Karyawati Bank Syariah Indonesia (BSI) menghitung uang rupiah di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Daud Beureueh, Banda Aceh, Aceh, Jumat (21/1/2022). | ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas

Opini

23 May 2022, 03:45 WIB

Jalan Berliku Konversi Bank Syariah

Jumlah bank umum syariah meningkat, pangsa pasar perbankan syariah diharapkan semakin tumbuh.

BAMBANG RIANTO RUSTAM, Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti

Salah satu prestasi terbesar era reformasi yang berkontribusi bagi industri perbankan syariah nasional adalah lahirnya UU Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 yang diundangkan 16 Juli 2008 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

UU ini lahir dengan dua pertimbangan utama yaitu kebutuhan masyarakat atas jasa perbankan syariah yang meningkat dan perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan perbankan konvensional.

Lahirnya UU ini menjadi pedoman bagi 15 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah (UUS). Dari 20 UUS ini, tujuh UUS  milik bank swasta nasional yang memiliki aset sangat besar yaitu UUS Bank Danamon, Permata, Maybank, CIMB Niaga, NISP, BTN, dan Sinar Mas.

Ada pula 13 UUS BPD yaitu Bank DKI, DIY, Jateng, Jatim, Sumut, Jambi, Sumsel, Kalsel, Kalbar, Kalsel, Sulselbar, Bank Riau Kepri, dan Bank Nagari. Mereka berkontribusi 14 persen terhadap industri. Khusus dua yang terakhir tengah menjalani proses konversi.

 
Menurut statistik OJK terkini, perbankan syariah terus menunjukkan tren pertumbuhan positif.
 
 

Menurut statistik OJK terkini, perbankan syariah terus menunjukkan tren pertumbuhan positif. Bila dibandingkan kondisi akhir Desember 2020 di masa pandemi, alhamdulillah aset industri perbankan syariah tumbuh 14 persen di akhir Desember 2021 dengan angka Rp 694 triliun.

Angka pertumbuhan ini sedikit meningkat bila dibandingkan secara year on year periode Desember 2019 ke periode Desember 2020 di mana masih tumbuh 13 persen di awal korona melanda dunia.

Pertumbuhan aset di atas didorong pertumbuhan dana pihak ketiga Rp 537 triliun dan masih bisa tumbuh 12 persen setahun terakhir. Ini menyamai pertumbuhan tahun sebelumnya yang bisa melaju 12 persen.

Perbankan syariah merupakan sektor ekonomi pro sektor riil, ini memengaruhi pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang hanya enam persen saat pandemi dan menunjukkan angka Rp 419 triliun. 

Amanah UU

Amanah UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan, tahun 2023 seluruh UUS wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi bank umum syariah baik melalui spin off maupun konversi.

 
Perbankan syariah merupakan sektor ekonomi pro sektor riil, ini memengaruhi pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang hanya enam persen saat pandemi dan menunjukkan angka Rp 419 triliun. 
 
 

Pilihan spin off dipilih beberapa BUS terdahulu yaitu BJB Syariah dan BNI Syariah, pilihan konversi dilaksanakan Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah.

Bagaimana dengan progres konversi 2022? Pada 2022 masih berlangsung proses konversi UUS Bank Riau Kepri, Bank Nagari, dan Bank Bengkulu. Catatan sejarah membuktikan, konversi memakan banyak energi untuk proses perizinan selama lebih kurang tiga tahun.

UUS lain bagaimana? Pengamatan penulis,  untuk tujuh UUS bank swasta nasional prosesnya akan berlangsung lebih mudah dan kelihatannya memilih jalur spin off tetapi masih menunggu perkembangan regulasi dan UU di OJK.

Berbeda dengan 11 UUS BPD lainnya, sepertinya akan mencermati proses konversi UUS Bank Riau Kepri, Bank Nagari, dan Bank Bengkulu tahun 2022. Jika konversi sukses, UUS bank daerah lainnya bukan tidak mungkin mengikuti jejak konversi ini.

Proses konversi 11 UUS BPD ini sangat dinanti. Sebab, hasil konversi langsung menambah pangsa pasar perbankan syariah lebih dari 6,5 persen. Sumber peningkatan di antaranya Rp 70 triliun dari konversi Bank Riau Kepri dan Bank Nagari serta Bank Bengkulu.

 
Dari pengamatan penulis, beberapa faktor menentukan kecepatan proses konversi di UUS BPD.
 
 

Dari pengamatan penulis, beberapa faktor menentukan kecepatan proses konversi di UUS BPD. Pertama, kesiapan internal bank setengah hati. Cepat lambatnya konversi dipengaruhi seberapa istiqamah manajemen bank.

Kedua, dukungan pemda melalui gubernur. Belajar dari Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah, Bank Riau Kepri, Bank Nagari, dan Bank Bengkulu menunjukkan, dukungan gubernur sebagai pemegang saham merepresentasikan dukungan pemda sangat menentukan konversi.

Ketiga, dukungan politik dari legislator dan Kementerian Dalam Negeri. Penerbitan perda syariah pada beberapa pengalaman konversi sangat memakan energi lahir batin bagi UUS BPD. Dukungan DPRD provinsi dari semua fraksi menentukan cepat lambatnya proses konversi.

 
Sebagai regulator, OJK berwenang mempercepat dan memperlambat proses perizinan konversi menjadi bank syariah.
 
 

Sejarah mencatat, proses konversi UUS Bank Nagari telah sampai pada tahun ketiga ini menunjukkan penting dan berlikunya dukungan politik untuk mengantarkan lahirnya perda syariah sebagai syarat  konversi UUS BPD.

Keempat, dukungan OJK. Sebagai regulator, OJK berwenang mempercepat dan memperlambat proses perizinan konversi menjadi bank syariah.

Penulis menyarankan, OJK megubah fokus strategi konversi dari memperketat perizinan ke upaya meningkatkan keberhasilan bank konversi agar UUS yang masih ragu segera bergabung menjadi bank umum syariah (BUS).

Mengapa demikian? Bila jumlah bank umum syariah meningkat, kita dapat berharap pangsa pasar perbankan syariah semakin tumbuh.


Balas Keburukan dengan Kesabaran

Dengan kesabaran, jiwa dan pikiran menjadi lebih tenang sehingga siap menemukan solusi.

SELENGKAPNYA

Tumakninah dalam Shalat

Tumakninah dalam Alquran sebagai suatu kondisi yang menenteramkan kejiwaan seseorang.

SELENGKAPNYA

Tabrani, Komunitas Cina, dan Menteri Tahu-Tempe

Tabrani yang dari Madura dianggap lebih layak menjadi menteri karena ia telah banyak berbuat untuk warga Cina peranakan.

SELENGKAPNYA
×