Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie saat berkunjung ke Gedung Sate, tahun 2012. | Republika/Edi Yusuf

Opini

28 Jun 2022, 06:08 WIB

Habibie dan Ekonomi RI

Presiden BJ Habibie menorehkan tinta emas perubahan struktural pemerintah saat situasi sulit.

EKO FAJAR CAHYONODosen dan Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya

 

Pada 25 Juni 1936, Bacharudin Jusuf (BJ) Habibie dilahirkan di Pare-pare Sulawesi Selatan. Kelak, anak dengan kecerdasan di atas rata rata dan visi besar ini, menjadi ahli teknik dirgantara, profesor, menteri, wakil presiden, dan presiden ketiga.

Sepak terjang sang insinyur di bidang sains dan teknologi banyak diulas tetapi jasanya dalam dunia ekonomi tak dapat dinafikan. Pelantikan BJ Habibie menjadi tonggak sejarah baru karena menandai akhir Orde Baru ke era reformasi yang terbuka dan demokratis.

Kepemimpinan Habibie singkat, yaitu satu tahun lima bulan. Era ini sangat tidak stabil karena krisis multidemensi.

Berlatar pendidikan teknokrat kental, Habibie menerapkan teknik penerbangan dan auronetika dalam penyelesaian krisis moneter. Beliau berhasil memangkas nilai rupiah terhadap dolar AS yang berkisar Rp 10 ribu-Rp 17 ribu per dolar AS menjadi Rp 6.500-Rp 7.000.

 
Berlatar pendidikan teknokrat kental, Habibie menerapkan teknik penerbangan dan auronetika dalam penyelesaian krisis moneter.
 
 

Nilai fantastis ini kembali melemah setelah sang presiden tak lagi menjabat dan belum dapat dicapai kembali hingga ini.

Habibie memandang, rupiah tak ubahnya pesawat terbang dalam kondisi stall (akan jatuh) dengan moncong pesawat terangkat akibat gravitasi bumi. Untuk stabil, perlu daya angkat dari pengaturan kecepatan disandingkan dengan gravitasi bumi.

Maka paling mendesak, bagaimana agar pesawat mencapai keseimbangan. Ilmu mengenai hal ini disebut aerodinamika dan Habibie menerapkan strategi ala aerodimamika agar rupiah stabil dan pengaturan  kecepatan jumlah uang beredar yang tepat.

Pada era Habibie, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter memperoleh independensi mengambil keputusan.

UU No 23 Tahun 1999 tentang BI menjelaskan, BI ditetapkan sebagai bank sentral yang independen dan memberlakukan tujuan tunggal BI yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta mengeliminasi tujuan sebagai agen pembangunan.

Sejak periode ini, BI menerapkan rezim kebijakan moneter dengan inflation targeting framework (ITF). Dalam kerangka ITF, kredibilitas BI dinilai dari kemampuannya mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah.​

Pemerintahan Habibie meninggalkan jejak dalam penyelamatan industri perbankan melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Badan ini merestrukturisasi dan merekapitulasi aset perbankan.

 
Pemerintahan Habibie meninggalkan jejak dalam penyelamatan industri perbankan melalui BPPN.
 
 

Isu aset menjadi krusial karena banyak warga menarik uang besar-besaran akibat kepanikan penimbunan bahan makanan pokok dan inflasi sangat tinggi. Bila masalah aset bank tidak diatasi segera sistem pembayaran nasional lumpuh dan krisis sosial meledak.

Penyelamatan perbankan juga melalui likuidasi dan restrukturisasi bank bermasalah. Hasil kebijakan ini, lahir Bank Mandiri pada 2 Oktober 1998 dari penyatuan Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia.

Dengan kebijakan tersebut, kepercayaan masyarakat pada perbankan pulih. Krisis memaksa pemerintah meminta bantuan IMF yang menuntut reformasi ekonomi dan Habibie berusaha mengimplementasikannya.

Termasuk, penutupuan industri dirgantara yang dianggap pemborosan fiskal. Untuk mengantisipasi risiko akibat bertambahnya utang, Habibie membentuk lembaga pemantau dan penyelesai masalah utang luar negeri.

Pemulihan ekonomi, tak bisa lepas dari sektor rill seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Terkait hal ini, disahkan UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat serta UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

 
Visi besar yang berusaha diwujudkan sampai akhir hayat Habibie adalah menciptakan industri pesawat terbang.
 
 

Visi besar yang berusaha diwujudkan sampai akhir hayat Habibie adalah menciptakan industri pesawat terbang sebagai industri strategis nasional. Ini merujuk, Indonesia negara maritim dengan ribuan pulau maka transportasi udara yang efisien adalah kunci konektivitas.

Pesawat R-80 digadang menjadi penerus Gatotkaca N-250 yang diluncurkan pada 1995. Bila N-250 disponsori pemerintah, pada 2017 Habibie mengajak masyarakat ikut dalam produksi R-80.

Dalam ekonomi Islam, Habibie berperan mendirikan ICMI. Melalui lembaga ini, diusulkan kepada pemerintah pendirian Bank Muamalat Indonesia untuk melayani nasabah Muslim, juga mendirikan puluhan BMT untuk melayani UMKM Muslim.

Banyak kebijakan ekonomi Habibie dikembangkan. Misalnya, prinsip kehatian-hatian pengelolaan sistem keuangan, kini tecermin dalam fungsi BI yang menjaga makroprudensial dan OJK sebagai pengatur mikroprudensial perbankan. Perbankan syariah pun berkembang.

Meski pemerintahan Presiden Joko Widodo juga menekankan pembangunan infrastuktur dan maritim tetapi isu industri pesawat terbang belum menjadi topik sentral.

Presiden BJ Habibie menorehkan tinta emas dalam perubahan struktural pemerintah saat situasi sulit sehingga sepatutnya generasi penerus mencontoh pengabdian beliau pada nusa dan bangsa.


Penanganan PMK Dianggarkan Rp 4,6 Triliun

Anggaran PMK dimasukkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional.

SELENGKAPNYA

Pemprov DKI Cabut Izin Seluruh Outlet Holywings

Pemprov DKI mencabut izin usaha seluruh outlet Holywings yang ada di Jakarta.

SELENGKAPNYA

Indonesia Tayib

Mereka tak segan menyapa dengan memanggil “Haji Indonesia? Tayib.

SELENGKAPNYA
×