JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari berharap konsinyering bersama DPR dan pemerintah dapat memunculkan titik temu terkait durasi masa kampanye. Komisi II DPR menggelar konsinyering atau rapat intensif bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Jakarta mulai Jumat (13/5) hingga Ahad (15/5) besok. 

"KPU berharap dalam konsinyering terjadi titik temu antara DPR, Pemerintah dan KPU, dalam topik durasi masa kampanye, dan proses pengadaan dan distribusi logistik sampai dengan TPS," kata Hasyim kepada Republika. 

Soal masa kampanye, KPU mengusulkan durasinya 120 hari. Namun, pemerintah ingin durasi kampanye selama 90 hari, sedangkan Komisi II mengusulkan selama 60-75 hari. 

Selain masa kampanye, KPU juga berharap ada kesepakatan terkait anggaran. Sebab, KPU berharap rancangan Peraturan KPU (PKPU) mengenai tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2024 bisa ditetapkan dalam bulan ini. 

KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76 triliun, tetapi belum disetujui oleh pemerintah dan DPR. "(Penetapan PKPU penting ditetapkan bulan ini) karena tahapan Pemilu 2024 akan dimulai 14 Juni 2022, tepat 20 bulan sebelum Hari-H pemungutan suara," imbuhnya.

Kesepakatan dalam konsinyering ini akan dibawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan PKPU. "KPU berharap RDP digelar pada bulan Mei 2022 sehingga PKPU Tahapan Pemilu 2024 dapat ditetapkan dan diundangkan pada Mei 2022," kata Hasyim. 

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan, konsinyering akan membahas lebih detail terkait aspek anggaran. Politikus PAN itu mengatakan Komisi II dan pemerintah terus meminta KPU dan Bawaslu untuk mengefisienkan anggaran, yang telah turun dari Rp 86 triliun menjadi Rp 76 triliun. “Anggaran dinilai masih jumbo,” kata dia.

Ia mengatakan, Komisi II mengusulkan masa kampanye yang lebih singkat, yaitu sekitar 60-75 hari, untuk memberikan efektivitas dan efisiensi terhadap tahapan, pengadaan dan penyebaran logistik. Selain itu, ia menilai, penyingkatan masa kampanye tentu akan berimplikasi pada penghematan anggaran. 

Peserta penyadang disabilitas mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Hal ketiga yang bakal dibahas, yakni penggunaan sistem digital (e-recap) yang sudah diuji coba pada pilkada serentak. "Kalau nanti kita sepakati menjadi permanen, tentu ini akan berkonsekuensi dengan pengadaan internet dan lain sebagainya," kata dia.

Terakhir, ia mengatakan, standar prosedur dan lamanya penyelesaian sengketa pemilu. Menurutnya hal tersebut perlu dikaji supaya penyelesaian sengketa Pemilu 2024 tidak beririsan dengan tahapan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

"Kami berharap persiapan pemilu 2024 ini hendaknya lebih paripurna, karena dari awal kita ingin mendesain dan membuat konsep Pemilu 2024 harus lebik baik dari pemilu sebelumnya," ucap anggota Baleg DPR tersebut.  

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat