Kabar Utama
OKI Kejar Kejahatan Perang Israel
Washington berencana membuka kembali konsulatnya di Yerusalem dan memulihkan hubungan dengan Palestina.
NEW YORK – Negara-negara Muslim meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan Israel dalam penyerangan selama 11 hari ke Jalur Gaza, Palestina. Upaya tersebut juga dilakukan untuk mengakhiri impunitas Israel atas kejahatan-kejahatan selama ini.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mengadakan sesi khusus tentang konflik terbaru pada Kamis (27/5) atas permintaan Pakistan, sebagai koordinator Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan negara Palestina. Negara-negara tersebut mengajukan rancangan resolusi pada Selasa (24/5) malam yang akan membentuk komisi penyelidikan internasional independen.
Tujuannya untuk menyelidiki semua pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan di Israel, sejak 13 April 2021. Rancangan resolusi itu juga akan memeriksa semua akar penyebab yang mendasari pelanggaran HAM, ketegangan, dan ketidakstabilan. "termasuk diskriminasi dan penindasan sistematis berdasarkan identitas nasional, etnis, ras atau agama," tulis draf resolusi tersebut.
Tim independen juga akan mengumpulkan dan menganalisis bukti kejahatan yang dilakukan, termasuk materi forensik, "untuk memaksimalkan kemungkinan diterimanya dalam proses hukum". Tim independen juga akan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab untuk mencoba dan mengakhiri impunitas serta memastikan akuntabilitas hukum.
Meirav Eilon Shahar, duta besar Israel untuk PBB di Jenewa, mengatakan di Twitter pekan lalu bahwa mengadakan sesi "menargetkan Israel adalah bukti agenda anti-Israel yang jelas dari badan ini (Dewan HAM PBB)". Sejak dibentuk pada 2006, Dewan HAM PBB, sebuah forum yang beranggotakan 47 orang, telah mengadakan delapan sesi khusus sebelumnya yang mengutuk Israel dan melakukan beberapa penyelidikan atas dugaan kejahatan perang.
Amerika Serikat bergabung kembali dengan forum di bawah Presiden Joe Biden setelah pemerintahan Donald Trump berhenti menuduhnya sebagai bias anti-Israel. Delegasi AS saat ini memiliki status pengamat tetapi tidak memiliki suara.
Dalam serangan 11 hari ke Gaza yang berakhir pekan lalu, jumlah korban gugur bertambah menjadi 254 orang, termasuk 39 perempuan dan 66 anak-anak. Satu lagi warga Palestina yang terluka dalam serangan tersebut kehilanagan nyawanya, kemarin.
Selain di Gaza, sebanyak 31 warga Palestina gugur akibat kekerasan tentara Israel di Tepi Barat. Aksi-aksi itu dilakukan untuk menolak pengusiran warga Palestina dari permukiman Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur dan penyerangan Masjid al-Aqsha. Selain itu, juga untuk menyatakan solidaritas bagi warga Gaza yang diserang. Sementara di Israel, sedikitnya 13 orang tewas akibat serangan roket Hamas dari Gaza.
Dukungan terhadap Palestina di PBB juga datang dari Irlandia. Pemerintah Irlandia pada Selasa (25/5) mendukung mosi parlemen yang mengutuk "aneksasi de facto" atas tanah Palestina oleh otoritas Israel. Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney, yang mewakili Irlandia di Dewan Keamanan PBB dalam perdebatan tentang Israel dalam beberapa pekan terakhir, mendukung mosi tersebut.
"Skala, kecepatan, dan sifat strategis dari tindakan Israel pada perluasan permukiman dan maksud di baliknya telah membawa kami ke titik di mana kami harus jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ini adalah aneksasi de facto," ujar Coveney.
Buka konsulat
Sementara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengatakan, Washington berencana membuka kembali konsulatnya di Yerusalem dan memulihkan hubungan dengan Palestina. Pernyataan itu menyusul pertemuannya dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas di Ramallah, sebagai bagian dari kunjungan resmi ke Palestina.
Blinken mengatakan, AS juga akan memberikan 5,5 juta dolar AS dalam bentuk bantuan keuangan darurat ke Jalur Gaza dan 32 juta dolar AS untuk mendukung organisasi bantuan internasional. "Kami akan terus menentang praktik sepihak yang mengarah pada kekerasan lebih lanjut antara Israel dan Palestina," katanya dikutip Anadolu, Rabu (26/5).
Konsulat AS di Yerusalem adalat mandat terpisah dari kedubes AS untuk Israel di wilayah tersebut. Konsulat yang khusus untuk berhubungan dengan Palestina itu ditutup Presiden Donald Trump pada 2019 sebagai bagian dari pengakuan AS terhadap Yerusalem sepenuhnya sebagai ibu kota Israel.
Artinya, langkah Presiden Joe Biden ini adalah pergeseran signifikan dari sikap AS pada pemerintahan sebelumnya. Biden yang sedianya terkenal sebagai politikus pro-Israel di AS belakangan memang mendapatkan tekanan dari rekan separtainya di Demokrat untuk bersikap lebih adil terhadap Palestina.
Sementara dukungan publik AS terhadap Palestina selama serangan belakangan juga makin kuat, tergambar dari aksi unjuk rasa yang dihadiri puluhan ribu orang di berbagai kota di AS.
Rencana itu langsung mendapat tentangan dari Israel. Dubes Israel untuk AS Gilad Ardan menyatakan tak menolak rencana AS membangun di Abu Mazen yang merupakan lokasi konsulat tersebut. “Tapi kami menentang keras pembukaan kembali konsulat di dalam wilayah Yerusalem,” ujarnya dalam wawancara dengan Israel Broadcasting Corporation, kemarin.
Komentarnya menyiratkan ambisi Israel mencaplok Yerusalem secara keseluruhan dalam wilayah mereka termasuk Yerusalem Timur yang digadang-gadang jadi ibu kota Palestina nantinya.
Blinken tiba di Israel Selasa pagi pada perhentian pertama dari tur Timur Tengah perdananya sejak menjabat. Dalam kunjungan itu, bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dia mengadakan pembicaraan tentang sejumlah masalah regional, termasuk kesepakatan gencatan senjata baru-baru ini di Jalur Gaza, dan Iran.
Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, setelah bertemu Netanyahu, Blinken bertemu pejabat senior Israel, termasuk Presiden Reuven Rivlin dan Menteri Luar Negeri Gabi Ashkenazi. Blinken nantinya juga akan bertemu Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh dan pejabat senior dari Otoritas Palestina sebelum menuju ke Kairo dan Amman, Yordania.
Kendati demikian, pihak AS sama sekali tak merencanakan pembicaraan dengan pihak Hamas yang menguasai Gaza. Hal ini menurut kolumnis di Aljazirah, tak efektif dalam upaya perdamaian. Sebab, selepas serangan Israel yang lalu, warga Palestina kian melihat Hamas yang dicap Israel dan AS sebagai organisasi teroris itu sebagai pembela mereka.
Israel Hambat Bantuan
Bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan warga Gaza terhenti di penyeberangan perbatasan yang dikendalikan oleh Israel meskipun ada gencatan senjata. Setelah 11 hari penyerangan Israel, saat ini warga Gaza tengah berjuang untuk masa penyembuhan.
Kekurangan makanan, air, dan persediaan medis telah dilaporkan oleh PBB dan pejabat Gaza setelah serangan itu. Pada Senin (24/5), badan kementerian pertahanan Israel yang bertanggung jawab atas penyeberangan mengatakan akan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza pada Selasa.
Namun, PBB mengatakan tidak ada arahan yang jelas tentang sifat bantuan yang akan diizinkan Israel. “Tampaknya ada ketidakjelasan tentang jenis barang yang dapat menyeberang pada saat ini,” kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric.
Dujarric menyebut Penyeberangan Erez terbuka untuk personel kemanusiaan internasional. Mengenai Penyeberangan Kerem Shalom, tidak ada truk berisi barang-barang kemanusiaan atau barang komersial yang menyeberang ke Gaza kemarin. Ratusan truk masih menunggu agar bisa melintasi perbatasan untuk membawa bantuan ke Gaza.
Selama akhir pekan, Mesir membuka penyeberangan Rafah dan mulai mengirimkan bantuan. Pemerintah Mesir menampung sejumlah korban Gaza yang dirawat di rumah sakit.
Seorang pejabat pertahanan Israel mengatakan pada Senin bahwa bantuan untuk membangun kembali Gaza harus melewati pemerintah Hamas dan mengikuti mekanisme internasional. Israel memberlakukan blokade total di Gaza pada 2007 setelah Hamas memenangkan pemilihan melawan Fatah dan mengambil kendali atas Gaza.
Juru bicara Komite Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (ICRC) di Gaza Suhair Zakkout mengatakan, dampak serangan udara Israel ke Gaza selama 11 hari sangat mengerikan bagi masyarakat Palestina. "Gaza daerah 365 kilometer persegi yang dihuni dua juta orang, salah satu daerah terpadat di dunia dan 80 persen populasinya bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan. Sebanyak 97 persen air di Gaza tidak cocok dikonsumsi manusia," kata Zakkout dalam pertemuan virtual dengan media-media di Asia, Rabu (26/5).
Zakkout mengatakan, pembatasan pergerakan ruang gerak dan perpecahan masyarakat Palestina memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza dalam 15 tahun terakhir. Zakkout menjelaskan, Gaza telah melalui empat eskalasi kekerasan besar, yakni pada 2008, 2012, 2014 dan 2021 serta demonstrasi besar pada 2018.
"Semua itu berkontribusi pada situasi kemanusiaan di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza selama eskalasi 11 hari menghilangkan 254 nyawa orang, sekitar 1.915 terluka dan kita jangan lupa Gaza juga sudah menghadapi pandemi virus korona selama 1,5 tahun," katanya.
Ia mengatakan, sebelum serangan udara Israel yang berlangsung 11 hari, Gaza sudah dihantam pandemi virus Covid-19. Sistem kesehatan Gaza yang harusnya mengobati korban terluka kesulitan dengan pembatasan ruang gerak, kekurangan bahan bakar, obat-obatan dan pandemi Covid-19.
"Sejauh ini mengakibatkan masyarakat hanya mendapatkan jatah listrik tiga jam per hari, listrik yang hanya tiga jam sehari berdampak pada kesehatan, jumlah bahan bakar yang ada tidak cukup bagi rumah sakit, unit gawat darurat," kata Zakkout
Zakkout mengatakan, serangan udara Israel juga mendorong ribuan orang Palestina mengungsi karena rumah mereka sebagian atau seluruhnya rusak. Ingatan tentang konflik tahun 2014 juga mendorong mereka segera meninggalkan rumah.
Ia menambahkan, penelitian ICRC mengenai kesehatan jiwa masyarakat menunjukkan satu dari lima orang yang tinggal di zona konflik mengalami masalah kesehatan jiwa. Masyarakat yang terisolasi dari seluruh dunia, mengalami kekerasan berkali-kali ditambah serangan udara dan roket Israel tanpa henti bakal mengalami masalah jiwa terutama anak-anak.
"Salah satu rekan saya mengatakan seorang anak tidak bisa ke kamar mandi pada malam hari karena walaupun sudah ada gencatan senjata, mereka takut berjalan beberapa meter di rumah mereka tanpa ada yang menemani," kata Zakkout.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
TERBARU
Muhibah | Berlangganan
Al-Utsmani: Sebarkan Nilai Hidup Bersama Alquran
Login Gmail
Login Facebook