Karyawan beraktivitas di Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Rabu (6/1/2021). | Republika/Thoudy Badai

Jakarta

22 Nov 2021, 03:45 WIB

Dewan tak Masalah MUI DKI Bentuk Pasukan Siber

Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria mempersilakan MUI DKI membentuk pasukan siber.

JAKARTA -- Dewan ikut menyoroti upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta yang ingin membentuk pasukan siber (cyber army) untuk menghalau buzzer yang kerap menyerang Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, tidak mempermasalahkan pembentukan pasukan siber yang memiliki niatan positif. “Selama konten (pasukan siber MUI) berupa sosialisasi program pemda DKI, itu harus disambut positif dan didukung,” kata Aziz kepada Republika di Jakarta, Ahad (21/11).

Dia tak menampik, ada banyak buzzer yang menyebarkan konten negatif kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, khususnya sosok pribadi Anies. Oleh sebab itu, Azis menyarankan agar, pasukan siber MUI DKI fokus membuat konten positif untuk kinerja Pemprov DKI.

Dia menganggap, pemberian dana hibah dari Pemprov DKI kepada MUI DKI sebesar Rp 10,6 miliar pada 2021, sudah melalui mekanisme yang ada. Aziz menganggap, pembentukan pasukan siber tak terkait dengan dana hibah.

“Dana hibah tersebut harus digunakan sesuai tupoksi MUI sebagai penegak  amar ma’ruf nahi munkar,” jelas politikus PKS tersebut.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengangap, pemberian dana hibah dari Pemprov DKI kepada MUI DKI tidak mencakup pendirian pasukan siber di dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Padahal, tupoksi dan program MUI DKI menjadi penentu utama dalam pencairan besaran dana yang dikucurkan.

Hanya saja, Gembong memiliki netral menyikapi rencana MUI DKI membentuk pasukan siber tersebut. “Hibah dari APBD diberikan sesuai dengan pengajuan proposal,” katanya.

Melalui Rancangan APBD (RAPBD) DKI 2022, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10,6 miliar untuk MUI DKI Jakarta.  Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, menyebut, pemakaian dana hibah, salah satunya untuk program pasukan siber sah-sah saja. Pasalnya, MUI sudah bisa mengurus dirinya sendiri.

photo
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan pada acara Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (7/11/2021). MUI menggelar Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII untuk membahas berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan dalam perspektif keagamaan. - (Republika/Putra M. Akbar)

“Tidak ada catatan dari kami Komisi E, itu kan kehendak MUI dibuat apa, kepentingan apa, kita kan ga tau,” jelas politikus Partai Gerindra tersebut.

Iman menampik jika hibah yang diberikan kepada MUI DKI bertujuan untuk melindungi kepentingan Gubernur Anies. Pasalnya, pembentukan pasukan siber masih berupa wacana, dan penyaluran daha hibah selalu konstan setiap tahunnya. “Dan hibah itu bukan untuk cyber army, (tapi) untuk fatwa, perancangan dan lainnya. Pembentukan cyber army mungkin inisiatif dari MUI, kita tidak ada paksaan, mendorong atau menangkal ya,” kata Iman.

Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria mempersilakan MUI DKI membentuk pasukan siber jika memiliki niat baik dan bermanfaat bagi masyarakat. “Semua organisasi punya hak. Apa yang dinilai baik silakan dilaksanakan," kata Riza di Jakarta, Sabtu (20/11)

Menurut Riza, gagasan pembentukan pasukan siber oleh MUI DKI Jakarta, merupakan bagian dari perkembangan zaman, di mana banyak warga dapat mengakses informasi melalui gawai pintarnya. Dia berharap, keberadaan pasukan siber itu untuk meredam berbagai berita bohong yang mudah menyebar di masyarakat. “Sekaligus memberi edukasi dalam memilah informasi," katanya.

Ketua MUI DKI, KH Munahar Muchtar meontarkan gagasan pembentukan pasukan siber yang berada di bawah komando Komisi Infokom MUI DKI. Dia menjelaskan, pasukan siber bertujuan mengkonter buzzer yang setiap harinya mencari kesalahan Anie.

Padahal, menurut  Munahar, Anies telah bekerja segiat mungkin demi warga Ibu Kota. “Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta. MUI tidak usah takut untuk katakan yang haq itu haq,” kata wakil ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI itu. 

Sumber : antara


×