AMMAN — Aksi-aksi Zionis Israel dan pemukim Yahudi kian mengancam kelangsungan Masjid al-Aqsa sebagai tempat suci umat Islam. Kementerian Luar Negeri Indonesia menekankan, persatuan negara-negara Muslim mendesak dilakukan untuk mencegah pencaplokan Masjid al-Aqsa.

Dalam pertemuan di Yordania yang dimulai Rabu, Indonesia mengutuk kekerasan terstruktur zionis israel yang mensponsori warganya untuk mengambil paksa kompleks Masjidil al-Aqsa dan wilayah-wilayah sekitarnya di Palestina. Brutalisme yang melibatkan kelompok-kelompok ekstrem Yahudi dan militer zionis itu merupakan pelanggaran hukum internasional terang-terangan.

Indonesia menegaskan dukungannya terhadap Kerajaan Hasyimiyah Yordania atas perannya sebagai negara wali amanat penjaga keberadaan Masjidil al-Aqsa. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir saat mewakili Indonesia dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri Negara-Negara Arab dan Islam, di Amman, Yordania. 

“Indonesia mengecam dan menegaskan kekerasan warga israel dan pelanggaran hukum internasional oleh israel di wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem Timur, Kompleks Masjid al-Aqsa, dan Tepi Barat,” begitu kata Arrmanatha melalui siaran pers yang disampaikan kepada Republika, di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Pertemuan menteri-menteri luar negeri negara-negara Arab dan Islam itu diinisiasi oleh Yordania, menyusul situasi krisis di Yerusalem, dan Tepi Barat di Palestina. Baru-baru ini zionis, dan tokoh-tokoh pemerintahannya mengkampanyekan, bahkan mensponsori kelompok-kelompok ekstrem, dan warga Yahudi di israel untuk mengambil paksa lahan-lahan warga Palestina yang berada di Yerusalem Timur, dan Tepi Barat. Dengan dukungan personel militer bersenjata, kelompok-kelompok ekstrem Yahudi di israel itu, pun mengepung untuk mengambil alih penguasaan Masjid al-Aqsa.

Aksi sepihak zionis israel itu, memicu kekerasan yang berujung pada perlawanan untuk bertahan warga di Palestina. Situasi tersebut, pun memicu Yordania mengambil sikap untuk mempertahankan statusnya sebagai negara penjaga Masjid al-Aqsa. Kerajaan Yordania mengundang negara-negara Arab dan Islam, termasuk Indonesia untuk membahas, dan mengambil sikap bersama atas kegilaan berlanjut rezim zionis israel di Tanah Palestina tersebut.

Denah Kota Tua Yerusalem - (Republika)

Wamenlu Arrmanatha dalam penyampaian sikap resmi Indonesia atas situasi terkini di Palestina itu menegaskan rezim zionis israel dengan kekuatan militernya yang semakin terang-terangan melakukan pelanggaran hukum internasional. “Indonesia turut merasakan kekhawatiran mendalam yang kita semua rasakan di sini, bahwa semakin banyak gerakan pemukiman-pemukiman zionis yang melewati gerbang situs-situs suci di bawah pengawalan tentara yang seharusnya menjaga perdamaian,” begitu kata Arrmanatha. 

“Di seluruh Tepi Barat, pola yang sama terus berlanjut dengan kekebalan atas tindakan yang tegas. Semakin banyak tanah yang dirampas, semakin banyak pemukiman yang dibangun. Indonesia mengutuk tindakan-tindakan ini,” sambung Wamenlu. Indonesia menegaskan, tak menerima agresi gamblang yang dilakukan zionis israel di kompleks Masjid al-Aqsha, Yerusalem, pun di Tepi Barat tersebut. “Hal ini tidak dapat diterima, dan tidak boleh dinormalisasi,” ujar Arrmanatha.

Indonesia, Arrmanatha menegaskan, pada posisi terang mendukung penuh status Kerajaan Hasyimiyah Yordania sebagai negara penjaga Kompleks Masjid al-Aqsa. Dan kembali memastikan posisi yang tak berubah dalam mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara itu. “Indonesia kembali menegaskan dukungan terhadap Hashemite custodianship atas tempat-tempat suci di Jerussalem termasuk al-Haram al-Syarif, serta kemerdekaan negara Palestina,” tegas Arrmanatha.

Zionis manfaatkan perpecahan negara Islam 

Selain Indonesia, dalam pertemuan di Yordania itu juga turut hadir menteri-menteri dan wakil-wakil menteri luar negeri dari Aljazair, Arab Saudi, Irak, Mesir dan Turki, Tunisia, Somalia, serta Pakistan, juga Maroko, Malaysia, Palestina, dan Qatar. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Liga Arab, pun turut hadir dalam pertemuan darurat tersebut. Dan Indonesia dalam sikap resminya, juga kembali mengingatkan negara-negara Islam juga Arab melupakan pola-pola politik lama yang hingga kini membuat persatuan menjadi bubar.

Indonesia mengajak negara-negara Arab dan Islam melihat realitas geopolitik di kawasan saat ini. Kata Arrmanatha, lanskap politik di kawasan Timur Tengah saat ini berubah ke arah yang drastis karena terjadinya peningkatan aktivitas pemukiman ilegal yang dimotori zionis israel di Tepi Barat, dan agresi genosida yang dilakukan  zionis israel di Gaza, juga invasi zionis israel ke wilayah Suriah, Lebanon. Pun itu ditambah dengan eskalasi militer tinggi antara Amerika Serikat (AS) bersama zionis israel terhadap Republik Islam Iran.

Warga Palestina mengantri untuk menyeberang di pos pemeriksaan Israel di Qalandia antara Tepi Barat dan Yerusalem, 27 Februari 2026, untuk menghadiri salat Jumat kedua Ramadhan di Masjid Al Aqsa di Yerusalem. - ( EPA/ALAA BADARNEH)

SHARE    

Realitas politik di kawasan itu tampak menunjukkan terpecahnya rasa persatuan dan persaudaraan antara sesama negara-negara Arab dan Islam. Kata Arrmanatha, zionis israel memanfaatkan saling tak akur sesama negara-negara Arab dan Islam itu. “israel tidak takut pada kemarahan kita. Mereka justeru mengandalkan perpecahan di antara kita. Persatuan adalah satu kekuatan yang belum pernah sepenuhnya kita manfaatkan. Jadi mari kita gunakan kekuatan itu bersama-sama,” kata Arrmanatha.

Atas semua situasi tersebut, Arrmanatha menyampaikan lima usulan konkret dari Indonesia dalam pertemuan tersebut. Yaitu agar negara-negara Islam dan Arab bersatu dan membangun strategi bersama atas dasar persatuan untuk tidak membiarkan zionis israel terus-terusan melakukan pelanggaran hukum internasional di Palestina. Mengajak negara-negara Islam dan Arab untuk bersama dalam penegakan hukum internasional dan memastikan berjalannya putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang sudah diputuskan terhadap zionis israel.

Kemudian mengajak negara-negara Arab dan Islam untuk bersama-sama terus mengkampanyekan, dan memperluas pengaruhnya demi meraih dukungan dari negara-negara lain dalam pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Dukungan bersama memerdekakan Palestina saat ini, sudah bukan lagi menjadi ‘komoditas’ politik negara-negara Arab maupun Islam. Akan tetapi menurutnya, perjuangan bersama untuk kemerdekaan Palestina saat ini sudah menjadi ‘komoditas’ politik global, terutama dari negara-negara di belahan dunia selatan.

“Bahwa perjuangan Palestina, bukan hanya milik umat Islam, dan Arab. Global South bersama kita. Bahkan negara-negara yang selama ini dekat dengan israel telah menjatuhkan sanksi kepada pemukim warga israel di Tepi Barat. Kita harus membangun koalisi besar untuk bersama-sama mendukung Palestina,” ujar Arrmanatha. 

Selanjutnya negara-negara Arab dan Islam untuk bersama-sama dalam memberikan perlindungan terhadap Masjid al-Aqsa, serta mendukung rekonstruksi Gaza, juga rekonsiliasi untuk persatuan nasional Palestina. Indonesia juga mengajak negara-negara Arab dan Islam dalam rasa persatuan dan persaudaraan turut bersama-sama menjalankan mandat UNRWA atas nasib jutaan warga pengungsi Palestina.

Jemaah Palestina melewati pemeriksaan polisi Israel di pintu masuk Masjid Al-Aqsa di Kota Tua Yerusalem, 18 Februari 2026, - (EPA/ATEF SAFADI)

SHARE    

“Usulan-usulan tersebut bagian dari penerjemahan sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai prioritas politik luar negeri Indonesia,” kata Arrmanatha. Wamenlu juga menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina tak akan berubah. “Komitmen nasional bangsa Indonesia akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya,” begitu ujar Arrmanatha.

Pakistan juga mendesak negara-negara Arab dan Muslim untuk mengambil tindakan bersama guna melindungi situs-situs suci di Yerusalem, menolak perluasan permukiman Israel, dan mendukung pelaksanaan rencana perdamaian Gaza. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Ishaq Dar menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan tingkat menteri mengenai Yerusalem di Amman, ibu kota Yordania. 

Yerusalem telah menjadi titik rawan yang kian sensitif selama perang Gaza yang berlangsung hampir tiga tahun, yang telah meluluhlantakkan wilayah kantong Palestina tersebut dan memicu ketegangan regional yang lebih luas. Kekerasan juga meningkat di Tepi Barat yang diduduki Israel, tempat Israel memperluas operasi militer dan aktivitas pembangunan permukiman.

Yordania, selaku penjaga situs-situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem, menyatakan bahwa kunjungan berulang kali oleh para menteri dan pemukim Israel ke kompleks Al-Aqsa mengancam status quo historis dan hukum yang mengatur pengelolaan situs tersebut oleh Dewan Wakaf Islam Yerusalem, sementara Israel memegang kendali keamanan secara keseluruhan.

"Jangan ada keraguan sedikit pun. Israel tidak memiliki kedaulatan atas Yerusalem Timur yang diduduki ataupun atas situs-situs suci Islam dan Kristen di sana. Segala langkah yang bertujuan mengubah karakter atau statusnya adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum apa pun," ujar Dar dalam pernyataan yang disiarkan televisi saat pertemuan tersebut.

Pakistan, yang tidak mengakui Israel, secara konsisten mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, serta berulang kali mengecam operasi militer Israel di Gaza dan tindakan-tindakan yang dinilai merusak status historis dan hukum situs-situs suci Yerusalem.

Seraya menegaskan kembali dukungan Pakistan terhadap peran Yordania sebagai penjaga situs tersebut, Dar menyatakan bahwa Islamabad mengakui Departemen Wakaf Yerusalem dan Urusan Masjid Al-Aqsa—yang berada di bawah naungan Kementerian Wakaf Yordania—sebagai "otoritas sah yang memiliki yurisdiksi eksklusif atas pengelolaan Masjid Al-Aqsa yang diberkati."

Ia menambahkan bahwa keseluruhan kompleks Masjid Al-Aqsa seluas 144 dunam (14,4 hektare) merupakan tempat ibadah eksklusif bagi umat Islam, dan menegaskan bahwa setiap upaya untuk mengubah karakter atau statusnya "harus ditolak secara tegas dan tanpa keraguan." Dar juga mengecam perluasan permukiman Israel serta kekerasan yang terjadi di wilayah Palestina yang diduduki.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat