Petugas mengecek dokumen calon jamaah umrah di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (8/1). Sebanyak 419 orang berangkat melaksanakan ibadah umrah setelah beberapa tahun terakhir Indonesia tidak mengirimkan jamaah akiba | Republika

Kabar Utama

11 Jan 2022, 03:14 WIB

Biaya Umrah Bisa Mencapai Rp 40 Juta

Calon jamaah umrah harus menyiapkan dana lebih pada masa pandemi Covid-19

JAKARTA -- Calon jamaah harus menyiapkan dana lebih untuk menjalankan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan laporan asosiasi, total biaya yang dikeluarkan jamaah umrah berada di kisaran Rp 35 juta hingga Rp 40 juta. 

Sebelumnya, Kementerian Agama dan asosiasi telah menyepakati referensi biaya umrah sebesar Rp 28 juta. Namun, jumlah itu belum termasuk biaya karantina. 

Wakil Ketua Umum Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) Tri Winarto mengatakan, biaya karantina di Saudi sekitar Rp 4 juta-Rp 5 juta. Biaya karantina saat kepulangan ke Tanah Air juga berada di kisaran Rp 5 juta. "Jadi, komponen karantina itu bisa mencapai Rp 10 juta," kata Tri kepada Republika, Senin (10/1).

Biaya karantina akan bergantung pada jenis hotel atau tempat yang dipilih. Setidaknya, kata dia, total biaya umrah yang dibutuhkan minimal Rp 35 juta. 

Mengenai penentuan harga paket umrah sebesar Rp 28 juta, Tri mengungkapkan, tarif tersebut merupakan hasil musyawarah antara Kemenag dan seluruh asosiasi haji dan umrah. Meski banyak perdebatan, hasil musyawarah akhirnya menetapkan harga paket umrah di angka tersebut. 

AMPUH termasuk salah satu dari delapan asosiasi yang ikut merumuskan harga paket umrah. Meski harga itu tidak realistis, AMPUH tetap mendukung saran Kemenag yang menetapkan harga minimal Rp 28 juta.

Dia mengatakan, saat musyawarah penentuan harga, semua komponen sudah dihitung dengan baik. Penetapan harga untuk memastikan tidak ada pihak yang merusak harga pasar umrah pada masa pandemi.

"Kemudian, komponen sudah diperhitungkan sedemikian rupa karena memang kondisinya sedang dalam epidemi. Jadi, memang ada hal-hal yang berbeda dari harga sebelumnya," katanya.

Harga tersebut bisa mulai disosialisasikan kepada jamaah yang keberangkatannya tertunda karena pandemi. Harga ini bisa menjadi patokan bagi calon jamaah umrah dalam memilih paket umrah.

Tri menilai minat masyarakat menjalankan umrah tetap tinggi meski biayanya membengkak. Hal itu tecermin dari banyaknya jamaah yang berangkat pada awal pembukaan umrah yang mencapai lebih dari 400 jamaah.

photo
Calon jamaah umrah berpelukan dengan keluarganya sebelum berangkat di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (8/1/2022). Sebanyak 419 orang berangkat melaksanakan ibadah umrah setelah beberapa tahun terakhir Indonesia tidak mengirimkan jamaah akibat pandemi Covid-19. Republika/Putra M. Akbar - (Republika)

Menurut dia, besarnya animo umat Islam Indonesia pada keberangkatan pertama itu membuktikan mereka tak mempersoalkan harga. Saat ini, kata dia, yang dipikirkan jamaah adalah bagaimana dapat menjalankan umrah.

"Mereka memang sudah sangat ingin melaksanakan umrah. Jadi, harga saya rasa sampai saat ini saya lihat bukan menjadi kendala untuk umat Islam bisa melaksanakan umrah," katanya.

Untuk itu, kata dia, semua pihak dapat memanfaatkan waktu pembukaan umrah oleh Arab Saudi. Kesempatan ini menjadi peluang bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan masyarakat Muslim pada umumnya.

Menurut perhitungan Sarikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia (Sapuhi), biaya umrah termasuk paket karantina di Saudi dan Indonesia bisa mencapai Rp 40 juta. Wakil Sekretaris Jenderal Sapuhi Adji Mubarok menjelaskan, biaya umrah terbaru yang sebesar Rp 28 juta belum mencakup karantina yang wajib dijalani jamaah, baik saat di Tanah Air maupun di Saudi. 

Ia menjelaskan, Pemerintah Indonesia mewajibkan karantina selama satu hari sebelum keberangkatan. Adapun saat kembali ke Tanah Air, masa karantina adalah selama tujuh hari enam malam. 

Di sisi lain, kebijakan dari Arab Saudi mewajibkan seluruh jamaah umrah melakukan karantina selama lima hari empat malam sebelum melaksanakan ibadah umrah. Dengan demikian, kata dia, total waktu karantina yang harus dijalankan jamaah adalah sebanyak 13 hari.

"Kalau dihitung secara keseluruhan, biaya umrah di kisaran Rp 37 juta sampai Rp 40 juta. Itu all in," katanya kepada Republika, kemarin. 

Ia berharap ada relaksasi dalam kebijakan karantina dari Pemerintah Indonesia dan Saudi. Dia menilai paket karantina sudah cukup memberatkan jamaah. "Kami dari Sapuhi terus bergerak dan berupaya agar regulasi ini segera diubah," katanya.

photo
Petugas merapikan kamar untuk jamaah umrah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (1/12/2021). Kementerian Agama menyiapkan Asrama Haji Pondok Gede sebagai tempat karantina jamaah umrah dan akan menerapkan kebijakan satu pintu pemberangkatan jamaah. Republika/Putra M. Akbar - (Republika/Putra M. Akbar)

Patuhi karantina 

Kantor Staf Presiden (KSP) menekankan pentingnya  pelaksanaan karantina dengan disiplin dan sesuai protokol kesehatan oleh para pelaku perjalanan ibadah umrah. Langkah itu dinilai mampu memperkecil risiko penularan lokal virus korona varian omikron. 

"Intinya kalau orang dikarantina tujuh hari maka kemungkinan muncul transmisi lokal hanya 0,01 atau 1 persen. Jadi, kuncinya ada pada disiplin pelaksanaan, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat yang menjalani karantina," kata Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo dalam siaran resmi KSP, Senin (10/1).

Menurut Abraham, pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah untuk menghadapi kasus impor omikron dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), termasuk dari para jamaah umrah. Beberapa langkah itu adalah memastikan karantina dan isolasi dilaksanakan dengan kepatuhan maksimal, meningkatkan penelusuran (tracing), dan memberlakukan protokol kesehatan ketat pascakarantina. 

KSP, kata Abraham, akan melakukan pengawasan lapangan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Ia menyatakan, pemerintah juga telah memaksimalkan berbagai sumber daya untuk mengendalikan omikron, mulai dari penambahan kapasitas karantina terpusat, pendistribusian obat ke 34 provinsi, hingga penambahan kuota oksigen.

"Oksigen per pekan ini sudah ditambah persediaannya hingga 80 persen, naik dari sebelumnya yang hanya 50-60 persen. Para nakes di setiap daerah juga sudah siap kembali di lapangan menghadapi omikron," ujar dia.

Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 318 kasus Covid-19 karena varian omikron di Indonesia per 7 Januari 2022. Sebanyak 295 kasus menginfeksi pelaku perjalanan luar negeri yang baru pulang ke Indonesia. Sisanya sebanyak 23 kasus merupakan transmisi atau penularan lokal, artinya pasien tidak melakukan perjalanan ke luar negeri.


×