Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. | Republika/Putra M. Akbar

Nasional

Zulkifli: Ambang Batas Hasilkan Politik Transaksional

Dominasi partai politik pendukung pemerintah di parlemen memudahkan pemerintah pusat.

JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan berpendapat pemberlakuan ambang batas 20 persen bagi partai politik untuk mencalonkan presiden (presidential threshold) menghasilkan politik transaksional. Politik transaksional membuat wajah demokrasi Indonesia sekarang ini sebagai demokrasi yang transaksional.  

Karena itu, PAN mengusulkan agar partai politik tidak dibatasi 20 persen dalam pemilihan presiden. "Karena kita dibatasi, undang-undangnya seperti itu, sistemnya juga begitu akhirnya apa? Politik kita menjadi politik yang transaksional, semua ukurannya uang, yang penting menang, mengabaikan nilai-nilai. Nah, inilah yang kita alami sekarang," kata Zukifli dalam pidatonya di Peringatan HUT Center for Strategic and International Studies (CSIS) ke-50, Kamis (19/8).

Selain itu, Zulkifli mendorong penguatan sistem demokrasi Indonesia. Menurut Zulkifli, sistem yang kuat harus didukung oleh undang-undang yang benar. 

“Tanpa sistem yang kokoh yang kuat karena pada kenyataan politik ini bukan benar salah, kesepakatan. Jadi kalau kesepakatan jahat ya jadi, oleh karena itu sistem harus kuat," dia. 

Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan dominasi partai politik pendukung pemerintah di parlemen memudahkan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan apapun. Menurut dia, bersatunya partai politik di tengah pandemi Covid-19 memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja secara efektif

Salah satu bukti keselarasan antara partai politik di parlemen dengan pemerintah adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. "Dalam waktu singkat bisa dibuatkan undang-undang, apapun undang-undangnya saat ini bisa dibuat dengan cepat," ujar Muhaimin. 

Ia pun menyebut keterlibatan partai politik yang kuat itu sebagai bentuk politik kesejahteraan yang inklusif. "Politik kesejahteraan yang melibatkan semua pihak di dalam pelaksanaan pembangunan," ujar dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat