Tambang emas. (ilustrasi) | Muhammad Arif Pribadi/ANTARA FOTO

Nasional

PPATK Dalami Rekening Gendut Briptu Hasbudi

PPATK mendapati aliran dana dari Briptu Hasbudi justru mengalir ke berbagai pihak.

JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus mendalami rekening gendut yang dimiliki oleh anggota Polda Kalimantan Utara (Kaltara)  Briptu Hasbudi. Nama Hasbudi mencuat di publik setelah terjerat kasus tambang emas ilegal di Kaltara.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, pihaknya mendapati aliran dana dari Briptu Hasbudi justru mengalir ke berbagai pihak. Namun, ia enggan memberi penjelasan detail terkait hasil pelacakan sementara tersebut.

"Dari penelusuran kami memang ada (aliran dana ke) pihak-pihak terkait. Tapi kami masih proses ya. Ini masih didalami," kata Ivan saat dikonfirmasi Republika, Ahad (22/5).

Ivan menerangkan, penelusuran aliran dana Briptu Hasbudi tengah dalam proses pengerjaan oleh tim PPATK. Sehingga, ia belum bisa memberi bocoran pihak mana saja yang kecipratan uang dari bisnis Briptu Hasbudi.

"Kami masih pendalaman. Kami tidak bisa menyebutkan profilnya siapa," ujar Ivan.

 
PPATK mendapati aliran dana dari Briptu Hasbudi justru mengalir ke berbagai pihak.
 
 

Ivan juga memastikan pelacakan aliran dana Briptu Hasbudi memang sudah lama dilakukan PPATK. Hanya saja, PPATK belum menemukan titik terang aliran dana ini merembes ke mana saja.

"Kami sudah proses sejak lama sebenarnya ya," ucap Ivan.

Diketahui, Briptu Hasbudi adalah anggota Polda Kaltara yang diduga memiliki bisnis tambang emas ilegal dan impor pakaian bekas. Rekening gendut Briptu Hasbudi diduga mengalirkan uang ke pihak-pihak tertentu.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjamin proses hukum terhadap Briptu Hasbudi masih sesuai koridor yang berlaku. Anggota Kompolnas Albertus Wahyurudhanto sudah melakukan kunjungan kerja ke Kaltara guna memantau kasus Briptu Hasbudi. Selama beberapa hari di sana, Wahyu menerima penjelasan dari Polda Kaltara.

"Kalau temuan Polda (Kaltara) sudah bekerja on the track. Tugas kami di Kompolnas memastikan polisi bekerja sesuai tugas yang ada," kata Wahyu kepada Republika, Ahad (22/5).

Wahyu tetap meminta Polda Kaltara cermat dan jeli dalam mendalami kasus Briptu Hasbudi. Setidaknya ada dua kasus yang mesti dihadapi sang polisi dengan rekening gendut tersebut.

"(Proses hukum) sudah oke tapi beberapa poin perlu didalami karena ini ada dua kasus besar, tambang ilegal dan dugaan penyelundupan pakaian bekas (ballpres)," ujar Wahyu.

Dalam kasus tambang ilegal, Polda Kaltara sudah menetapkan lima orang tersangka dimana keempatnya termasuk Briptu Hasbudi sudah ditahan. Sedangkan satu tersangka berinisial M kini masuk dalam daftar pencarian orang.

"Untuk kasus ballpres sekarang sudah naik ke penyidikan, masih menunggu tim ke Jakarta karena akan temui ahli hukum pidana dan ahli perdagangan. Nanti setelah ada ahli baru gelar perkara untuk penetapan tersangka," ucap Wahyu.

Para tersangka kasus ballpres rencananya bakal dijerat dengan pasal berlapis. Adapun peran Briptu Hasbudi dalam kasus itu masih terus didalami Polda Kaltara.

"Selain pasal di KUHP juga penetapan dari UU perdagangan, perlindungan konsumen dan TPPU. Itu arahnya kesana. Masih didalami keterlibatan Hasbudi itu untuk kasus ballpres karena sampai 17 kontainer artinya temuan itu tak dilakukan seorang diri. Pasti ada jaringan," sebut Wahyu. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Lahirnya Kekhalifahan Baru di Kordoba

Abdurrahman III memaklumkan dirinya sebagai khalifah Umayyah di Kordoba.

SELENGKAPNYA

Sejarah Awal Kekhalifahan Kordoba

Munculnya Daulah Abbasiyah bukanlah akhir bagi Bani Umayyah. Di Eropa, mereka menjadi khalifah baru.

SELENGKAPNYA

Tabrani, Komunitas Cina, dan Menteri Tahu-Tempe

Tabrani yang dari Madura dianggap lebih layak menjadi menteri karena ia telah banyak berbuat untuk warga Cina peranakan.

SELENGKAPNYA