Pengunjuk rasa menggelar protes atas kudeta yang dilakukan militer dalam aksi di Khartoum, Sudan, Ahad (21/11/2021). Para pemimpin militer dan sipil Sudan telah sepakat untuk menaikkan kembali Perdana Menteri Abdalla Hamdok yang sebelumnya dikudeta. | AP Photo/Marwan Ali
23 Nov 2021, 03:45 WIB

Militer Sudan Kembalikan Pemerintahan kepada Hamdok

Hamdok akan memimpin pemerintahan sipil teknokrat untuk masa transisi.

KHARTOUM -- Militer Sudan mengembalikan wewenang Perdana Menteri Abdalla Hamdok pada Ahad (21/11). Militer berjanji untuk membebaskan semua tahanan politik setelah berminggu-minggu kerusuhan mematikan yang dipicu oleh kudeta militer 25 Oktober 2021.

Melalui perjanjian yang ditandatangani dengan pemimpin militer Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, Hamdok akan memimpin pemerintahan sipil teknokrat untuk masa transisi. Burhan mengatakan kesepakatan itu akan inklusif.

"Kami tidak ingin mengecualikan siapa pun kecuali seperti yang telah kami sepakati, National Congress Party," kata Burhan merujuk pada partai mantan presiden Sudan, Omar al-Bashir.

Kesepakatan ini pun mendorong deklarasi konstitusional yang dibuat antara militer dan warga sipil pada 2019 menjadi dasar dalam pembicaraan lebih lanjut. Ada 14 klausul dalam kesepakatan kali ini.

Terkait

"Pemerintah berikutnya akan fokus pada isu-isu terbatas, terutama transisi demokrasi," kata Hamdok dikutip Aljazirah dalam sebuah wawancara.

photo
Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok. (AP Photo/Kevin Hagen) - (FR170574 AP)

Hamdok mengatakan, ia setuju dengan kesepakatan itu untuk mencegah lebih banyak korban. "Darah rakyat Sudan sangat berharga. Mari kita hentikan pertumpahan darah dan arahkan energi pemuda untuk pembangunan dan pembangunan," katanya pada upacara penandatanganan yang disiarkan di televisi pemerintah.

Pemilihan akan berlangsung sebelum Juli 2023. Namun, kesepakatan itu tidak menyebutkan Forces of Freedom and Change (FFC), koalisi sipil yang berbagi kekuasaan dengan militer sebelum kudeta. Sejumlah orang pada upacara penandatanganan memiliki hubungan politik dengan Bashir. FFC mengatakan, mereka tidak mengakui kesepakatan apa pun dengan militer.

Sudanese Congress Party (SCP) yang tergabung dalam koalisi FFC menggambarkan Hamdok bergabung dengan kesepakatan itu sebagai tidak sah dan tak konstitusional. SCP menilai kesepakatan baru ini memberikan perlindungan politik untuk kudeta.

SCP semula adalah National Congress Party, partai Bashir. Saat ini sejumlah pemimpinnya ditahan.

photo
Warga menuntut transisi ke pemerintahan sipil di Karthoum, Sudan, Senin (25/10/2021). - (AP Photo/NNS)

Beberapa komite perlawanan yang telah mengorganisasi protes juga mengeluarkan pernyataan yang menolak kesepakatan apa pun dengan militer. Sebagai pahlawan gerakan protes, Hamdok dengan cepat berubah menjadi penjahat bagi sebagian rakyat. "Hamdok telah menjual revolusi," teriak pengunjuk rasa setelah kesepakatan diumumkan.

Sudanese Professionals Association (SPA), kelompok pegiat protes yang dikenal di Sudan, menyebut langkah Hamdok berbahaya. Puluhan ribu orang bergabung dalam aksi unjuk rasa di Ibu Kota Khartoum, dan kota kembarnya, Omdurman dan Bahri. Pasukan keamanan menembakkan peluru dan gas air mata untuk membubarkan massa.

Sudanese Doctors Committee melaporkan, seorang pengunjuk rasa berusia 16 tahun di Omdurman meninggal karena luka tembak. "Hamdok telah mengecewakan kami. Satu-satunya pilihan kami adalah jalan," kata Omar Ibrahim, seorang pengunjuk rasa berusia 26 tahun di Khartoum.

Tetapi, Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Uni Eropa, Kanada, Swiss, dan Uni Emirat Arab (UEA) menyambut baik pemulihan posisi Hamdok. Dalam pernyataan bersama mendesak pembebasan tahanan politik lainnya. PBB juga menyambut baik kesepakatan tersebut. 

Sumber : Reuters


×