Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. | ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
16 Aug 2021, 12:18 WIB

Tema Lomba BPIP Tuai Kritik

Sekjen MUI berharap, BPIP dapat mengganti topik lomba penulisan itu.

JAKARTA — Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendapatkan sorotan seusai membuka kompetisi penulisan artikel tingkat nasional. Lomba yang digelar untuk memperingati Hari Santri Nasional 2021 itu mengangkat dua tema. Yakni, hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan dalam perspektif hukum Islam.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Amirsyah Tambunan menyayangkan tema tersebut. Ia berharap, BPIP dapat mengganti topik lomba penulisan itu. Menurut dia, masih banyak tema lain yang lebih relevan dengan kondisi Indonesia dan dunia pesantren saat ini.

“Tema lomba tersebut sebaiknya perlu direvisi. Aksentuasikan kepada persoalan yang lebih riil, misalnya, Covid-19. Saat ini masyarakat butuh yang konkret, bukan perdebatan,” ujar Buya Amirsyah saat dihubungi Republika, Sabtu (14/8).

Ketua PP Muhammadiyah Prof Syafiq Mughni mengatakan, tema yang diangkat BPIP itu tidak signifikan dan tidak pula menarik untuk didiskusikan. Ia menegaskan, perkara hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan tidak menjadi masalah di tengah masyarakat, khususnya kaum Muslimin.

Terkait

Banyak tema lainnya yang lebih pantas dikemukakan. Sebut saja, merajalelanya korupsi, kerusakan moral, atau kehancuran lingkungan alam. Semua topik itu dipandangnya sangat berkaitan dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila hari-hari ini.

“Pertanyaan lomba harus punya makna signifikan agar tidak ada kesan sekelas dengan, umpamanya, TWK (tes wawasan kebangsaan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar guru besar UIN Sunan Ampel itu, Sabtu (14/8).

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Republika Online (republikaonline)

Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Persatuan Islam (Persis) Ustaz Jeje Zaenudin menegaskan, pihak yang pantas berbicara atau memberikan penilaian tentang syariat adalah kaum fukaha dan mufti, bukan opini umum. Antar-ahli agama pun bisa muncul perbedaan pendapat.

“Apakah itu nanti jadi parameter BPIP untuk menilai, siapa orang-orang yang dianggap telah nasionalis dan berideologi Pancasila, serta siapa yang tidak nasionalis dan tidak berideologi Pancasila?” tanyanya retoris.

Sekretaris Kepala BPIP Achmad Uzair Fauzan mengatakan, lembaganya rutin mengadakan rangkaian acara Bulan Pancasila antara 1 Juni hingga 17 Agustus. Salah satu kegiatan yang digelar ialah lomba untuk umum. Melalui kompetisi ini, dia melanjutkan, BPIP berupaya menyingkap khazanah tradisi keislaman dalam perspektif kebangsaan para santri.

“Keliru jika memandang lomba ini sebagai pembenturan Islam dan Pancasila. Sejatinya kita ingin melihat, dinamika dan kekayaan intelektual Islam yang mendukung penguatan konsep kebangsaan,” kata Fauzan saat dihubungi Republika, Ahad (15/8).

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by BPIP RI (@bpipri)


×