JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat realisasi pencetakan kode respons cepat atau quick response (QR) PeduliLindungi untuk distribusi minyak goreng curah baru mencapai 5,3 persen. Artinya, baru 1.857 pengecer yang mencetak kode QR PeduliLindungi dari total 35 ribu pengecer minyak goreng curah.

Direktur Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan Kemenperin Emil Satria mengatakan, hal itu membuat pemerintah masih akan menerima transaksi dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK). "Kami masih mengakomodasi konsumen yang membeli minyak goreng curah menggunakan NIK karena yang mencetak kode QR baru 5,3 persen," kata Emil dalam konferensi pers, Selasa (28/6).

Meski begitu, untuk ke depannya, para pengecer wajib mengunduh dan mencetak kode QR PeduliLindungi untuk memudahkan transaksi pembelian minyak goreng curah. Konsumen nantinya hanya perlu memindai kode QR tanpa menunjukkan KTP sebelum membeli.

Pemerintah juga menegaskan, penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam pembelian minyak goreng curah bukan untuk mempersulit masyarakat. Kebijakan itu diterapkan untuk menjamin penjualan dapat tepat sasaran kepada masyarakat dan meminimalkan potensi penimbunan maupun penyelundupan.

"Kita sama sekali tidak mau membuat sulit atau ribet, tapi kita mencari solusi yang menurut kita sudah sering dipakai tapi ingin ada kontrol karena barang ini tidak unlimited," kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin.

Rachmat menuturkan, PeduliLindungi saat ini telah dipakai oleh 90 juta masyarakat Indonesia. Mereka yang memiliki aplikasi itu identitasnya bisa dipercaya karena telah terintegrasi dengan NIK. Berbeda dengan menggunakan KTP seperti saat ini, ada kemungkinan oknum konsumen membelinya dengan KTP palsu.

Selain itu, kata Rachmat, aplikasi PeduliLindungi nantinya bisa digunakan lebih dari satu NIK yang merupakan anggota keluarga. Proses pembelian menggunakan aplikasi itu juga dinilai sangat mudah baik dari sisi pedagang maupun konsumen.

"Prosesnya tidak sulit, pengecer tinggal tempel kode QR-nya (di warung), pembeli tinggal scan. Kalau hijau, bisa beli. Kalau merah, berarti kuota hari itu sudah dipakai, silakan datang lagi besok," kata Rachmat.

Kuota yang ditetapkan maksimal sebesar 10 kilogram (kg) per hari untuk satu konsumen atau 300 kg per bulan atau setara 330 liter per bulan. Jumlah itu lebih tinggi dari rata-rata kebutuhan konsumen yang hanya 1 liter per orang per bulan.

Pembatasan 10 kg per hari ditujukan agar para pelaku UMKM yang membutuhkan minyak goreng sebagai bahan baku bisa mendapatkan kemudahan. Sebelumnya, konsumen dibatasi membeli minyak goreng curah maksimal 2 liter per hari.

Pemerintah juga akan memberikan insentif bagi pengusaha produsen minyak goreng yang mau memproduksi minyak goreng curah dalam kemasan atau Minyakita. Insentif tersebut berupa kuota ekspor yang lebih besar. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, pemerintah sedang menyusun regulasi mengenai relaksasi atau insentif bagi pengusaha.

Saat ini, pengusaha yang telah merealisasikan kewajiban domestic market obligation (DMO) minyak goreng akan mendapatkan kuota ekspor lima kali lebih besar dari volume DMO. Nantinya, pelaku usaha yang memproduksi Minyakita akan mendapatkan kuota ekspor yang lebih tinggi dari itu.

"Silakan produsen yang ingin menyalurkan minyak goreng curah kemasan atau Minyakita bisa segera mendaftar untuk hak produksinya karena brand Minyakita sudah menjadi hak intelektual pemerintah," kata Oke.

Kemendag optimistis harga minyak goreng curah akan terus turun. Saat ini, terdapat tiga perusahaan yang menjadi distributor minyak goreng curah seharga Rp 14 ribu per liter untuk konsumen, yakni ID Food, PT Indomarco Adi Prima, serta yang terbaru Perum Bulog. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat