Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Muara Enim memakai rompi tahanan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/9). KPK menetapkan 10 orang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terka | Republika/Putra M. Akbar
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah) bersama Deputi Penindakan KPK Karyoto (kiri) dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (kanan) menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/9). KPK menetapkan 10 orang anggota DPRD Kabup | Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Muara Enim memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/9). KPK menetapkan 10 orang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji | Republika/Putra M. Akbar
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah) menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/9). KPK menetapkan 10 orang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji ter | Republika/Putra M. Akbar
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah) bersama Deputi Penindakan KPK Karyoto (kiri) dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (kanan) menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/9). KPK menetapkan 10 orang anggota DPRD Kabup | Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Muara Enim memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/9). KPK menetapkan 10 orang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji | Republika/Putra M. Akbar

Peristiwa

Penahanan 10 Anggota DPRD Muara Enim

Dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji

Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/9/2021). KPK menetapkan 10 orang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD di Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Republika/Putra M. Akbar ';