JAKARTA—Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko menegaskan, kehadiran Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) untuk memastikan penguatan pembuatan kebijakan daerah berbasis sains di semua level pemerintahan.

Hal ini menjadi amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). "Amanat di sini utuk memastikan penguatan yang kita sebut sebagai evidence atau science based policy di semua level pemerintah serta penguatan ekosistem riset dan inovasi di seluruh wilayah tanah air Indonesia," ujar Laksana Tri Handoko, dalam Kickoff Pembentukan BRIDA, Rabu (20/4).

Ia menuturkan, riset dan inovasi diyakini dapat menjadi kunci mencegah Indonesia terjebak dalam fenomena middle income trap. Lewat riset dan inovasi pula, kata dia, Indonesia nantinya akan benar-benar dapat mencapai Indoenesia maju tahun 2045 seperti yang semua harapkan.

"Middle income trap terjadi akibat ketidakmampuan bangsa ini untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan dari berbagai sumber daya alam maupun manusia yang sudah kita miliki," kata dia.

Handoko mengatakan, BRIDA di berbagai daerah nantinya diharapkan dapat berperan sebagai pengungkit untuk memperkuat riset bagi semua pihak, tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Berdasarkan catatannya, sudah sekitar 30 kepala daerah maupun perangkat daerah yang melakukan konsultasi terkait pembentukan BRIDA.

"Bentuk kelembgaan BRIDA disesuaikan dengan potensi dan kemampuan daerah. Jadi tak harus sebagai OPD mandiri, BRIDA dapat diintegrasikan menjadi salah satu unit dengan perangkat daerah," kata dia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta pemda membuat kebijakan yang berbasis sains atau riset. Ia mengingatkan kepala daerah tak berjudi dalam membuat kebijakan di daerahnya masing-masing.

"Untuk itu rekan-rekan di daerah tolong kita jangan jadi gambler, untung-untungan. Tapi betul-betul membuat kebijakan berdasarkan hasil research science," ujar Tito.

Menurut Tito, riset atau penelitian dapat dilakukan dari atas ke bawah atau top down. Melalui skema itu, kepala daerah dapat menentukan apa saja yang diriset sesuai dengan prioritas yang diinginkan oleh mereka. Dia ingin para kepala daerah manfaatkan bentuk BRIDA sebagai tempat untuk melakukan pusat pemikiran.

"Kalau misalnya, mohon maaf, rekan-rekan kepala daerahnya passion-nya kurang happy mengenai riset dan sains, kemudian juga passion-nya kurang ke metodologi penelitian dan lain-lain, maka bisa dilakukan secara bottom up atas inisiatif dari BRIDA," tegas Tito.

Sementara, Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri menyarankan Mendagri segera membentuk BRIDA di daerahnya. “Monggo kepala pemerintahannya mau menjalankan apa tidak. tapi karena ini riset, itu ndak ada namanya politik. Ini adalah sebuah netralitas dan objektivitas,” ujar Megawati. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat