tidak akan cukup. Ini demi menjaga ketahanan energi kita,” kata Hageng, dikutip dalam siaran pers KSP, Rabu (29/6).

photo
Warga menunjukan aplikasi MyPertamina saat mengisi bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Rabu (29/6/2022). - (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.)

Berdasarkan catatan Pertamina, dari kuota yang diberikan sebesar 23,05 juta kiloliter, konsumsi Pertalite sudah mencapai 80 persen pada Mei 2022. Sementara, konsumsi solar subsidi mencapai 93 persen dari total kuota awal tahun sebesar 15,10 juta kiloliter.

Hageng mengatakan, penyaluran BBM subsidi harus sesuai dengan peraturan, baik dari sisi kuota maupun segmentasi penggunanya. Saat ini, lanjut dia, segmen pengguna solar subsidi sudah diatur sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran. Sedangkan Pertalite, segmentasi penggunanya masih terlalu luas. 

“Oleh sebab itu perlu diatur yang bisa mengonsumsi pertalite. Misalnya apakah mobil mewah masih boleh? Padahal mereka mampu beli yang nonsubsidi,” jelasnya.


Setiap yang Berlebihan tidak Baik

Segala yang berlebihan termasuk dalam urusan ibadah bukan hanya tidak baik, melainkan juga ditolak dalam ajaran Islam.

SELENGKAPNYA

Risiko Reputasi Dalam Pandangan Syariah

Apakah reputasi itu bagian dari risiko yang harus dimitigasi atau tidak?

SELENGKAPNYA
×