Seorang pemulung menarik gerobak saat melintasi kawasan Ampera, Jakarta, Jumat (23/7/2021). Pandemi Covid-19 kian menyingkap ketimpangan yang ada. | ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Opini

Ketimpangan Saat Pandemi

Pandemi Covid-19 kian menyingkap ketimpangan yang ada.

TASMILAH, Statistisi pada BPS Kota Malang

Pandemi Covid-19 kian menyingkap ketimpangan yang ada. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), kekayaan 70,30 persen pejabat negara meningkat selama pandemi. Saat yang sama, sebagian besar pendapatan penduduk turun.

Kenyataan ini mengakibatkan ketimpangan pendapatan antarpenduduk kian lebar. Penghitungan ketimpangan pengeluaran penduduk dengan menggunakan rasio gini pun mengonfirmasi, ketimpangan penduduk saat pandemi Covid-19 semakin melebar.

Pada 2020, indeks rasio gini 0,385 atau meningkat jika dibandingkan rasio gini pada 2019 (0,380). Meski sudah ada sedikit perbaikan pada Maret 2021 (0,384), ketimpangannya saat ini masih lebih tinggi daripada sebelum pandemi.

Ketimpangan semakin lebar tidak hanya terjadi antarkelompok penduduk secara umum, tetapi juga antarpenduduk miskin. Hal ini ditunjukkan dengan indeks keparahan kemiskinan yang meningkat dari 0,38 pada Maret 2020 menjadi 0,42 pada Maret tahun 2021.

 
Meningkatnya ketimpangan antarpenduduk miskin berimplikasi pada pengentasan kemiskinan yang semakin sulit.
 
 

Meningkatnya ketimpangan antarpenduduk miskin berimplikasi pada pengentasan kemiskinan yang semakin sulit. Maka itu, memberikan perhatian pada kelompok penduduk menengah ke bawah, akan mempersempit ketimpangan.

Kelompok ekonomi atas, memiliki keleluasaan aset dan kekayaan, bahkan tidak mengherankan di tengah pandemi sekalipun harta penduduk kelompok atas ini meningkat.

Namun, bagi penduduk miskin atau 40 persen terbawah, bantuan perlindungan sosial masih menjadi tumpuan untuk menjaga daya beli di tengah pandemi. Kelompok menengah, memerlukan penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan yang layak.

Peningkatan pendapatan ataupun penyediaan lapangan kerja, tak lepas dari pertumbuhan ekonomi inklusif, yang mampu menyentuh ke seluruh lapisan penduduk dan tak hanya dinikmati sebagian elite pada kelompok ekonomi atas.

Menurunnya ketimpangan pengeluaran pada 2021, tidak terlepas dari perekonomian yang mulai pulih. Masih kontraksi, tetapi tidak sedalam tahun sebelumnya dan sudah mampu menyerap lapangan pekerjaan bagi 2,61 juta orang pada Februari 2021.

Karena itu, untuk memperkecil ketimpangan, mesti mendorong pemulihan ekonomi terutama pada sektor ekonomi yang banyak digeluti dan menjadi tumpuan bagi sebagian besar penduduk, terutama kelompok menengah ke bawah.

 
Karena itu, untuk memperkecil ketimpangan, mesti mendorong pemulihan ekonomi terutama pada sektor ekonomi yang menjadi tumpuan bagi sebagian besar penduduk, terutama kelompok menengah ke bawah.
 
 

Berdasarkan skala usahanya, penduduk menengah ke bawah sebagian besar bekerja pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Khusus untuk usaha mikro kecil, sebagian besar produsen dan konsumennya merupakan penduduk menengah ke bawah.

Mendorong pemulihan UMKM, secara tak langsung meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk. Selain itu, menyerap pengangguran yang saat ini 8,75 juta orang dan turut mengentaskan penduduk miskin yang berjumlah 27,54 juta orang.

UMKM di Indonesia lebih dari 99 persen dari seluruh usaha dan menjadi tumpuan hidup 97 persen tenaga kerja. Berdasarkan survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha oleh BPS, bantuan yang paling diharapkan usaha mikro kecil (UMK) adalah modal.

UMK sektor industri pengolahan, penyediaan makan minum, dan perdagangan paling mengharapkan bantuan modal usaha. Sangat berbeda dengan usaha menengah besar (UMB), bantuan paling diharapkan keringanan tagihan listrik dan relaksasi pinjaman.

Dalam laporan industri mikro kecil oleh BPS, produksi pada industri mikro kecil (IMK) pada 2020 turun hingga 17,63 persen. Selain itu, pandemi Covid-19 mengakibatkan 7,06 persen usaha IMK tutup permanen dan 11,25 persen tutup sementara.

Berdasarkan penelitian secara empiris, penyaluran kredit terhadap UMKM akan menurunkan ketimpangan pendapatan penduduk. Penyaluran kredit terhadap usaha mikro yang merupakan penduduk berpendapatan rendah, akan mengoreksi distribusi pendapatan.

 
Bantuan produktif untuk usaha mikro kecil dan untuk usaha kaki lima yang terimbas PPKM akan sedikit membantu keberlangsungan usaha penduduk menengah bawah.
 
 

Penyaluran kredit ini akan meningkatkan aktivitas dan output sektor usaha mikro. Selanjutnya, meningkatkan output secara berkelanjutan berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Upaya pemerintah menyalurkan bantuan produktif untuk usaha mikro kecil dan yang terbaru bantuan untuk usaha kaki lima yang terimbas PPKM, akan sedikit membantu keberlangsungan usaha penduduk menengah bawah.

Terkait kredit, pemerintah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) ke UMKM individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak, tetapi belum punya agunan tambahan atau feasible, tetapi belum bankable

Yang menjadi perhatian, bagaimana sosialisasi untuk mendorong UMKM memanfaatkan fasilitas kredit ini. Jangan sampai, KUR kalah populer dibandingkan pinjaman online (pinjol) sehingga pelaku UMK lebih memilih pinjol dengan tingkat bunga tinggi.

Selain melanjutkan bantuan sosial dan menyalurkan bantuan kredit usaha, tak kalah penting mempercepat vaksinasi. Kegiatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan penurunan ketimpangan bisa diupayakan bila pandemi bisa dikendalikan. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat