Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2022). | ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Nasional

26 Apr 2022, 03:45 WIB

Kemendagri: Ada Daerah dengan PAD 20 Persen

Selama kurun 26 tahun ini, masih ada daerah dengan PAD di bawah 20 persen.

JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan, selama kurun waktu 26 tahun ini, masih ada daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) di bawah 20 persen. Padahal, filosofi dari tujuan otonomi daerah belum sepenuhnya tercapai seperti yang diharapkan. 

"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya. Peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat," ujar Suhajar saat membacakan sambutan tertulis Mendagri Tito Karnavian pada Peringatan ke-26 Hari Otonomi Daerah Tahun 2022, Senin (25/4).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, daerah dengan PAD di bawah 20 persen itu juga menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Dia menuturkan, hal ini tentunya menjadi perhatian mendagri. 

Sebab, kewenangan telah diberikan kepada daerah, tetapi keuangannya masih bergantung pada pemerintah pusat. Mendagri meminta daerah yang PAD-nya masih rendah melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah. 

Dengan demikian, akan terjadi peningkatan PAD, yang harapannya dapat melampaui besaran TKDD yang diterima daerah tersebut. Namun, ia menekankan agar langkah dan terobosan itu mesti tetap memperhatikan hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat. 

"Di sinilah ujian sekaligus pembuktian kemampuan leadership dan entrepreneurship (kewirausahaan) untuk menangkap peluang yang ada oleh seluruh kepala daerah di Indonesia," kata Suhajar. 

Kemendagri juga meminta kepala daerah untuk intensif memonitor stabilitas harga pangan dan energi di daerahnya masing-masing. "Saya berharap agar kepala daerah dapat terus secara intensif untuk berkomunikasi dan mengendalikan penuh Satgas Pangan tersebut," ujar Suhajar.

Upaya ini sebagai respons atas perang Rusia-Ukraina yang telah berdampak ke berbagai sektor, termasuk gangguan stabilitas ekonomi di dunia. "Bahkan, di beberapa negara sudah terjadi inflasi serta kenaikan harga pangan dan energi," kata dia.

Suhajar menuturkan, apabila Indonesia turut terdampak, otomatis akan berpengaruh ke seluruh daerah. Karena itu, dirinya menekankan, kepala daerah harus intensif memonitor stabilitas harga pangan dan energi di daerahnya dengan menerapkan langkah yang cerdas untuk menjaga stabilitas harga tersebut. 

Terpisah, Tito menekankan, agar daerah memasukkan pembelian barang jasa dalam negeri sebesar 40 persen masuk dalam APBD. "Usulan APBD harus ada lampiran yang 40 persen pembelian barang dalam negeri harus masuk dalam lampiran," kata dia. 

Sumber : antara


Perludem Rekomendasikan Sekda Jadi Penjabat Kepala Daerah

Sebanyak 18 wali kota, 76 bupati, dan 7 gubernur akan mengakhiri masa jabatannya tahun ini.

SELENGKAPNYA

Brida Perkuat Kebijakan Daerah

Riset dan inovasi diyakini mencegah Indonesia terjebak dalam fenomena middle income trap.

SELENGKAPNYA

Pengembangan Ekonomi Syariah Daerah

Peran kepala daerah sangat krusial untuk kemajuan ekonomi syariah di seluruh wilayah Indonesia.

SELENGKAPNYA
×