JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengajak Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah (KLPD) segera menindaklanjuti rekomendasi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021.

Dalam rekomendasi tersebut, KPK menyampaikan saran perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meminimalisasi celah rawan korupsi. "Salah satu kewenangan KPK adalah melakukan monitoring kinerja KLPD, di antaranya kajian melalui survei SPI. Dari survei ini kita berikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan. Tentunya tiap K/L berbeda-beda rekomendasinya," kata Direktur Monitoring KPK, Agung Yudha Wibowo dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/4/2022).

Rekomendasi yang diberikan KPK untuk ditindaklanjuti dalam bentuk penyusunan rencana aksi selama satu tahun. Dia berharap, rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh para partisipan sehingga dapat meminimalisir area-area kerawanan korupsi di setiap instansi.

Menurut dia, KPK akan melanjutkan SPI pada 2022 ini dengan harapan pengukurannya bisa lebih baik dan berkualitas sehingga hasilnya lebih objektif dan akurat. Sebab, hasil SPI akan menjadi bahan pertimbangan atau dasar untuk mengambil kebijakan pencegahan korupsi.

Kementerian PUPR merupakan salah satu partisipan SPI yang memiliki skor di atas indeks rata-rata nasional, yaitu 82,46. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PUPR, Asep Arofah Permana mengatakan, hasil tersebut di luar ekspektasi mereka.

"Sebelumnya, ketika mendapatkan nilai 73 kok masih rendah, sehingga komitmen Pak Menteri PUPR untuk meningkatkan skor SPI ini masuk ke dalam Renstra kami," katanya, kemarin.

Menurut Asep nilai tertinggi didapatkan dari pihak eksternal yang menjadi partisipan survei tersebut, yakni dengan raihan skor 87. Hal ini, kata dia, mengindikasikan pihak eksternal seperti vendor, mitra, penerima layanan merasa puas bekerja sama dengan Kementerian PUPR.

Asep menambahkan upaya untuk meningkatkan skor indeks SPI salah satunya mengubah cara pengadaan barang dan jasa dengan by system. Bahkan, pihaknya diklaim sempat mengubah struktur organisasi agar tidak ada celah area rawan korupsi.

SPI merupakan pengukuran yang dikembangkan Direktorat Montoring KPK untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran, dan mengukur efektifitas pencegahan korupsi yang dilakukan KLPD.

Pada tahun lalu, KPK melakukan SPI secara masif dengan total 255.010 responden. Hasilnya, skor tersebut melebihi target RPJMN 2021, yakni sebesar 72,43 dari 70. Tahun ini KPK akan kembali melakukan survei tersebut.

KPK akan memperluas pengisian survei secara tatap muka. KPK menargetkan 200 daerah untuk pengisian survei secara tatap muka, dari tahun sebelumnya sejumlah 40 daerah.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat