JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Terlebih, kata dia, tahun ini pemerintah pusat menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen di 25 provinsi dan 212 kabupaten/kota.

“Jika tahun ini kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota bisa diselesaikan, maka di tahun-tahun selanjutnya akan lebih bisa cepat dilakukan, dan target nol kemiskinan ekstrem pada 2024 dapat dicapai. Peran pemerintah daerah sangat vital dalam hal ini,” kata Moeldoko, Jumat (17/6).

Pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan amanah Undang-Undang Nomor 13/2011 tentang penanganan fakir miskin. Amanah UU tersebut diimplementasikan ke dalam sejumlah aturan turunan. Di antaranya Perpres No 96/2015 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Inpres No 4/2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Sejak 2021, pemerintah sudah menggencarkan program penanganan kemiskinan ekstrem secara bertahap, yakni di 35 kabupaten/kota di 7 provinsi. Tahun ini, dilakukan perluasan wilayah penanggulangan kemiskinan ekstrem, dengan melibatkan 25 provinsi dan 212 kabupaten/kota.

Moeldoko menegaskan, di tingkat daerah, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) memiliki peran yang sangat strategis untuk melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan pelaksanaan, dan pemantauan.

Selain itu, kata dia, TKPK juga memiliki data akurat daerah mana saja yang memiliki kantong kemiskinan. Sehingga pemerintah dapat memetakan program yang bisa dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan.

“Berdasarkan pemetaan tersebut, berbagai program baik dari pusat maupun daerah dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem,” ujar dia.

Surat miskin

Sementara, Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, melalui surat layanan rujukan terpadu (SLRT) sejak Januari hingga Mei 2022 menerima 1.712 surat rekomendasi miskin dari warga untuk pengajuan mendapatkan sejumlah bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan Yos Rosyidi mengatakan bahwa usulan pengajuan bansos tersebut dapat dilakukan secara daring maupun luring.

"Untuk usulan pengajuan surat rekomendasi miskin yang dilakukan secara daring, masyarakat bisa mendaftar melalui aplikasi milik Kementerian Sosial (Kemensos) yakni di cekbansos.kemensos.go.id maupun aplikasi yang dikembangkan oleh Dinsos setempat melalui Sistem Informasi Usulan Bantuan Sosial (Siulan Bansos)," kata Yos, Jumat.

Demikian pula, usulan pengajuan surat rekomendasi miskin yang dilakukan secara luring, kata dia, warga cukup datang ke kelurahan setempat. Nantinya akan dilayani melalui Pusat Kesehatan Sosial (Puskesos) dengan membawa berkas fotokopi kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat pengantar RT.

Ia mengatakan pengajuan surat rekomendasi untuk mendapat bansos yang dilakukan secara daring maupun luring bisa dilayani langsung lewat kelurahan. Kemudian akan ada petugas fasilitator kelurahan yang siap membantu jika mengalami kendala.

"Akan tetapi, apabila masyarakat hendak datang langsung ke Dinsos-P2KB Kota Pekalongan maka akan dilayani di sekretariat surat layanan rujukan terpadu," kata dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat