DEPOK — Semua pos pelayanan terpadu (posyandu) dimanfaatkan sebagai salah satu faktor dalam penanganan stunting di Kota Depok. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Supian Suri menjelaskan, posyandu memiliki kader yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Mereka ditugaskan untuk memantau kesehatan di masyarakat agar tidak ada anak tumbuh kerdil.

"Melalui posyandu, kader rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemantauan terhadap kesehatan balita," ujar Supian di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (25/5).

Dia menuturkan, dalam tugasnya, kader posyandu berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di semua kelurahan di Kota Depok. Tugas puskesmas adalah memberikan vitamin dan makanan tambahan kepada balita yang menderita stunting.

Menurut Supian, unsur pentahelix yang meliputi akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media terus mendukung penanganan stunting di Kota Depok. Salah satunya dengan melakukan intervensi spesifik melalui kampanye simpatik untuk membiasakan orang tua menerapkan pola hidup sehat, khususnya bagi yang akan melahirkan.

Dengan demikian, tidak ada lagi balita stunting ke depannya. "Pentahelix juga melakukan intervensi agar masyarakat dapat mengubah perilaku untuk dapat hidup sehat," kata Supian.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok pada 2021 mencatat, angka prevalensi gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar menunjukkan tren penurunan. Pada Agustus 2021, angka prevalensi stunting sebesar 3,5 persen, yaitu sebanyak 3.675 dari 105.127 balita di Kota Depok. Pada Februari 2021, angkanya masih 4,7 persen atau 4.923 dari 102.815 balita mengalami tumbuh kerdil.

Kepala Dinkes Kota Depok Mary Liziawati mengatakan, pihaknya menggelar kegiatan kampanye simpatik untuk mencegah stunting guna mengajak seluruh elemen masyarakat terlibat dalam mengatasi masalah tersebut. Dia menganggap, kampanye melawan stunting perlu melibatkan berbagai tokoh sebagai role model agar orang tua peduli dengan kesehatan anaknya.

Bidan desa memberikan vitamin kepada balita di Desa Pamayahan, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (14/5/2022). Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengerahkan 1,4 juta kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam rangka menurunkan angka Prevalensi Stunting guna mengejar target Jabar Zero Stunting pada 2023. - (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/rwa.)

SHARE    

Mary menganggap, masalah itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan membagikan makanan bergizi kepada orang tua untuk dikonsumsi balita. "Kami lakukan pendekatan dari sisi budaya dengan mengundang tokoh-tokoh untuk memberikan sharing bagaimana upaya pencegahan stunting dari sisi budaya, pola asuh, dan pendekatan lainnya," ujar Mary.

Dia menjelaskan, petugas telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tentunya, kata Mary, dengan perubahan perilaku masyarakat melalui peningkatan pengetahuan kesadaran dan kemampuan untuk hidup sehat, langkah penurunan angka stunting di Kota Depok bisa dilakukan.

"Kami terus bekerja sama dengan unsur pentahelix melalui kampanye simpatik dalam membiasakan pola hidup sehat untuk pencegahan stunting," ujar Mary.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat