JAKARTA – Polda Metro Jaya menyatakan telah menerima surat pemberitahuan demonstrasi mahasiswa pada Senin, 11 April 2022 dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, pihaknya siap mengamankan aksi demontrasi yang rencananya dihelat di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat.

"Polda Metro Jaya siap mengamankan kegiatan dan kami mengimbau pertama kepada masyarakat umum untuk tetap melakukan altivitas seperti biasa," ujar Zulpan saat dihubungi, Ahad (10/4).

Zulpan mengimbau, bagi peserta demonstrasi agar dapat menyampaikan pendapatnya dengan tertib dan damai serta tidak anarkistis. Apalagi saat ini tengah berada di bulan Ramadhan, maka ia juga mengimbau semua yang melakukan kegiatan juga menghormati masyarakat lain yang melakukan ibadah.

"Agar tidak ternodai oleh kegiatan-kegiatan yang bertentang dengan nilai-nilai agama," terang Zulpan.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bogor Raya terlibat aksi saling dorong dengan personel kepolisian di depan Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/4/2022). Dalam aksinya mereka menyampaikan beberapa tuntutan seperti turunkan harga BBM dan minyak goreng, menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan kenaikan PPN, serta mengkaji ulang rencana perpindahan Ibu Kota Negara (IKN). - (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/wsj.)

SHARE    

Namun, Zulpan enggan menyampaikan jumlah personel yang bakal diterjunkan untuk mengamankan aksi demo BEM SI pada Senin ini. Ia hanya memastikan, jumlah personel yang dikerahkan sebanding dengan jumlah peserta unjuk rasa.

"Pokoknya PMJ siap mengamankan. Kami akan mengerahkan kekuatan sebanding dengan yang melakukan kegiatan," tutur Zulpan.

"Polda Metro Jaya akan memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap rencana aksi demo tanggal 11. Polda Metro Jaya akan menjaga keamanan Ibu Kota dengan baik. Silakan masyarakat umum untuk beraktivitas seperti biasa," tutur Zulpan, menambahkan.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons terkait rencana unjuk rasa mahasiswa yang akan digelar pada 11 April 2022. Mahfud mengingatkan aparat keamanan dan penegak hukum agar tidak membawa peluru tajam saat melakukan pengamanan aksi.

Hal ini Mahfud sampaikan usai menggelar Rapat Koordinasi Terbatas mengenai Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan di Dalam Negeri, yang berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Sabtu (9/4). Rapat dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Kepala BIN, Panglima TNI, Kepala Staf Presiden, dan Wakabaintelkam mewakili Kapolri beserta sejumlah pejabat Eselon I Kemenko Polhukam.

"Dalam menghadapi unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum agar melakukan pelayanan dan pengamanan dengan sebaik-baiknya, dan tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, dan jangan sampai terpancing oleh provokasi," kata Mahfud dalam siaran pers yang diterima di Jakarta.

Mahfud menyebut, unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi. Meski demikian, Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum.

Ia berharap agar penyampaian aspirasi dalam unjuk rasa itu dapat dilakukan dengan tertib. "Untuk itu, pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi hendaknya dilakukan dengan tertib, tidak anarkistis, dan tidak melanggar hukum. Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat," tegas dia.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Tasikmalaya berunjuk rasa di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (8/4/2022). Dalam aksinya mereka menuntut kepada Pemerintah untuk mengkaji ulang kenaikan harga BBM jenis pertamax dan menolak wacana kenaikan Pertalite, gas Elpijji 3 Kg dan menuntut diturunkannya harga minyak goreng serta menolak rencana penundaan Pemilu 2024 atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden. - (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/wsj.)

SHARE    

BEM SI menyatakan tetap menggelar aksi unjuk rasa pada 11 April. Ada enam tuntutan yang disuarakan, yang paling utama yaitu menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.

Selain penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, mahasiswa juga mendesak stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat. Kemudian tuntutan agar Pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal, mengatakan aksi pada hari ini tidak memerlukan surat izin, melainkan cukup surat pemberitahuan kepada kepolisian. Ia mengeklaim bahwa pihaknya juga sudah menyampaikan surat pemberitahuan terkait aksi ke kepolisian.

"(Surat pemberitahuan) itu sudah dikirimkan dan diterima di Polda Metro Jaya," ujarnya, Sabtu (9/4). 

Antisipasi ajakan ‘STM Bergerak’

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan surat imbauan untuk mencegah peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mengikuti ajakan demonstrasi bertajuk ‘STM Bergerak’. Hal itu ditujukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik SMK.

"Surat tersebut benar di keluarkan oleh Kemendikbudristek," ungkap Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto, kepada Republika, Ahad (10/4).

Berdasarkan surat yang diterima Republika, yakni surat bernomor 0730/D2/DM.03.03/2022, surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barar, DKI Jakarta, dan Banten. Mereka diminta memberi sejumlah informasi kepada para kepala cabang dinas pendidikan dan kepala SMK di wilayah masing-masing.

Pertama, untuk melakukan upaya pencegahan agar peserta didik SMK tidak ikut serta dalam demonstrasi, yakni ‘STM Bergerak’. Kedua, memastikan presensi kehadiran kepasa seluruh peserta didik SMK di masing-masing sekolah pada 11 April 2022.

Mahasiswa yang berunjuk rasa terlibat aksi dorong-mendorong dengan personel kepolisian di depan kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/4/2022). - (ANTARA FOTO/Arnas Padda/wsj.)

SHARE    

Ketiga, mengadakan pengarahan atau kegiatan positif lainnya yang dilaksanakan pada 11 April 2022 agar peserta didik SMK tidak terprovokasi ajakan demonstrasi itu. Keempat, melakukan koordinasi dengan orang tua peserta didik dan pihak keamanan setempat untuk memastikan peserta didik tidak mengikuti demonstrasi.

Terkait surat yang ditandatangani oleh Direktur SMK Kemendikbudristek, Wardani Sugiyanto, itu Anang menerangkan, melindungi dan menjaga anak-anak dari kekerasan adalah amanat konstitusi yang merupakan tanggung jawab semua pihak. Untuk itu imbauan tersebut Kemendikbudristek terbitkan.

"Mengimbau kepada Dinas Pendidikan, para pendidik serta orang tua peserta didik SMK di wilayah Jabodetabek agar dapat mencegah keterlibatan anak-anak dalam aksi unjuk rasa pada tanggal 11 April 2022," kata Anang.

Kepala Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja Gah, mengatakan, pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen tetap akan dilakukan Senin (11/4) meski demo 11 April tetap berlangsung. Namun demikian, dia menyebut ada imbauan khusus bagi pelajar dan orang tua.

Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Walisongo Semarang berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (8/4/2022). Dalam aksi tersebut mereka menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah diantaranya menolak kenaikan harga BBM dan PPN, menuntut diturunkannya harga minyak goreng serta menolak wacana masa jabatan presiden hingga tiga periode. - (ANTARA FOTO/Aji Styawan/wsj.)

SHARE    

“Besok (hari ini) belajar seperti halnya, cuma kita tambah imbauan, orang tua dipastikan agar mengantar dan menjemput,” kata Taga kepada awak media, Ahad (10/4).

Jika tidak memungkinkan, dia meminta agar para orang tua bisa melakukan koordinasi dengan wali kelas untuk memastikan kemana para anak pergi. Menurutnya, hal itu agar ada saling kontrol yang dilakukan di lingkungan sekolah.

 “Jangan sampai nanti orang tua nggak tahu, guru juga nggak tahu ke mana anaknya, makanya perlu komunikasi efektif antara orang tua dan guru,” tuturnya.

Dia mengimbau para pelajar di DKI Jakarta untuk tidak ikut melakukan wacana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pada Senin (11/4). Dia menyebut, meski demonstrasi merupakan hak berwarga negara, urgensitas bagi siswa perlu ditilik lebih jauh.

“Jadi kemarin kita rapat kepada semua guru dan menyampaikan agar para siswa bukan tidak boleh (demo besok), tapi ada hal yang lebih penting dari itu,” katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat